Dosen FIB UNS Disomasi BPPS-DIS, Karena Dianggap Menuduh Keraton Pro-Belanda

somasi
FOTO ILUSTRASI

SOLO,suaramerdekasolo.com – Dosen Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UNS Solo, Dr ”S” disomasi staf Badan Persiapan Pengembalian Status (BPPS) Daerah Istimewa Surakarta (DIS), Kusno Setyo Utomo SH MAP.  Somasi dilayangkan, karena dosen itu dianggap telah menuduh Keraton Surakarta yang dipimpin Sinuhun PB XII yang dipersepsikan bersikap ”pro-Belanda”.

”Tembusan somasi ke beberapa alamat yang berkaitan, misalnya ke alamat Rektor UNS. Berkas surat somasi kami kirim tanggal 18 Agustus. Besoknya, tanggal 19 Agustus pasti sudah diterima beberapa alamat yang kami tuju di UNS itu. Tembusannya ada 11 alamat. Termasuk Kemendikbud RI, Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran dan sebagainya,” ujar Kusno Setyo Utomo membenarkan saat ditanya suaramerdekasolo.com (SMS.Com) mengenai somasi itu, kemarin.

Lebih lanjut anggota Konggres Advokat Indonesia (KAI) DIY yang beralamat di Pusat Bantuan Hukum Jalan Monjali 121 A, Jogja itu menyebut, bahwa Dr ”S” dianggap telah menuduh Keraton Surakarta yang dipimpin Sinuhun PB XII yang dipersepsikan bersikap pr-Belanda saat menjadi pembicara di forum Webminar Series# yang digelar Program Studi Sejarah FIB, Rabu 12/8.

Forum seminar melalui media internet (medsos) itu,  bertema ”Proklamasi Kemerdekaan dan Nasib Swapraja di Indonesia”. Turut menjadi pembicara di forum itu adalah Dr Sri Margana MPhil (UGM), Prof Dr Anak Agung Bagus Wirawan SU (Unud-Denpasar) dan dimoderatori oleh Bagus Sekar Alam SS Msi.

Dalam makalah berjudul ”Proklamasi Kemerdekaan RI dan Nasib Swapraja di Surakarta 1945-1950” itu, Dr ”S” menulis dan beberapa kali menyebut kata-kata tuduhannya bahwa Keraton Surakarta dan Sinuhun PB XII dianggap ”pro-Belanda”. Selain itu, Pura Mangkunegaran yang dipimpin KGPAA Mangkunagoro VIII juga ikut dituduh ”pro-Belanda”, karena antara kedua lembaga masyarakat adat itu dianggap berada pada satu konteks zaman saat swapraja sedang berlangsung.

Dengan surat somasi itu, Kusno berharap Dr ”S” mencabut semua pernyataan yang bernada menuduh ”pro-Belanda” kepada sejumlah lembaga masyarakat adat yang dianggap melakukan. Selanjutnya, pembicara itu juga diminta mencabut pernyataan serupa yang ada di video produk Direktorat Oelestarian Cagar Budaya Kemendikbud.

Selain itu, Dr ”S” juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga PB XII dan MN VIII serta lembaga kedua tokoh ini, melalui media cetak dan online. Kalau tidak segera dilaksanakan dalam waktu 7×24 jam, akan ditempuh jalur hukum.

Sementara itu, Deputy Humas UNS Dr Deddy Winata yang dimintai konfirmasi Suara Merdeka dan SMS.Com Selasa, (21/8)  tidak mengatakan ”ya” atau ”tidak” ketika ditanya apakah benar Rektor UNS menerima surat somasi berisi hal di atas dari Kusno Setyo Utomo. Deputy Humas itu hanya menjawab ”baru mau dikoordinasikan. Mau dikonsultasikan dengan pimpinan”.

Berkait dengan itu, Kusno mengaku mendapat jawaban atas somasi yang dilayangkan dari Dr ”S” melalui surat ”balasan somasi” bertanggal 24 Agustus yang ditandatangani Dr ”S”. Surat itu intinya penerima somasi merasa senang karena  seminarnya ditanggapi, dan selanjutnya mengundang Kusno ke UNS untuk membahas secara akademis.

”Surat balasan itu isinya tidak jelas. Dan itu sama sekali tidak menjawab apa yang saya maksud dalam surat somasi. Untuk itu, sekarang saya siapkan somasi kedua. Mudah-mudahan bisa sampai besok, atau lusa,” ujar Kusno.

Di tempat terpisah, Ketua Olah Kajian Nusantara (Lokantara) Dr Purwadi yang menjadi mitra BPPS-DIS dalam kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah di bidangnya sangat menyayangkan terjadinya penyebutan-penyebutan yang dinilainya sudah melanggar etika seorang intelektual kampus. Karena, tuduhan-tuduhan itu berpotensi masuk ke ranah hukum, karena mengandung unsur-unsur fitnah.

”Kalangan intelektual kampuspun, tidak memiliki kebebasan mutlak dalam berpendapat dan mengungkapkan pokok-pokok pikirannya. Yang bicara dan kampusnya, tetap berada di bawah negara/pemerintah yang memiliki aturan hukum, yang berlaku setara di depan siapapun. Seharusnya intelektual kampus menjaga etika akademis. Jangan sampai menyinggung harkat dan martabat siapapun, apalagi tokoh penting seperti Sinuhun PB XII dan MN VIII, juga lembaga penting Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran,” ujar Dr Purwadi. (won)

Editor : Budi Sarmun