Membangun Kesadaran, Memperkuat Legitimasi Peradaban

gelar-keraton-surakarta1
BALIHO KR PAKU BUWONO : Sebuah baliho bergambar Sinuhun PB XII bersama sang istri dengan gelar yang bertuliskan KR Paku Buwono tiba-tiba muncul di sebuah sudut kawasan Keraton Surakarta dalam tembok Baluwarti, beberapa waktu lalu. Gelar yang hanya boleh disandang garwa prameswari itu kini dipertanyakan keabsahannya. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Sudah Tepatkah Gelar yang Disandang Istri Sinuhun PB XIII (bersambung-3)

PENGHARGAAN yang diterima 11 tokoh pendukung ”Pagelaran Wayang Digi-Virtual; Dalang Tiga Negara” (SMS.Com, 23/8), adalah contoh untuk melukiskan sosok figur dari luar masyarakat adat yang pantas, wajar dan tepat bahkan perlu mendapatkan
simbol apresiasi berupa gelar kekerabatan dari Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Mataram Surakarta.

Begitu pula pengakuan dan penghargaan yang diterima 40-an warga Pakasa Cabang Ponorogo, Jepara, Nganjuk dan Kediri secara bersama-sama, Rabu malam, 19/8. (SMS.Com, 25/8). Ditambah lagi, contoh apresiasi dari LDA yang diterima 40-an warga Pakasa Cabang Boyolali di kompleks Masjid Suyudan, Minggu (23/8).

Beberapa peristiwa itu melukiskan contoh-contoh yang sudah terukur dari sisi kepantasan, kewajaran, ketepatan dan perlunya menerima atau mendapatkan pengakuan atau penghargaan. Ukuran itu tentu hanya bisa digunakan, kalau pihak yang memberi atau menghadiahkan juga memenuhi syarat pantas, wajar, tepat dan perlu.

Dalam lingkungan masyarakat adat peradaban Mataram Surakarta yang mulai tahun 2004 diurus sebuah lembaga berbadan hukum bernama LDA (sebagai subjek), sebenarnya masih ada beberapa syarat lain di luar 4 kriteria itu dalam menentukan pihak atau objek yang bisa mendapatkan apresiasi itu.

Jadikan Kehidupan Harmoni

Tetapi, beberapa hal lain di luar 4 kriteria itu, lebih tepat dijadikan ukuran di masa lalu, karena lembaga Keraton Mataram Surakarta sudah tidak memiliki kedaulatan politik sejak menjadi bagian dari NKRI. Sementara, beberapa hal yang berada di luar tata nilai adat baku, harus direlakan mengalami redefinisi seperti yang terkandung dalam proses ”Nut jaman kelakone” (penyesuaian perkembangan zaman).

”Apa yang kami lakukan dengan contoh-contoh peristiwa itu, tentu sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan perubahan atau ‘nut jaman kelakone’. Karena dulu, gelar ”anon-anon” itu (hampir) tidak ada. Kalau sebagai subjek harus legal dengan berbadan hukum, kami sudah punya semua”.

gelar-keraton-surakarta4
LANGKAH PENYELAMATAN : Gelar kekancingan diberikan Gusti Moeng selaku Ketua LDA kepada seorang tokoh dari Kerajaan Vanuatu, sebagai bagian dari langkah penyelamatan dari banyak pihak yang merasa tertipu oleh sebuah EO yang ”menjual” gelar dari Keraton Surakarta, beberapa waktu lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Kalau kemudian kami harus selektif untuk menentukan subjek yang bisa menerima apresiasi dan penghargaan LDA, ya sesuai kriteria itu. Dan itu dalam rangka pelestarian budaya (Jawa), menjaga peradaban Mataram Surakarta,” tegas GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng selaku Ketua LDA

Berdasar contoh-contoh yang lengkap dengan segala pertimbangan dan ukuran-ukuran/ kriteria persyaratannya, bila dijalankan dengan benar sesuai tata nilai adat yang masih berlaku, tentu akan menjadikan suasana kehidupan harmoni, perjalanan peradaban tak perlu mengalami guncangan hebat atau badai. Tetapi cukup dengan gerakan-gerakan terukur untuk menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman.

Syarat Asal-Usul Adat

Lalu bagaimana seandainya Sinuhun PB XIII yang menjadi simbol lembaga masyarakat adat Mataram Surakarta, justru berada di tengah masalah inkonsistensi terhadap tata nilai adat 4 kriteria itu? Pada giliran berikutnya, pasti akan muncul pertanyaan bagaimana keabsahan produk yang dihasilkan dari proses inkonsistensi itu?

Inkonsistensi yang dihadapi Sinuhun PB XIII di sekitar tahun 2017, tak hanya menyangkut ketidakjelasan asal-usul dan kualitas subjek yang berasal dari luar masyarakat adat. Tetapi justru menyangkut sosok figur di lingkungan inti yang tidak jelas asal-usul secara adat dan kualitasnya, tetapi diposisikan seperti sosok yang jelas asal-usul adat dan berkualitas.

Munculnya sebuah baliho di beberapa titik di kawasan keraton pada beberapa kali berlangsungnya upacara adat sekitar 2017 hingga kini, menjadi contoh bentuk inkonsistensi yang ditunjuk Ketua LDA Gusti Moeng dan dua paranpara lembaga masing-masing KPH Broto Adiningrat dan KPP Wijaya (bukan Wijoyo-Red) Adiningrat, yang diwawancarai suaramerdekasolo.com di tempat terpisah.

Di baliho itu, ada foto Sinuhun PB XIII bersama sang istri yang bergelar KR Paku Buwono, padahal asal-usulnya dari keluarga petani yang tinggal di sebuah desa di Kecamatan Sambungmacan, Sragen. Datang di keraton  tahun 1990-an, diterima sebagai abdidalem dan ditempatkan untuk melayani di tempat tinggal putra-putridalem di Sasana Putra.

gelar-keraton-surakarta3
TUJUAN YANG JELAS : GKR Galuh Kencana (almh) mendapat tugas mengalungkan samir kepada warga Pakasa Cabang Ponorogo, melengkapi kekancingan gelar kekerabatan yang diberikan Gusti Moeng selaku Ketua LDA. Tujuan penghargaan sangat jelas, agar hubungan historis dan kultural antara Keraton Mataram Surakarta dengan Ponorogo tetap terjalin erat. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Bhayangkari Syarat KR Paku Buwono

Mengacu pada regulasi secara adat berupa tata nilai adat dari konstitusi Dinasti Mataram, siapa yang bisa menjadi istri seorang raja bergelar Sinuhun Paku Buwono, alat ukurnya tidak sekadar 4 kriteria. Atau ukuran-ukuran hasil kompromi dengan tuntutan zaman, seperti perjodohan yang berlaku di luar masyarakat adat.

”Kalau soal perjodohan di lingkungan masyarakat adat Dinasti Mataram (Surakarta), tetap ada aturan bakunya, yaitu tata nilai adat. Bagian-bagian lain boleh berubah karena nut jaman kelakone. Tetapi, siapa dan bagaimana perjodohan terjadi di lingkungan dinasti, tetap harus sesuai atau tunduk pada aturan adat yang ketat”.

”Sebab, perjodohan itu akan menentukan nasib kelangsungan dinasti, bahkan masa depan peradaban. Paugeran adat yang dilanggar itu kasus tersendiri yang cukup berat. Tetapi apa jadinya akibat pelanggaran itu? Karena nama baik dan nasib dinasti dan peradaban dikorbankan”, tandas KPP Wijaya Adiningrat mempertanyakan bagaimana Sinuhun PB XIII, sampai begitu banyak melanggar paugeran adat dalam soal berjodoh dengan Winarni yang tiba-tiba menjadi KR Paku Buwono.

Menurut paranpara (penasihat) yang sejak 2004 duduk sebagai Wakil Pengageng Mandra Budaya ini, gelar yang diberikan kepada seorang calon istri raja, terlebih yang secara sah menjadi garwa prameswari atau padmi (permaisuri), harus melalui proses legal berupa upacara adat wisudan di depan pejabat adat terutama dari Kantor Pengageng Kusuma Wandawa.

Dan untuk calon garwa prameswari, selain memenuhi asal-usul secara adat, minimal buyutdalem Sinuhun pendahulu, juga harus melalui proses tata cara upacara secara adat yang disebut ”bhayangkari”. Yaitu tata cara perkawinan yang dipimpin penguludalem, harus bertempat di Pendapa Sasana Sewaka, dan disaksikan serta dicatat secara administratif oleh pejabat Pengageng Kusuma Wandawa.

Derajatnya Diangkat Sudah Terhormat

Apabila melihat berbagai persyaratan itu, munculnya KR Paku Buwono secara tiba-tiba beberapa waktu setelah insiden 15 April 2017, sangat patut dipertanyakan. Kalau dari sisi administratif kelembagaan, sebagai objek penerima jelas tidak memenuhi syarat.

Terlebih dari sisi subjek yang memberi gelar KR Paku Buwono itu, jelas belum sah karena tidak ada banyak proses yang tidak dilalui. Bahkan nyaris tak ada kriteria secara adat dan tatacara upacara adat yang dipenuhi.

gelar-keraton-surakarta2
SUBJEK DAN OBJEK : Atas nama Lembaga Dewan Adat (LDA), KPH Wirabhumi menyerahkan kekancingan kepada Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni di pendapa kabupaten, beberapa waktu lalu. Kedua pihak merupakan subjek pemberi dan objek penerima yang sangat memenuhi segala persyaratan, terutama aspek legal formalnya. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Tiga istri Sinuhun PB XIII, termasuk yang di dalam itu, ‘kan hanya nikah resmi menurut aturan negara, yaitu mengundang petugas KUA ke kraton. Tidak pernah ada upacara adat bhayangkari. Apalagi, dia sama sekali bukan trah darahdalem. Dia hanya abdidalem yang merawat Sinuhun saat sakit, lalu dijadikan istri”.

”Sampai di sini, seharusnya beruntung karena terhormat. Dan dia seharusnya berterimakasih, karena derajatnya sudah diangkat. Yang tadinya pembantu, kemudian menjadi istri resmi. Tetapi, dia harus tahu bahwa posisinya hanya priyantundalem. Bukan garwa padmi atau prameswari. Karena sama sekali tidak punya syarat untuk menduduki posisi KR Paku Buwono,” tunjuk KPP Wijaya yang bernama kecil Hernowo itu.

Baik Gusti Moeng maupun KPP Wijaya mengungkapkan, Sinuhun PB XI dan PB XII juga tidak pernah menjalani pernikahan untuk menentukan permaisuri alias tidak melalui upacara bhayangkari. Maka, kedua Sinuhun pendahulu itu tidak memiliki garwa padmi atau prameswari atau istri yang berhak menyandang gelar KR Paku Buwono.(Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun