Keraton Mataram Surakarta Beruntung Punya Organ Berbadan Hukum

legitimasi-lda-keraton-surakarta2
PERLU DIRAWAT : Tari ''Bedaya Mijil'' yang lahir di lingkungan masyarakat Desa Mitan, Tambakromo, Pati, adalah produk budaya peradaban leluhur Mataram yang perlu dirawat lembaga yang punya legal standing jelas. Selaku pimpinan LDA Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat, Gusti Moeng sangat peduli tentang itu. .(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*LDA Butuh Legitimasi, Tetapi Menghadapi Sikap ”Masa Bodoh”(2-bersambung)

KELUARGA besar masyarakat adat Keraton Mataram Surakarta secara umum beruntung, karena diuji ketangguhannya melalui berbagai peristiwa ketika berusaha menembus ruang waktu, orde rezim pemerintahan dan zaman yang semakin modern. Karena, mungkin baru satu keraton yang berkedudukan di Kota Surakarta ini yang memiliki legal formal perlindungannya, mulai dari Lembaga Dewan Adat (LDA), Yayasan Keraton Surakarta dan Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta serta Lembaga Hukum Keraton Surakarta.

Fakta itu mungkin satu-satunya, atau mungkin sedikit dari 47 keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat anggota Majlis Adat Keraton Nusantara (MAKN) sekaligus anggota Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusanatara (FKIKN). Rata-rata, lembaga masyarakat adat yang menjadi anggota MAKN juga FKIKN itu, masih seperti sebelum ada NKRI yang baru lahir pada 17 Agustus 1945, yang tidak punya posisi hukum secara jelas di mata republik.

Sedikit berbeda dengan posisi Keraton atau Kesultanan Yogyakarta, walau (mungkin) sama dengan anggota MAKN/FKIKN lain tak memiliki sejumlah perlindungan badan hukum ketika berbicara dalam konteks posisi hukum secara nasional. Karena, Kesultanan Yogyakarta adalah daerah istimewa yang posisi hukumnya sudah disebut di dalam pasal 18 UUD 45.

Meski begitu, Kesultanan Yogyakarta menjadi ”kurang istimewa” karena menjadi subordinasi dari pemerintah NKRI, sebagai konsekuensi logis dari posisinya sebagai wilayah otonom pemerintah dan pimpinan masyarakat adatnya menjadi aparat pemerintah yang dikendalikan Presiden bersama kabinetnya. Artinya, ”keistimewaan” itu menjadi keberutungan yang ”nanggung”, karena harus tunduk pada norma hukum ketatanegaraan.

Bukan Organ Subordinasi

Oleh sebab itu, kelihatannya masyarakat adat Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat, menjadi satu-satunya keraton yang ”sangat beruntung”, meski akan menjadi lengkap keberuntungannya itu ketika status daerah istimewa (Daerah Istimewa Surakarta) seperti disebut dalam pasal 18 UUD 45 itu dikembalikan lagi. Dan agar keistimewaan itu kelak tidak ”nanggung”, Provinsi DIS tidak perlu ikut-ikutan menjadikan raja dan adipatinya (Pura Mangkunegaran) sebagai gubernur dan wakilnya.

legitimasi-lda-keraton-surakarta3
MULAI MEMAHAMI : Sebagian warga Kota Solo yang berada di lingkungan Baluwarti, Pasarkliwon ini, bukan warga yang apriori terhadap sisi buruk yang selama ini disandang Keraton Mataram Surakarta. Mereka mulai sadar dan memahami sisi positif bak aroma harum yang makin menyebar luas karena posisi legal standing Lembaga Dewan Adat.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Ya lebih baik diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung. Seperti mekanisme Pilkada itu lo. Proses dan hasilnya bisa memenuhi tuntutan demokrasi. Dan keraton (Surakarta) tidak perlu repot menjadi subordinasi pemerintah. Itu keistimewaan yang akan sangat memuaskan. Dan mungkin paling ideal bagi semua pihak,” ujar GKR Wandansari Koes moertiyah selaku Ketua LDA Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin.

Beberapa hal di atas, bisa dikatakan sebagai posisi legal standing Keraton Mataram Surakarta terhadap urusan eksternalnya. Dan menjadi catatan penting, urusan eksternal yang sudah dilengkapi dengan berbagai badan hukum sesuai kebutuhan bersama dalam hubungan dengan republik ini, diharapkan akan menjadi lebih baik seperti amanat konstitusi pasal 18 UUD 45 dengan berbagai aturan turunannya.

Berbagai Upaya Menghadang

Dengan kejelasan legal standing lembaga, apalagi melalui koridor hukum, bisa diartikan akan melahirkan legitimasi eksternal formal yang setimpal. Tetapi, posisi legal standing untuk urusan ke dalam lembaga masyarakat adat, tentu sangat mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk konsolidasi.

Dan bentuk metamorfosa lembaga masyarakat adat di negara republik yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan di zaman modern milenial ini, adalah cara beradaptasi yang luar biasa tetapi sangat wajar dilakukan. Cara-cara menyikapi perubahan seperti ini, sesuai tuntutan ”Nut Jaman Kelakone” yang sudah diprediksi kalangan pujangga Mataram Surakarta dan juga Kartasura.

Metamorfosa lembaga masyarakat adat untuk membangun legitimasi eksternal, sekalipun sudah jelas dan tegas posisi legal standingnya, bukannya tanpa hambatan atau lancar-lancar saja. Tetapi sebaliknya, melihat gelagatnya justru semakin gencar upaya-upaya untuk menghadang, dengan memanfaatkan celah-celah kelemahannya dengan berbagai cara.

legitimasi-lda-keraton-surakarta4
WARGA ISTIMEWA : Masyarakat adat peninggalan leluhur Mataram yang dipimpin KRA Gendut di Kabupaten Ponorogo (Jatim), adalah warga istimewa bagi peradaban yang mutlak dan perlu dirawat. Terlebih ketika ketika Lembaga Dewan Adat sudah berbadan hukum, yang dituntut makin besar tanggungjawabnya menjaga pelestarian peradaban dan eksistensi Keraton Mataram Surakarta.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Kelemahan itu, selain ada pada posisi legal standing untuk ketika menghadapi urusan eksternal, ternyata malah bersumber dari sekitar posisi internal lgeal standingnya. Namun, sumber kelemahan itu tentu didominasi oleh oknum-oknum yang selama ini ”bermarkas” di Sasana Putra, karena posisi legal standing lembaganya tidak jelas, atau malah sama sekali tidak ada.

Mengotori Kehormatan Adat

Sebab itu, ketika ada insiden ”gangguan” di tengah berlangsungnya wilujengan nagari adeging Keraton Mataram Surakarta di Pendapa Pagelaran (SMS.Com, 6/9), di situlah letak tantangan legal standing LDA. Begitu pula ketika terjadi insiden adu mulut saat Gusti Moeng hendak meminta penjelasan Sinuhun PB XIII di Alun-alun Kidul (Alkid), Jumat siang (11/9), karena di depan Pendapa Sitinggil Kidul ditanam pipa besi penyangga baliho.

Video rekaman adu mulut yang diviralkan itu, menjadi contoh untuk melukiskan keberuntungan Keraton Mataram Surakarta yang mungkin sama sekali tidak dipahami oleh pihak yang posisi legal standingnya tidak jelas atau tidak punya. Karena, kelembagaan Sinuhun PB XIII yang di dalamnya berkumpul oknum-oknum yang mewakili berbagai kepentingan pribadi/kelompok itu, sama sekali tidak punya legal standing di mata hukum nasional maupun internal lembaga masyarakat adat.

”Secara internal masyarakat adatpun, mereka sudah tidak bisa disebut punya legal standing. Yang jadi pedoman pengikat masyarakat adat ‘kan paugeran atau tata nilai adat produk pendiri Dinasti Mataram. Tapi kalau mereka sudah banyak berbuat melanggar adat, apa mereka masih layak disebut masyarakat adat? Apa mereka masih layak menyandang gelar adatnya? Apalagi orang-orang yang tak jelas asal-usul adatnya. Itu sangat mengotori kehormatan masyarakat adat Dinasti Mataram,” tunjuk Ketua LDA yang akrab disapa Gusti Moeng itu.  

legitimasi-lda-keraton-surakarta2
PERLU DIRAWAT : Tari ”Bedaya Mijil” yang lahir di lingkungan masyarakat Desa Mitan, Tambakromo, Pati, adalah produk budaya peradaban leluhur Mataram yang perlu dirawat lembaga yang punya legal standing jelas. Selaku pimpinan LDA Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat, Gusti Moeng sangat peduli tentang itu. .(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Mengorbankan Harkat-Martabat

Rupanya, perjalanan masyarakat adat Keraton Mataram Surakarta dalam beradaptasi dengan tuntutan ”Nut Jaman Kelakone” di bidang legal formal kelembagaan yang dibutuhkan, benar sekali tidak sepenuhnya dipahami sebagian warganya. Dan melihat beberapa insiden sampai yang terdahsyat pada 15 April 2017, itu bukan sekadar tidak paham dan berdiri sendiri.

Melainkan lebih tepat disebut sikap ”masa bodoh” atau ”bodo amat”, padahal di antara mereka pasti banyak yang paham. Dan khusus yang terekam dari insiden 15 April 2017, jelas bukan berdiri sendiri melainkan kolaborasi beberapa kekuatan yang punya kepentingan pribadi/kelompok. Tentu saja, tergetnya untuk keuntungan pribadi/kelompok, yang didominasi keuntungan materi dan kepentingan politik pemerintahan dan praktis).

Termasuk kabar terakhir dari Semarang yang menyebut ada sebuah perhelatan pembentukan pengurus cabang, yang diinisiasi sebuah kelompok bernama Paguyuban Kusuma Hondrowino, Sabtu (12/9). Sama dengan yang terjadi di Alkid, Sinuhun PB XIII seakan ”telah digiring” ke lubang yang menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri.

Padahal anak lelaki tertua Sinuhun PB XII itu diharapkan menjadi pengganti ayah bagi 35 putra/putrinya, sekaligus sebagai ”raja” dan pemimpin  masyarakat adat, oleh oknum-oknum ”kelompok masa bodoh”. Karena tidak selayaknya Sinuhun turun tangan sendiri mengurus hal-hal yang tidak sepantasnya diurus, atau bahkan melanggar etika adat dan berpotensi melawan hukum positif.

Persoalan-persoalan remeh seperti itu, jelas tak ada hubungannya dengan kesadaran terhadap tugas, kewajiban dan tanggungjawab melestarikan budaya dan peradaban Mataram/Jawa. Mungkin masih bisa mengatasnamakan pelestarian, tetapi tujuannya bukan itu, karena bisa jadi mereka tidak butuh hal-hal ideal seperti itu. Inilah ciri-ciri sikap masa bodoh yang menjadi tantangan berat legal standing LDA ke dalam. (Won Poerwono-bersambung)