1 September Hari Ini, Genap 75 Tahun Makloemat Sinuhun PB XII

Makloemat-Sinuhun-PB-XII-1
MENERIMA KUNJUNGAN PRESIDEN : Sinuhun Paku Buwono XII yang didampingi Sri Mangkunagoro VIII, saat menerima kunjungan Presiden Soekarno di Keraton Surakarta sebelum peristiwa Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tahun 1949. (suaramerdekasolo.com/dok)

*Keputusan PK MA-RI Jadi Kado Terindah

SOLO, suaramerdekasolo.com – Tepat pada tanggal 1 September hari ini, keluarga besar Keraton Surakarta khususnya yang terwadahi dalam Lembaga Dewan Adat (LDA) memperingati genap 75 tahun terbitnya ”Makloemat” (Maklumat) Sinuhun PB XII dan ”Makloemat” Sri (KGPAA) Mangkunagoro VIII. Tak ada perayaan khusus menyambut hari bersejarah bagi keluarga besar Keraton Mataram Surakarta itu, namun didapat kado istimewa dari Mahkamah Agung RI, berupa keputusan MA-RI No. 330.K/Pdt/2020 tanggal 27 Februari 2020.

”Kado istimewa ini menjadi kegembiraan bersama. Karena semangatnya menyatukan kembali di antara kami yang tadinya menyatu, tetapi kemudian terberai dan kini dipersatukan kembali oleh terbitnya kado istimewa itu. Ini yang kami harapkan bisa menuntaskan proses rekonsiliasi, seperti yang diharapkan banyak pihak,” tegas KPH Edy Wirabhumi selaku Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS), menjawab pertanyaan para awak media dalam konferensi persnya di sebuah warung makan, Senin malam (31/8).

Baca : Menyambut Tahun Jimakir 1954 dan ”Piagam Kedudukan”

Setelah melalui proses hukum yang panjang, akhirnya peninjauan kembali (PK) yang dilakukan tim hukum yang dibentuk LHKS untuk mengurus masalah itu membuahkan hasil. PK dilakukan tim hukum LHKS sebagai organ LDA, karena Pengadilan Negeri (PN) Surakarta mengeluarkan keputusan atas hal di luar pokok perkara gugatan perdata, sehingga LDA kalah.

Kekalahan itu kemudian dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) di Semarang oleh LDA, hasilnya memperkuat putusan PN Surakarta. Akhirnya, PK dilakukan hampir setahun lalu dan hasilnya keluarlah putusan MA-RI No. 330.K/Pdt/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang intinya mengembalikan posisi hasil penyusunan ”kabinet” pada komposisi semula (2004).

Semangatnya Mempersatukan

Komposisi susunan kabinet tahun 2004, tetap mendudukkan Sinuhun PB XIII pada posisinya, sedangkan ”kabinet” atau bebadan waktu itu ada sejumlah Kantor Pengageng yang di antaranya Pengageng Sasana Wilapa yang dijabat GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng.

Baca : Langkah yang Arif dan Bijak Versus Perusakan yang Masif dan Sistemik

Kantor Pengageng Sasana Wilapa itu yang mengkoordinasi semua bebadan dalam menjalankan roda ”pemerintahan” internal, tanpa lembaga Pengageng Parentah Keraton yang memang ditiadakan mulai jumenengnya Sinuhun PB XIII.

”Sekali lagi, intinya kado istimewa ini adalah semangat mempersatukan kembali keluarga besar yang ditinggal Sinuhun Paku Buwono XII. Tidak ada kata menang-menangan. Karena kami ingin rukun kembali dan bekerja melayani warga peradaban dan publik secara luas di dalam bingkai NKRI ini,” tandas Ketua Harian Majlis Adat Keraton Nusantara (MAKN) itu.

Makloemat-Sinuhun-PB-XII-2
HADIRI SIDANG KNIP : Sinuhun Paku Buwono XII dengan seragam militer duduk berdampingan dengan Panglima Besar Jendral Soedirman di belakang Presiden RI Soekarno dan Wapres Moh. Hatta, saat menghadiri sidang kedua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) fi Daerah Istimewa Surakarta, awal 1946. (suaramerdekasolo.com/dok)

Sementara itu, mengenai makna tanggal 1 September yang diperingati dengan kado terindah itu, adalah sebuah cita-cita dan perjuangan warga peradaban Mataram Surakarta yang ingin terus dilakukan sampai isi cita-cita itu terwujud. Yaitu cita-cita mengembalikan status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) sebagai provinsi tersendiri, mengingat Sinuhun PB XII dan Sri Mangkunagoro VIII sudah menerbitkan ”Makloemat” pada 1 September.

Baca : Seminar Workshop Busana Adat, Awal yang Fundamental

PP tak Bisa Hapus UUD

Maklumat itu sebagai bentuk pernyataan politik Sinuhun PB XII dan Mangkunagoro VIII yang menyatakan bahwa kedua pemimpin itu ”berdiri di belakang” Republik (NKRI) karena Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran menggabungkan diri ke dalam NKRI. Maklumat dua pemimpin itu sebagai jawaban atas ”Piagam Kedoedoekan” (Kedudukan) yang diterbitkan Presiden Soekarno tanggal 19 Agustus, dua hari setelah proklamasi kemerdekaan RI.

Piagam Kedudukan itu antara lain bentuk pernyataan presiden yang mewakili negara/pemerintah, tentang status Keraton Surakarta (termasuk Pura Mangkunegaran), sebagai provinsi terpisah di antara 8 provinsi yang disebut dalam pasal 18 UUD 45.

”Jadi, mengapa Makloemat itu punya arti penting bagi Surakarta terutama masyarakat adat, karena latarbelakangnya itu. Yaitu bunyi pasal 18 UUD kita. Walaupun kemudian terbit Penetapan Pemerintah (PP) No 16/SD tahun 1946, bukan berarti pasal 18 UUD itu tidak berlaku. Tidak. Sebaliknya, PP itu yang harus dicabut, dan amanat konstitusi harus tetap dijalankan”.

Baca : Lembaga Dewan Adat Mataram Berdialog dengan ”Komunitas Kartasura Bergerak”.

”Pasal 18 yang menegaskan eksistensi Provinsi DIS itu tak akan pernah hilang. Kecuali kalau NKRI mau membuat UUD/konstitusi baru. Tetapi, untuk mengembalikan status itu, tentu saja harus melalui prosedur hukum. Harus dibuatkan undang-undang tersendiri,” jelas KPH Edy, doktor ilmu hukum Undip yang disertasinya soal hukum adat itu.

Fitnah Diselesaikan Dengan Hukum

Dalam konteks memaknai latarbelakang Makloemat Sinuhun dan Mangkunagoro itu pula, KPH Edy hendak mengingatkan pihak-pihak yang belakangan sering menggelar forum diskusi tentang sejarah, tetapi ”terkesan diskenario” untuk menyudutkan Keraton Surakarta dengan tuduhan-tuduhan yang sama sekali tak berdasar.

Menurutnya, kini memang semakin terbuka luas setiap orang untuk bebas berpendapat dalam forum apa saja, melalui media daring. Tetapi kebebasan itu juga berisiko, ketika isinya fitnah atau memasuki ranah hukum, seperti yang diduga dilakukan seorang dosen di Solo. Sebagai pembicara, dia terang-terangan menuduh Keraton Surakarta yang dipimpin Sinuhun PB XII, juga Pura Mangkunegaran yang dipimpin Mangkunagoro VIII, bersikap pro-Belanda atau anteknya Belanda.

Baca : Sultan Sepuh yang Aktif di Dua Organisasi itu Sudah Tiada

”Kalau sudah begitu, ‘kan masuk ranah UU ITE. Banyak elemen di Keraton Surakarta merasa tidak nyaman. Kalau kemudian menempuh jalur hukum bagaimana jadinya? Sebagai seorang intelektual kampus seharusnya mengajarkan etika. Cara-cara berekspresi semacam itu, semangatnya terkesan ingin membenturkan satu sama lain”.

Makloemat-Sinuhun-PB-XII-3
MENERIMA KUNJUNGAN PRESIDEN : Sinuhun Paku Buwono XII yang didampingi Sri Mangkunagoro IX, saat menerima kunjungan Presiden Soekarno di Keraton Surakarta sebelum peristiwa Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tahun 1949. (suaramerdekasolo.com/dok)

”Sekarang semua sudah berlalu. Sekarang lebih baik membangun kebersamaan, untuk memperkuat ketahanan bangsa ini. Tetapi kalau nekat melancarkan fitnah lewat apa saja terutama medsos, jalur penyelesaiannya bukan eyel-eyelan tentang sejarah di forum. Tetapi prosedur hukum,” sebut KPH Edy menjawab adanya somasi yang dilayangkan lembaga BPPS DIS Jogja kepada seorang dosen dan lembaganya di Solo, belum lama ini. (won)  

Baca : Hikmah dan Jaminan Kelangsungan Memasuki Perubahan

Editor : Budi Sarmun