Menyandang Gelar ”KR Paku Buwono”, Belum Tentu Permaisuri Sinuhun

wayang digi-virtual1
DIPERTANYAKAN KUALITASNYA : Foto Sinuhun Paku Buwono XIII bersama istri yang kini sedang dipertanyakan kualitasnya sebagai ''KR Paku Buwono'', menghiasi satu sudut di halaman Kamandungan Keraton Mataram Surakarta, beberapa waktu lalu.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Membangun Kesadaran, Memperkuat Legitimasi Peradaban (4-habis)

SAMA seperti Sinuhun PB XII (sang ayah/pendahulu), tidak termasuk Sinuhun PB XI (SMS.Com, 26/8-Red), Sinuhun PB XIII itu tidak memiliki garwa prameswari atau padmi (permaisuri). Kalaupun belakangan tiba-tiba muncul seseorang yang memakai gelar KR Paku Buwono, itu belum tentu permaisuri.

Karena selama Sinuhun PB XIII beristri hingga tiga orang, tak pernah ada bentuk-bentuk forum legalitas yang representatif dan memenuhi persyaratan paugeran adat Dinasti Mataram. Sebagai salah satu bentuk legalitasnya, misalnya jauh sebelumnya didahului dengan forum pengangkatan/pergantian nama di antara tiga istri itu menjadi ”RAy Hangabehi”.

Kemudian, dari yang sudah resmi ditetapkan menyandang namanya itu, diangkat dan ditetapkan lagi menjadi Kanjeng Ratu (KR) Paku Buwono. Padahal selama ini, semua kerabat terutama bebadan yang berwenang melakukan proses pengangkatan/pergantian itu, belum pernah merasa melakukan tugasnya terhadap orang dalam gambar baliho (SMS.Com, 26/7) yang mengaku ”KR Paku Buwono” itu.

”Untuk menjadi prameswaridalem, proses dan syaratnya seperti itu. Bukan tiba-tiba muncul seperti yang sekarang ini. Tak hanya munculnya ‘jadi-jadian’, tetapi gelar ”jadi-jadian” itu dipakai untuk mengobrak-abrik tatanan dan segala mekanisme prosedur adat yang ada”.

”Padahal, Sinuhun secara pribadi, termasuk istrinya, apalagi stafnya, sangat tidak berhak memberi gelar kepada siapapun. Semua harus melalui prosedur pengusulan, dan mekanisme proses yang sesuai paugeran adat Dinasti Mataram. Setelah itu, dicatat secara administratif oleh bebadan yang juga berwenang di bidang itu. Itulah bentuk pengakuan secara sah dan resminya,” ketus Gusti Moeng selaku Ketua LDA sekaligus Pengageng Sasana Wilapa, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin.

Poligami dengan Syarat

Mencermati sejarah perjalanan Dinasti Mataram yang telah memiliki ”konstitusi” berupa paugeran adat, pengakuan dan penghargaan yang diberikan dalam perjodohan seorang calon raja maupun raja, memiliki level tertinggi dalam ketatnya persyaratan. Apa yang disebut level paling ketat bukan berarti menunjuk pada jumlah istri atau poligami, karena Mataram sebagai kerajaan Islam mengizinkan seorang suami boleh berpoligami, yang disertai beberapa persyaratan pula.  

wayang digi-virtual2
AKSI BERONTAK : Kalangan kerabat yang tergabung dalam Lembaga Dewan Adat (LDA) pimpinan GUsti Moeng, menggelar aksi untuk memberontak upaya-upaya perusakan terhadap segala tatanan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat peradaban Dinasti Mataram ini, beberapa waktu lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Level paling ketat dalam soal perjodohan khusus untuk kandidat raja atau raja selalu dijaga agar berjalan konsisten dan konsekuen, karena bersangkut-paut dengan masa depan negara/pemerintahan Keraton Mataram yang kini tinggal masyarakat adat Mataram Surakarta. Kemudian juga berkaitan dengan masa depan peradaban Mataram, yang bertanggungjawab menjaga dan melestarikan peradaban Jawa, karena menjadi dasar dan menuntun arah kehidupan seluruh warga peradaban.

Oleh sebab itu, pada tahun 2004 KGPH Hangabehi didukung semua kerabat yang tergabung dalam LDA menjadi raja bergelar Sinuhun PB XIII, karena Sinuhun PB XII tidak memiliki garwa prameswari alias tidak pernah mengadakan proses forum legalisasi secara adat terutama upacara ”bhayangkari”.

”KR Paku Buwono Macam Apa”?

Dengan demikian, untuk menentukan figur pengganti Sinuhun PB XII yang wafat di tahun 2004 itu, dipakailah tata nilai adat atau paugeran (konstitusi tidak tertulis) yang berbunyi anak lelaki pertama tertua punya hak menjadi raja/penerus, karena tidak memiliki permaisuri yang berarti tidak ada anak lelaki yang lahir dari permaisuri.

”Maka, ketika tiba-tiba muncul nama KR Paku Buwono, kami semua seakan berontak. Karena, sudah ada paugeran yang mengatur tentang itu. Ada aturan adat yang ketat yang mengatur proses menuju titik itu. Yaitu, dimulai dari tatacara menentukan siapa yang layak menjadi KR Paku Buwono”.

”Meski figur orangnya menjadi hak prerogatif Sinuhun, tetapi mekanisme proses dan segala persyaratannya, ada organ-organ (bebadan) lain yang ikut menentukan atau atur pamrayogi paranparanata. Jadi, tidak awur-awuran seperti sekarang ini. ‘KR Paku Buwono’ macam apa itu kok tiba-tiba muncul”.

”Gelar itu tidak bisa dimiliki sembarang orang,” tandas KPP Wijaya Adiningrat sembari beberapa kali berucap meminta maaf kepada para leluhur (Dinasti Mataram), atas penjelasannya itu, saat menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com di tempat terpisah.

Dari Istri yang Berkualitas

Mencermati berbagai alasan yang melatarbelakangi tentang tatacara dan proses menentukan garwa prameswari seorang raja Mataram itu, terlihat betapa penting proses itu untuk dijaga ketat dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam paugeran adat. Karena sangat masuk akal, bahwa dari seorang istri yang berkualitas atau benar-benar terpilih dari proses yang tepat dan dibenarkan sesuai aturan (adat), diharapkan melahirkan seorang calon pemimpin yang berkualitas.

wayang digi-virtual4
PUNYA KAPASITAS DAN KUALITAS : Gusti Moeng dengan berbagai pengalaman, penghargaan, pengakuan dan kemampuannya memimpin sejumlah lembaga, tentu dipandang sangat berkapasitas dan berkualitas ketika diundang menjadi salah satu pembicara dalam pentas wayang digi-virtual Dalang Tiga Negara di resto Bali Ndeso, Karanganyar, beberapa waktu lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Oleh sebab itu, ketika kemudian mencermati munculnya ”KR Paku Buwono” secara tiba-tiba belakangan ini, jelas sekali ada kesalahan dalam proses mekanisme -presedur. Juga dipastikan tidak menggunakan alat ukur (kriteria) yang ada, dan itu semua akibat Sinuhun PB XIII menghadapi inkonsistensi atas kewenangan yang melekat pada gelar, jabatan dan sumpahnya terhadap luluhur dinasti.

Melihat semua yang sudah terjadi, semua gelar yang dikeluarkan Sinuhun PB XIII dan stafnya sejak 2017, atau sejumlah gelar yang ”dijual” sampai ke luar negeri melalui EO oleh adik kandung Sinuhun sebelum 2017, jelas sangat patutdipertanyakan keabsahannya. Karena, sebagai penerima (objek) juga belum tentu memenuhi syarat 4 kriteria (tepat, wajar, pantas dan perlu), terutama bila dilihat unsur proporsional dan ”gawa-gawene”.

Padahal, kekancingan gelar kerabatan yang asli tapi palsu (aspal) karena subjek pemberinya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal itu, terlanjur diterima banyak pihak. Bahkan para pejabat atau orang-orang terhormat macam pimpinan lembaga tinggi negara, pejabat setingkat Kapolda, Wali Kota dan sebagainya.

Perbandingan yang Jelas

Ketika menyinggung kata ”gawa-gawene” yang berasal dari harapan pihak yang mengambil sumpah berbunyi ”….Mugi hanatepana apa sing dadi gawa-gawene…”. Apakah semua yang menerima pengakuan dan penghargaan, termasuk penyandang gelar putradalem, garwadalem dan sentanadalem yang ada di dalam Keraton Mataram Surakarta itu sudah menjalani kehidupan sesuai tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya?

Karena, harapan ideal dan luhur seperti itulah yang menjadi alasan dasar mengapa kesadaran wajib dibangun dan peradaban wajib dilegitimasi terus. Lalu bagaimana dan apa yang terjadi di dalam Sasana Putra dan segala produk pemikiran dan aktivitasnya selama beberapa tahun belakangan ini? Kalau semua karyanya berada dalam ukuran yang terkesan ”sembrono” dan bersifat merusak adat dan tatanan peradaban, apakah itu termasuk wujud harapan ideal dan luhur?

wayang digi-virtual3
BERSAFARI MEMBANGUN : Selama berada di luar keraton sejak 2017, Gusti Moeng bersafari keliling berbagai daerah yang berkait dengan leluhur Dinasti Mataram, misalnya di cagar budaya makam Kyai Ageng Ngerang di Pati. Kegiatan itu merupakan upaya untuk membangun kesadaran dan memperkuat legitimasi terhadap peradaban. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Kalau yang terjadi itu disebut lideal dan luhur, lalu bagaimana dengan karya-karya Gusti Moeng dengan semua warga anggota pilar-pilar pendukung Lembaga Masyarakat Adat (LDA) yang selalu menjadi lawan pembanding semua pihak yang bergabung di Sasana Putra dengan segala produknya?

Masyarakat peradaban secara luas tentu akan semakin jeli dan cermat melihat semua yang selama ini terjadi di lingkungan masyarakat adat Keraton Mataram Surakarta. Mereka tentu akan semakin arif dan bijak melihat dan membandingkan, siapa yang telah merusak dan bagaimana kerusakan telah terjadi?.

Kemudian di sisi lain, pastilah akan terlihat dengan jelas siapa yang selama ini selalu mengalah tetapi kukuh pegang teguh mempertahankan prinsip luhur (adat) dan selalu berkarya untuk ”hamemayu-hayuning bawana dan asung karyeng naktyasing sasama” demi eksistensi dan kelangsungan peradaban.  (Won Poerwono-habis)

Editor : Budi Sarmun