Tuduhan Pro dan Antek Belanda, tak Ada yang Bisa Membuktikan

nagari-jawa7
KETUA MAKN BERBICARA : KPH Edy Wirabhumi selaku Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) yang sejak waktu itu terpilih sebagai Ketua Harian MAKN, sebagai peserta sarasehan tentang Perjanjian Giyanti yang digelar Forum Budaya Mataram di Masjid Agung, 7 Maret, mengkritisi isi perjanjian dari sisi hukum.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Langkah Penyelamatan Eksistensi ”Nagari” Mataram Surakarta (2-bersambung)

SEBENARNYA semula saya lebih banyak berkecimpung di bidang seni budaya. Tetapi, setelah mendengar pesan-pesan Sinuhun bapak saya, akhirnya saya memperhatikan aspek-aspek lain yang menyangkut nasib keraton. Karena saya tidak rela, kalau Sinuhun dan keraton, selalu dipojokkan dan dituding-tuding pro Belanda, anteknya Belanda dan sebagainya…..”.

”Karena setelah saya mempelajari, tak satupun tudingan itu ada buktinya. Sekarang saya menantang, tunjukkan satu bukti saja yang bisa menjadi alasan bahwa Sinuhun (PB I- PB XII) dan Keraton Surakarta pro Belanda atau anteknya Belanda. Saya berani beradu bukti data fakta….”.

Dua kalimat di atas, adalah pernyataan yang tandas dan tegas yang diucapkan GKR Wandansari Koes Moertiyah di depan peserta forum seminar dan workshop busana adat, baik selaku Ketua Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta sekaligus penyelenggara forum tersebut.

Tetapi, juga termasuk jawaban atas pertanyaan para awak media seusai forum seminar berlangsung, dan pertanyaan suaramerdekasolo.com di tempat terpisah tandas Gusti Moeng menantang, baik saat berbicara di forum seminar dan workshop maupun saat ditanya suaramerdekasolo.com.

Pernyataan tentang itu, memang terkesan agak keluar dari tema seminar dan workshop. Tetapi ketika dicermati, itu adalah bagian dari rentetan panjang persoalan ”nagari” yang dihadapi Gusti Moeng dalam berbagai kapasitas.

Sekilas, sepasang pembicara Gusti Moeng dan KPH Raditya Lintang Sasangka dari Sanggar Pasinaon Pambiwara itu hanya ”promo” dan menawarkan kembali busana adat agar menjadi simbol ciri kepribadian secara nasional kepribadian warga bangsa.

Busana Langenharjan yang Adaptatif

Tetapi, ketika berbicara busana adat Langenharjan, tentu mengingatkan proses kreatif penciptaannya. Yaitu ketika KGPAA Mangkoenagoro VII sowan menghadap Sinuhun Pakoe Boewana (PB) IX di Pesanggrahan Langenharjo, di saat persemian pesanggrahan yang kini berada di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo itu.

nagari-jawa4
MENDAPAT KESEMPATAN : Di manapun ketika mendapat kesempatan berbicara, seperti seminar dan workshop busana adat yang diselenggarakannya selaku Ketua LDA di KSPH Solo, Minggu (9/8), Gusti Moeng selalu mengingatkan bahwa tuduhan-tuduhan buruk tentang Sinuhun dan Keraton Surakarta yang pro dan antek Belanda, tak pernah ada satupun yang bisa menunjukkan bukti alias omong kosong. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Dengan mengenakan busana jas khas Belanda yang ”dikrowok” (dilubangi) bagian bawah yang menutup punggung, lalu Sinuhun memberi nama busana itu (beskap) ”Langenharjan”. Proses kreatif yang terjadi adalah, langkah adaptatif pemimpin peradaban dalam menyikapi/menghadapi produk budaya asing (Belanda).

Setelah mencermati itu lahirlah sebuah analisis, bahwa produk-produk budaya asing yang dibawa masuk ke tanah Jawa dan wilayah Nusantara lainnya sejak zaman penjajahan panjang VOC ditambah Belanda, tak sepenuhnya atau bahkan banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian warga peradaban Jawa dan warga bangsa Nusantara secara luas.

Dari karya adaptasi busana adat Langenharjan, Gusti Moeng lalu menyebut soal Perjanjian Giyanti yang terjadi pada hari Kamis Kliwon, 29 Rabiulakir 1680 (kalender Jawa) yang tepat 13 Februari 1755 (Perjanjian Giyanti: Dr Purwadi MHUm – Dra Endang Waryanti MPd/Laras Media Prima-2015).

Gusti Moeng Menantang

Soal perjanjian yang disebut terjadi antara Sinuhun PB III, Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I) dan utusan VOC bernama Hartingh di Desa Jantisari yang kini masuk Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar itulah, Gusti Moeng meradang.

Karena perjanjian itulah yang dijadikan contoh bagi kalangan sejarawan dan publik secara luas, bahwa Keraton Surakarta adalah pro Belanda dan aneteknya Belanda. Tudingan semacam itulah yang hingga kini selalu digembus-hembuskan melalui berbagai cara, lewat forum-forum sarasehan/seminar, maupun lewat media sosial.

”Maka saya menantang, tunjukkan bukti-bukti bahwa Keraton Surakarta pro Belanda atau anteknya Belanda. Di sini justru saya tegaskan, Keraton Mataram Surakarta berdaulat penuh, tidak pernah dijajah siapapun, termasuk Belanda. Yang terjadi, Belanda selalu menyewa lahan milik Keraton dengan perjanjian lange contract (jangka panjang),” tegas Gusti Moeng yang pernah duduk di Komisi II DPR RI dalam dua periode terpisah.

Perihal tanah-tanah aset Keraton Mataram Surakarta itu, secara khusus Gusti Moeng menyebut, insiden yang muncul saat pembebasan lahan untuk bandara baru di Jogja (JINA), karena muncul tanah bersertifikat atas nama GRAy Koes Moesdarinah, menjadi perkecualian. Karena, faktanya memang ada di antara kebanyakan tanah aset keraton di Jawa berlabel ”kagungandalem”.

Tetapi yang di Kabupaten Kulonprogo yang kena proyek bandara itu adalah milik pribadi Koes Moesdarinah (bukan milik lembaga berlabel ”kagungandalem”- SMS.Com, 10/8), putri Sultan HB VII yang diperistri Sinuhun PB X. Calon permaisuri KR Pakoe Boewono itu dilamar dengan emas kawin sebidang tanah, dan 30-an kotak/peti berisi stelan perhiasan tiap kotaknya.

Contoh untuk Menuding

Memang Banyak hal yang terjadi sejak Keraton Mataram masih berada di Kartasura yang mulai dipimpin Sinuhun Amangkurat Jawi hingga para penerusnya, di berbagai forum dan kesempatan selalu dijadikan contoh untuk menuding Keraton Mataram (Kartasura/Surakarta) pro Belanda atau anteknya Belanda.

Termasuk sebuah forum sarasehan yang berlangsung di Jogja awal tahun, yang membahas soal Perjanjian Giyanti yang diasumsikan sebagai ”palihan nagari” atau membagi negara menjadi dua atau separo-separo, dari wilayah yang semula dikuasai Keraton Mataram Kartasura/Surakarta), separonya diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan HB I di Keraton Jogja.

nagari-jawa6
DI FORUM HAUL : Di kesempatan menggelar upacara haul Sinuhun Amangkurat Agung di kagungandalem Masjid Agung, 5 Maret, Gusti Moeng selaku Ketua LDA menyisipkan acara sarasehan dan diskusi tentang Perjanjian Giyanti untuk meluruskan persepsi salah dari diskusi tentang tema serupa yang terjadi di Jogja sebelumnya, yang kemudian banyak di unggah ke medsos. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Tak lama dari forum sarasehan di Jogja itu, LDA juga menggelar forum sarasehan dengan tema Perjanjian Giyanto, yang berlangsung di kagungandalem Masjid Agung, pada 5 Maret. Selang dua hari kemudian (&/3), sebuah kelompok yang menamakan diri Forum Budaya Mataram bekerjasama dengan Din Dik Wil mengadakan sarasehan serupa di Masjid Agung juga, dengan tema ”Masa Peralihan Mataram Islam”.

Tanpa Sumber Pembanding

Forum sarasehan yang sejatinya juga membahas Perjanjian Giyanti versi para pembicara yang semua bersumber dari buku karya orang-orang Belanda (misalnya De Graaf), seakan mempertajam titik yang selama ini tidak pernah ketemu tentang ”palihan nagari” dan peran Sinuhun PB III.

Titik yang tidak pernah bertemu dan malah makin jauh itu, disebabkan para pembicara terlalu meyakini kebenaran buku-buku karya orang Belanda yang menulis tentang itu. Para pembicara tak pernah membandingkan dengan karya-karya sastra tembang Macapat yang banyak mendokumentasi peristiwa-peristiwa penting di keraton.

Juga serat-serat manuskrip karya ”Carikdalem” atau para catatan-catatan para saksi sejarah. Terlebih membuka naskah asli Perjanjian Giyanti yang selama ini diakui hanya satu, dan konon disimpan di Museum/Perpustakaan. Nasional di Jakarta”.

”Yang jelas dan saya ketahui, Sinuhun PB III tidak tandatangan dalam perjanjian itu, karena beliau tidak hadir. Jadi, palihan nagari itu tidak ada. Tetapi, kalau Pangeran Mangkubumi diberi (tanah) lungguh atau bengkok yang statusnya hanggadhuh (pinjaman), kemudian dijadikan keraton, itu yang betul sekali,” tunjuk Gusti Moeng. (Won Poerwono-bersambung)