Insiden Lucu dalam Wilujengan Adeging Mataram Surakarta

legitimasi-lda-keraton-surakarta3
LEGITIMASI ''PALSU'': Meski masih tampak banyak pihak datang dan menemui Sinuhun PB XIII sekarang ini, mereka jelas jauh dari tipe tokoh GPH Haryo Mataram dan BKPH Prabuwinoto yang tulus dan ikhlas membimbing dan mendukung bagi para penjaga paugeran. Legitimasi yang diberikan, bukan ''palsu'' seperti legitimasi yang diberikan orang-orang di sekitar PB XIII sekarang ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*LDA Butuh Legitimasi, Tetapi Menghadapi Sikap ”Masa Bodoh”(1-bersambung)

ADA insiden lucu saat Lembaga Dewan Adat (LDA) yang diketuai GKR Wandansari Koes Moertiyah, ketika menggelar ritual wilujengan nagari untuk memperingati 284 tahun (Jawa) atau 275 tahun (Masehi) ”adeging nagari Mataram Surakarta” di Pagelaran Sasana Sumewa, Sabtu siang (5/9). Saat doa, tahlil dan dzikir yang dipimpin abdidalem ulama KRT Pujo Hartoyodipuro menjelang berakhir, para petugas among tamu yang berdiri di teras pendapa menerima kedatangan  kedatangan seorang yang mengenakan busana adat.

Melihat itu, KPH Edy Wirabhumi selaku salah seorang penyelenggara yang juga bertugas sebagai among tamu, datang dan mendekati dan bermaksud mengajak bergabung dengan peserta doa wilujengan lainnya. Namun rupanya, seorang berbusana adat yang diketahui bernama ”W” dan punya gelar ”KPA” itu, datang bukan bermaksud ikut bergabung, melainkan justru mempersoalkan berlangsungnya upacara adat tersebut.

Kontan saja, KPH Edy Wirabhumi yang tidak ”pangling” melihat ”KPA W” itu berusaha ingin membujuk agar abdidalem tersebut ikut bergabung atau meninggalkan lokasi Pagelaran Sasana Sumewa. Namun, oknum abdidalem yang diketahui dari ”markas” Sasana Putra (lingkungan tinggal Sinuhun PB XIII-Red) itu, tidak bersedia menerima saran itu, sebaliknya ingin agar acara itu segera bubar dan semua segera meninggalkan tempat yang dia sebut sebagai ”milik Sinuhun” atau ”kagungandalem”.

Dialog yang makin memanas sempat terjadi, setelah sejumlah wayahdalem dan buyutdalem Sinuhun PB XII mendekat dan merubah ”format dialog” menjadi beradu mulut. Namun, insiden yang agak mengganggu bagian akhir jalannya doa wilujengan itu segera berakhir, karena ada seorang teman oknum abdidalem itu segera mengajaknya pergi.

”Keberanian By Design”?

Melihat tokoh yang menjadi ”aktor insiden”, banyak yang menyimpulkan gangguan itu seperti disengaja. Tetapi, ketika diinvestigasi bisa saja jawabannya murni karena ”keberanian” si tokoh, atau sebaliknya karena faktor ”by design” (disuruh orang lain).

legitimasi-lda-keraton-surakarta1
MENJELASKAN DUDUK PERSOALAN : KPH Edy Wirabhumi ketika harus menjelaskan kepada para awak media, tentang insiden ”kedatangan tamu tak diundang” di tengah berlangsungnya doa wilujengan nagari adeging Keraton Mataram Surakarta di Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa, beberapa waktu lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Sepanjang pengamatan suaramerdekasolo.com didapat penjelasan, datangnya oknum ”abdidalem” yang dikategorikan mengganggu jalannya upacara adat yang digelar Lembaga Dewan Adat itu, memang tercatat baru sekali. Tetapi, gangguan yang sifatnya berbeda sudah sering dilakukan.

Misalnya, menutup kegiatan pedagang Alkid, menutup Kori Brajanala Kidul, aktivitas pasar darurat di Alun-alun Lor hingga Masjid Agung, dan pernah ”menggunakan” aparat kepolisian ingin menutup kegiatan perkantoran lembaga Badan Pengelola (BP) Keraton Surakarta.

Serangkaian insiden itu, dalam pengertian lain bisa disebut tantangan atau situasi dan kondisi yang harus dihadapi, atau dalam bahasa yang lebih gampang dipahami ”dilawan” dengan ”sikap masa bodoh”. Tantangannya siapa?, tentu tantangan keberadaan Lembaga Dewan Adat (LDA) yang diketuai Gusti Moeng.

Kemudian, situasi dan kondisi yang dihadapi siapa?, tentu saja situasi dan kondisi yang dihadapi LDA. Selanjutnya, siapa yang ”dilawan” dengan ”sikap masa bodoh”, jawabannya jelas LDA yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertiyah itu.

Perlu Reinterpretasi dan Redefinisi

Dalam situasi yang boleh dikatakan ada ”titik terang” atas kemelut sebagai buntut dan ekses-ekses negatif akibat suksesi yang terjadi di tahun 2004, memang perlu dilakukan reinterpretasi terhadap legal standing antara pihak-pihak yang terlibat kemelut. Bahkan mungkin, perlu redefinisi terhadap segala macam unsur yang ada dalam rentetan panjang kemelut itu.

Reinterpretasi dan redefinisi itu diperlukan bagi publik secara luas untuk mempermudah memahami persoalan yang terus berkembang. Sekaligus juga untuk memudahkan memahami legal standing masing-masing yang ”berhadapan”, karena petanya juga terus berubah waktu demi waktu.

Dan yang perlu didudukkan pada porsinya adalah, bahwa semua persoalan yang terjadi begitu dahsyat bagi publik secara luas yang hidup di zaman republik dan zaman milenial itu, pangkalnya adalah peristiwa suksesi tahun 2004. Mengapa itu terjadi, secara alami peristiwa suksesi pergantian kepemimpinan pasti terjadi di Keraton Mataram Surakarta, karena ”Sang Raja” yaitu Sinuhun Amardika Paku Buwono (PB) XII, wafat pada Juni 2004.

legitimasi-lda-keraton-surakarta4
JUSTRU DITINGGAL : Para pengageng ”bebadan” (departemen-Red) termasuk Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), waktu berikrar mendukung jumemengnya KGPH Hangabehi menjadi Sinuhun PB XIII. Sejak 2017, lembaga tempat bergabung para sentana trah darahdalem Sinuhun Amangkurat Agung hingga perwakilan penerus PB XII, justru ditinggal bergabung dengan pihak lawan di seberang.(suaramerdekasolo.com/WonPoerwono)

Setelah ”Sang Raja” Mangkat

Karena ”Sang Raja” yang menyatakan ”Berdiri di Belakang Republik” pada 1 September 1945 itu ”mangkat”, persoalan demi persoalan yang disebut friksi, retak, konflik, kemelut dan pertikaian di antara keluarga besar putra-putrinya terjadi. Karena titik tolaknya suksesi, maka apa yang disebut bertikai, konflik, retak, friksi itu telah memunculkan fakta bahwa ada pihak yang mendukung jumenengnya KGPH Hangabehi sebagai Sinuhun PB XIII.

Sementara, yang tidak mendukung KGPH Hangabehi jelas punya sikap berbeda. Ada yang diam seolah-olah ”golput” atau ”abstain”, tetapi banyak juga yang memberikan pilihan dan bahkan terang-terangan memberi dukungan kepada KGPH Tedjowulan. Mereka ini, rata-rata menentang jumenengnya KGPH Hangabehi.

Sampai di situ, legal standingnya sudah jelas. Gusti Moeng bersama delapan saudara kandung yang lahir dari ibu KR Ageng Pradapaningrum, jelas mendukung kakak kandung tertuanya yaitu KGPH Hangabehi. Bahkan, saudara bukan seibu yaitu GPH Nur Cahyaningrat dan GRAy Koes Sapardiyah, ditambah sejumlah  penisepuh, sentanadalem dan abdidalem, setuju untuk mendukung jumenengnya anak lelaki tertua Sinuhun PB XII yang seluruhnya berjumlah 35 putra/putri, waktu itu.  

Sampai di sini, peta legal standing itu sudah jelas, antara yang mendukung dan yang menentang (KGPH Hangabehi. Banyak yang bilang, keluarga besar putra/putri berikut kalangan sentana darahdalem, abdidalem garap dan pihak-pihak yang berkait sekadan menjadi terbelah menjadi dua.

Peta yang ”Berhadapan” Berubah

Pendapat itu dari satu sisi bisa dianggap benar, tetapi dari sisi yang lain bisa juga salah. Karena itu, meski ada yang pro dan kontra, tidak sepenuhnya mencerminkan terbelah jadi dua dalam arti sama kekuatannya. Meskipun, waktu itu masih ada tokoh-tokoh pinisepuh seperti GPH Haryo Mataram (eks Rektor I UNS), BKPH Prabu Winoto dan GRAy Brotodiningrat yang disebut condong ke pihak KGPH Hangabehi.

Sebab, ketika KGPH Tedjowulan ”jumeneng nata” sebagai PB XIII di luar keraton, didukung ”trio” lembaga inti yaitu Pengageng Parentah Keraton (GPH Dipo Kusumo), Pengageng Kasentanan (KGPH Hadi Prabowo) dan GKR Alit (Pengageng Keputren). Ketiga bebadan itulah yang menyatakan keluar dari keraton, untuk mendukung jumenengnya KGPH Tedjowulan sebagai Sinuhun PB XIII di sebuah tempat bernama ”Sasono Purnomo”.

Dalam perjalanannya, banyak perubahan terjadi yang beriringan dengan status pro dan kontra itu yang terus terbawa dari waktu ke waktu. Misalnya, dari delapan bersaudara Gusti Moeng, mulai tidak kompak bahkan GPH Benowo dan GPH Madu Kusumonagoro dari waktu ke waktu mulai pasif dan akhirnya di tahun 2017 menyatakan membelot dan bergabung dengan pihak yang menentang KGPH Hangabehi.

legitimasi-lda-keraton-surakarta2
BAKTI SEORANG PENERUS = Apa yang dilakukan KGPH Hangabehi di depan sang ayah yang tak lain Sinuhun PB XII, waktu itu, merupakan contoh bakti seorang calon penerus yang sejak 2004 jumeneng nata sebagai PB XIII. Tetapi dalam perjalanannya, bakti seorang pemimpin rumah tangga peradaban sekaligus kepala keluarga itu sudah hilang entah ke mana.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Banyak Saling Menyebarang

Dari dua pihak, memang banyak yang berubah dalam memberikan dukungan, ibaratnya saling menyeberang, misalnya adik kandung KGPH Hadi Prabowo yang bernama GRAy Koes Sapardiyah, yang menggunakan momentum insiden 15 April 2017 itu untuk menyeberang ke pihak pesaing. Sebaliknya, ada sentanadalem yang menyeberang ke pihak Gusti Moeng.

Meski banyak yang saling menyeberang, tetapi legal standingnya semula jelas, antara pihak yang mendukung KGPH Hangabehi dengan pihak yang mendukung KGPH Tedjowulan. Tetapi, mulai 2010 peta legal standing itu menjadi samar-samar ketika
KGPH Tedjowulan menyatakan ”menanggalkan” baju Sinuhun PB XIII atau rela menjadi ”mantan Sinuhun”, karena ”bisa” melakukan rekonsiliasi dengan Sinuhun PB XIII (KGPH Hangabehi) secara pribadi.

”Itu artinya, karena Lembaga Dewan Adat (LDA) merupakan lembaga baru yang secara legal formal bisa mempertahankan posisi keraton terhadap apa saja dan siapa saja, ternyata masih ‘bisa diakali’. Dengan ‘diambilnya’ Sinuhun dari kesepakatan 2004, dari sudut pandang mereka ‘kan ‘dianggap” sudah selesai. Karena, dianggap sudah memenuhi apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi itu”.

”Apalagi, kemudian berkembang anggapan bahwa seorang Sinuhun adalah raja yang punya kekuasaan mutlak. Justru di situlah kelemahan-kelemahan dari semua yang terjadi itu muncul satu-persatu. Kami bisa memperbaiki, meskipun baru sebatas yang melekat pada Lembaga Dewan Adat”.

”Tetapi, kelemahan di pihak yang baru bersekutu itu makin banyak bermunculan, bahkan banyak bertabrakan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku,” papar Gusti Moeng yang dibenarkan KH Edy Wirabhumi selaku Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS), menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin. (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun