Langkah yang Arif dan Bijak Versus Perusakan yang Masif dan Sistemik

nagari-jawa8
NGUMBAR KUNCA : Stelan busana adat dodotan ngumbar kunca yang biasanya khusus dikenakan pangeran putra Sinuhun di lingkungan keraton, juga diperkenalkan kepada publik melalui seminar workshop di KSPH Solo, belum lama ini, sebagai pengetahuan tentang kekayaan produk peradaban.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Langkah Penyelamatan Eksistensi ”Nagari” Mataram Surakarta (3-habis)

APABILA momentum yang didapat serba longgar dalam suasana yang menggembirakan dan jauh dari pageblug virus Corona, berbagai sisi yang berkait dengan busana adat (Jawa) pasti akan dikupas tuntas dan panjang lebar oleh KPH Raditya Lintang Sasangka. Karena kandidat doktor di Fakultas Ekonomi UNS yang bernama kecil (Drs) BRM Bambang Irawan (MSi) ini, adalah Ketua Sanggar Pasinaon Pambiwara Keraton Surakarta, tempatnya orang berguru soal budaya Jawa dan sejarah peradaban Jawa.

Dan seandainya tidak ada gangguan pandemi Covid 19, seminar workshop ”Busana Adat Keraton Surakarta sebagai Identitas Budaya Nasional” yang digelar Lembaga Dewan Adat (LDA) di KSPH Solo, Minggu (9/8), bisa melibatkan lebih banyak orang, komponen masyarakat yang dijangkau lebih luas lagi, dengan durasi waktu yang lebih memadai.

Namun, persoalannya pada momentum yang begitu susah didapat di saat warga masyarakat adat Mataram Surakarta dan publik secara luas, sedang gelisah karena perkembangan situasi dan kondisi sosial budaya yang akhir-akhir ini arahnya makin tidak baik. Bahkan bersamaan dengan itu,  kondisi kehidupan sosial ekonomi juga ikut tertekan sebagai dampak pandemi Corona.

Tak Memberi Pengaruh Solutif

Berbicara mengenai busana adat di tengah publik secara luas yang sedang ”terteror” virus Corona dan daya beli rakyat yang makin melemah akibat dampak pandemi itu, tentu tak akan memberi pengaruh solutif secara esensial masalahnya.

Tetapi, laju ”roda perusakan/kerusakan” terhadap produk-produk peradaban (Jawa) yang masih dibutuhkan kehidupan warga bangsa/negara ini, tidak terhenti oleh pandemi, melainkan terus menggelinding lepas secara masif dan sistemik di tengah kehidupan bangsa.

nagari-jawa9
BUSANA BUPATI : Hal-ikhwal dan fungsi Busana adat pejabat bupati manca di zaman Mataram Surakarta, diperkenalkan kepada publik melalui seminar workshop di KSPH Solo, belum lama ini. Busana yang sempat menjadi perbincangan publik karena dikenakan Bupati Blora (Jateng) itu, dipresentasikan Gusti Moeng dan KPH Raditya Lintang Sasangka. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Kalau seperti ini situasinya, bagi publik secara luas khususnya  masyarakat kelas menengah ke bawah, prioritas kebutuhan adalah terpenuhinya urusan perut yang harus didahulukan. Dan pihak yang paling tepat bertanggungjawab terhadap persoalan ini, siapa lagi kalau bukan negara/pemerintah.

Lantas bagaimana urusan laju roda perusakan/kerusakan yang terus menggelinding lepas menggerogoti produk-produk peradaban (Jawa)? Rasanya, sudah tidak mungkin dalam situasi sekarang mengandalkan negara/pemerintah bisa mengatasi persoalan itu.

Energi Terkuras untuk Corona

Karena, energi jelas sudah terkuras habis untuk mengurus masalah kesehatan yang berkait dengan pandemi Corona. Padahal, hal mendasar dalam ketahanan nasional adalah kecukupan secara ekonomi baik makro dan mikro, kemudian keberlangsungan layanan pendidikan yang tentu ikut menguras keuangan negara.

Kalau sudah begini, harapan satu-satunya untuk mengurus laju roda perusakan/kerusakan peradaban secara nasional, adalah berada di lingkungan masyarakat yang tersebar di Nusantara. Dan khusus yang terjadi di wilayah peradaban Jawa, tentu berharap pada Lembaga Dewan Adat (LDA) yang diketuai GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng itu.

Walau masyarakat adat Mataram Kartasura yang terwadahi dalam LDA selama ini yang menjaga dan merawat produk-produk peradaban, karena dijadikan pedoman dalam kehidupan secara luas, namun lembaga yang berisikan warga trah darahdalem Sinuhun Amangkurat hingga PB XIII ini masih butuh waktu untuk melakukan konsolidasi ke dalam/internal.

nagari-jawa10
SECARA DETIL : Secara detil, RP Restu B Wirawan mempresentasikan hal-ikhwal busana adat yang biasa dikenakan pejabat bupati manca pada zaman Keraton Mataram Surakarta, di forum seminar workshop busana adat yang digelar Lembaga Dewan Adat (LDA) di KSPH Solo, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Konsolidasi Internal Lembaga

Kegiatan macam seminar dan workshop busana adat yang digelar belum lama ini, merupakan salah satu bentuk penguatan bagian dari konsolidasi internal. Penguatan pilar-pilar LDA seperti Pakasa, Putri Narpa Wandawa, Sanggar Pasinaon Pambiwara dan sebagainya itu, menjadi modal kuat untuk bersama-sama menahan laju perusakan/kerusakan sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Karena keperluan konsolidasi dan penguatan internal lembaga, seminar dan workshop lebih banyak melibatkan kalangan dwija (guru), pengurus sanggar dari lingkungan yayasan maupun dari luar, serta para pengurus pilar-pilar LDA. Walau jumlah 60 orang peserta (seminar dan workshop) itu masih jauh dari kebutuhan, tetapi mereka inilah yang diharapkan jadi agen penggerak di lingkungan masing-masing.

Masyarakat adat LDA memang berada di urutan pertama sebagai pihak yang berkepentingan dan bertanggungjawab memulai langkah penyelamatan, karena dianggap sangat memahami dan bisa mengatasi persoalan yang sedang menggerogoti peradaban secara masif dan sistemik itu. Meskipun, pola langkah penyelamatan yang dilakukan, tidak bisa  berbanding lurus atau setimpal.

Dalam skala nasional, warga bangsa sangat butuh sentuhan LDA-LDA keraton yang ada di seluruh Nusantara anggota FKIKN dan MAKN, yang tentu menjadi mitra yang baik bagi pemerintah/negara (NKRI) untuk urusan langkah penyelamatan secara umum. Mengingat 250-an keraton anggota FKIKN dan MAKN yang tersebar di Nusantara, sudah terbukti kemampuan dan andilnya ketika mendirikan NKRI pada 17 Agustur 1945 itu.

Dengan Kearifan Lokal

Diakui atau tidak, gerusan terhadap produk-produk peradaban yang makin  masif dan sistemik itu, juga dirasakan atau berpengaruh pada hampir semua kelembagaan pemerintah/negara. Oleh sebab itu, berapapun score urgensinya, seminar dan workshop yang digelar LDA bekerjasama dengan Kemendikbud melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY, tetap punya makna dan mendesak perlu.

nagari-jawa10
BERESTETIKA TINGGI : Aneka ragam busana kebesaran di lingkungan Keraton Mataram Surakarta di saat ada pisowanan agung, menjadi kewajiban dikenakan bagi setiap setiap insan di dalamnya. Tetapi ketika ditampilkan LDA di ajang seminar workshop, menjadi wujud karya peradaban yang berkarakter dan berestetika tinggi. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Karena forum itu sangat strategis untuk memperlambat laju roda kerusakan/perusakan masif dan sistemik itu, tanpa perlu menunggu lenyapnya pageblug yang masih sulit diperkirakan itu. Meskipun, bagi Gusti Moeng selaku Ketua LDA, forum itu juga memiliki makna simbolik yang arif dan bijak untuk melawan, walau tidak sebanding dengan laju roda kerusakan/perusakan yang hendak ditahan atau dilawan.

”Kalau kami (LDA) juga menggunakan cara-cara masif dan sistemik, tentu butuh biaya sangat besar, waktu sangat lama dan instrumen kelembagaan yang luas dan panjang. Padahal, kami hanya mengandalkan semangat dan sisa-sisa tenaga yang ada”.

”Kalau LDA menggunakan cara-cara kasar seperti insiden 15 April 2017, terus apa bedanya dengan semua yang terlibat dalam insiden itu? Masyarakat adat harus arif dan bijaksana, sesuai keluhuran paugeran dan nilai-nilai peradaban Jawa,” jelas Ketua Yayasan Sanggar Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta itu.

Menjadi Politik Identitas

Ketika menyimak forum seminar dan workshop busana adat sebagai langkah penyelamatan yang arif dan bijak, KPH Raditya Lintang Sasangka memang sekilas hanya menjelaskan aneka ragam busana adat, tata cara pemakaian dan maknanya bagi kehidupan warga peradaban. Tetapi itu adalah langkah awal penyelamatan yang fundamental sesuai kearifan lokal, untuk melawan laju perusakan/kerusakan yang dibawa budaya Amerika, China, Korea, Jepang dan Arab, terutama budaya berbusana.

Lain lagi yang diurus Gusti Moeng, selaku Ketua LDA yang bertanggung jawab atas eksistensi Keraton Surakarta beserta isi dan aset-asetnya yang tersebar di bekas ”nagari” Jawa karena raja-raja Mataram adalah ”Ratu Tanah Jawa”. Forum seminar dan workshop adalah momentum emas untuk membendung laju perusakan/kerusakan yang terjadi di semua lini urusan ”nagari” (negara), termasuk praktik-praktik penyimpangan diksi ”kagungandalem” yang terjadi akhir-akhir ini (SMS.Com, 10/8).

Ciri kearifan masyarakat adat peradaban (Jawa) memang sudah banyak terbukti, karena bisa bertahan 400-an tahun hingga sekarang ini, kalau dihitung sejak Mataram (Kutha Gedhe) didirikan Panembahan Senapati di tahun 1588. Kalau ada perubahan untuk menyesuaikan pergantian zaman yang disebut ”Nut jaman kelakone” itu sangat wajar, tetapi ”roh” dan esensinya tetap terjaga.

Lembaga Masyarakat Adat (LDA) Mataram Surakarta di bawah kepemimpinan Gusti Moeng, sangat diharapkan bisa menggelorakan semangat warga peradaban untuk sadar terhadap asal-usul ciri kepribadiannya. Bahkan diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif, untuk menghambat/menahan laju roda perusakan/kerusakan sendi-sendi peradaban, akibat masuknya budaya asing yang akhir-akhir ini bermetamorfosa ke dalam aktivitas politik identitas. (Won Poerwono-habis)

Editor : Budi Sarmmun