Seminar Workshop Busana Adat, Awal yang Fundamental

nagari-jawa3
PERINGATAN 100 TAHUN : Gusti Moeng menjadi inspektur upacara pada peringatan 100 tahun Soempah Pemoeda di Alun-alun Kidul Keraton Surakarta, tahun 1998. Peringatan itu untuk mengingatkan publik secara luas, arti penting peristiwa 28 Oktober 1928 dan peran Sinuhun PB X. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Langkah Penyelamatan Eksistensi ”Nagari” Mataram Surakarta (1-bersambung)

BUNYI teks Soempah Pemoeda yang diucapkan sejumlah perwakilan pemuda dari beberapa daerah di Nusantara pada 28 Oktober 1928, esensinya ada tiga pengakuan yaitu bahasa, bangsa dan tanah air. Sulit dikatakan sebagai sebuah kebetulan, ketika kata sumpah itu diucapkan untuk melukiskan tiga hal pokok dan penting itu lahir di masa pemerintahan Sinuhun Pakoe Boewono (PB) X (1893-1939).

Padahal, modal dasar berdirinya suatu negara/bangsa itu di manapaun yang ada di dunia ini, yaitu keberadaan sebuah bangsa, keberadaan sebuah bahasa (pemersatu) dan keberadaan sebuah tanah air yang juga satu.

Karena lahirnya Soempah Pemoeda berada di masa ”nagari” Mataram Surakarta Hadiningrat, dengan rajanya Sinuhun PB X yang dikenal sangat kaya pada saat menjelang atau hanya enam tahun sebelum Indonesia merdeka atau NKRI lahir, maka sangat sulit dikatakan bahwa tiga modal dasar lahirnya sebuah bangsa dan negara itu, tidak berkaitan dengan Sinuhun PB X.

Dengan kata lain, tiga hal fundamental syarat berdirinya sebuah bangsa/negara yang diucapkan dalam Soempah Pemoeda, sulit dikatakan tidak diilhami/diinspirasi oleh Sinuhun PB X, tidak diupayakan ”Sinuhun ingkang wicaksana” , tidak diinisiasi Sinuhun bersama ”nagari” Mataram Surakarta dan mustahil tidak dibiayai Sinuhun yang dikenal paling kaya.

Bagaimana tidak kaya-raya?, karena hampir semua kontrak sewa (lang contract) tanah yang dilakukan Sinuhun-sinuhun pendahulunya, baru dibayar Belanda pada saat Sinuhun PB X memerintah. Karena kaya raya, tidak aneh kalau banyak sekali bangunan sarana publik tersebar di wilayah (pulau) Jawa, karena raja ini adalah ”Ratu Gung Binathara, Hambau dhendha, Ber Budi Bawa Leksana…” di tanah Jawa.

Pemimpin ”Nagari” Jawa

Bahkan, karena Sinuhun PB X juga berstatus sebagai pemimpin ”nagari” (negara), tidak aneh kekayaan kerajaannya digunakan untuk memperkuat pertahanan. Oleh sebab itu, tidak aneh apabila ”janturan” yang diucapkan para dalang wayang kulit purwa, melukiskan Ratu Tanah Jawa itu dengan sebutan pelengkap ”Jaya ing (jayeng) bawana”, punya hubungan diplomatik dengan sejumlah negara dan sangat dihormati.

nagari-jawa2
BUSANA ADAT BUPATI : Dalam peragaan busana adat di lingkungan Keraton Surakarta yang berpangkat Bupati, menjadi materi penjelasan dalam workshop yang diselenggarakan LDA di KSPH Solo, Minggu siang (9/8). Busana adat itu kini banyak dikenakan saat peringatan hari jadi di berbagai daerah eks wilayah Mataram Surakarta Hadiningrat. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Pada konteks seperti itulah, ilustrasi demi ilustrasi di atas menjadi sangat masuk akal, bahwa antara peradaban Jawa dengan perjalanan ”nagari” Mataram dan tiga hal yang fundamental yang diucapkan dalam Soempah Pemoeda itu, menjadi sangat jelas hubungannya.

”Nagari” Mataram yang terus berproses untuk memelihara dan melestarikan peradaban Jawa, antara lain juga mematangkan tiga hal menjadi ide dasar fundamental yang kemudian menjadi konsep syarat berdirinya sebuah negara.

Konsep bernegara produk peradaban ”Jawa”, sudah mewujud  menjadi ”nagari Mataram” mulai Plered, Kutha Gedhe, Kartasura hingga berakhir di Surakarta Hadiningrat sejak 1745. ”Nagari” itulah wujud tiga hal fundamental ”mirip” yang diucapkan dalam Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928, sekitar 17 tahun ”sebelum NKRI lahir”.

Merintis dan Menyeponsori

Meskipun sebutannya (secara institusi) Mataram, namun sangat sering diucapkan sebagai ”bangsa Jawa”. Karena, Mataram itu juga berarti ‘nagari’ (negara). Maka, sebenarnya lengkap sudah bahwa kata Jawa itu sebenarnya adalah simbol sebuah negara, bangsa, tanah air, bahasa dan sebagainya.

Karena, Jawa juga berarti sistem tata waktu yang kemudian disebut kalender atau penanggalan. Ini yang menjadi pedoman sistem pertanian yang mencukupi kebutuhan pangan warga peradaban. Jawa juga berarti aksara yang menjadi dasar bahasa, kemudian menurunkan karya-karya seni karawitan, pedalangan dan karya sastra para pujangga besar seperti Ranggawarsita dan Yasadipura.

Pertanyaannya, peradaban Jawa dengan segala konsep yang fundamental itu, mengapa masih tetap dipelihara di lingkungan masyarakat adat Mataram Surakarta sampai sekarang ini? Mengapa pula Sinuhun PB XII  menggabungkan wilayah nagarinya ke dalam NKRI?.

Keputusan Sinuhun PB XII itu pasti ada alasannya. Agar semua yang dirintis dan disponsori para pendahulu Dinasti Mataram hingga Sinuhun PB X untuk melahirkan sebuah wadah negara, yang bisa mengayomi 250-an keraton beserta rakyatnya di Nusantara ini, bisa terwujud.

Aset Keraton Bukan Rampasan Perang

Karena, Sinuhun PB XII yang menjadi administrator dan mengorganisasi semua raja-raja di Nusantara untuk urunan mendirikan bangsa dan negara  (NKRI) ini. Ini yang mendasari mengapa saya ingin menjelaskan soal kata ”dalem” dalam ”kagungandalem” dan sebagainya.

nagari-jawa1
PIDATO SAMBUTAN : GUsti Moeng selaku Ketua LDA saat menyampaikan pidato sambutan pembukaan seminar workshop Busana Adat Keraton Surakarta, yang diselenggarakan LDA di KSPH Solo, Minggu siang (9/8). Kegiatan ini menjadi awal yang fundamental bagi ”nagari”Jawa. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Belakangan ini, banyak laporan yang masuk kepada saya selaku ketua Lembaga Dewan Adat (LDA). Karena keraton dan semua asetnya, adalah milik seluruh warga dinasti Mataram. Termasuk, waktu menjelang pembangunan bandara baru di Jogja (JINA). Ada beberapa bidang tanah yang jadi sengketa, karena dokumennya menyebutkan milik Keraton Surakarta berlabel ”kagungandalem” Sinuhun Pakoe Boewono”.

”Kami (LDA) tidak ingin meminta kembali (aset2 tanah itu). Tetapi, persepsi salah tentang ‘kagungandalem’ perlu diluruskan. Aset yang sudah menjadi ruang/fasilitas publik, harus dihormati asal-usulnya secara fair. Biarlah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tetapi jangan dijadikan milik pribadi/kelompok”.

”Apalagi dengan cara-cara yang melanggar aturan/hukum (dirampas). Karena, ‘nagari’ Mataram Surakarta bukan jajahan atau kalah perang oleh siapapun,” tegas GKR Wandansari Koes Moertiyah selaku Ketua LDA, menyinggung pidatonya di pembukaan seminar workshop busana adat (SMS.Com, 9/8), saat menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kamarin.

Ditinggalkan Berantakan

Dalam suasana berada di alam NKRI hingga sekarang ini, Jawa yang menjadi label ”nagari” Mataram Surakarta. Meskipun kini tinggal bentuk peradaban dan warganya, tetapi jelas menjadi hal yang sangat fundamental. Mendasar bagi warga peradaban, dan fundamental bagi NKRI.

”Kami tidak ingin makar, atau meminta kembali aset-aset itu. Tetapi, apa yang sudah dikorbankan keraton-keraton anggota FKIKN dalam mendirikan republik (NKRI), harus dihargai. Sekarang FKIKN dan MAKN (yang diketuai KPH Edy Wirabhumi-Red), sedang mengurus hak-hak 250-an keraton itu”.

”Mereka jangan disingkirkan, dibiarkan hancur dan ditinggalkan berantakan seperti sekarang ini,” pinta Gusti Moeng kepada negara saat berpidato di forum, yang kembali disinggung ketika menjawab pertanyaan para awak media yang memwawancarainya seusai forum seminar.

Seminar workshop busana adat Keraton Surakarta yang digelar Lembaga Dewan Adat (LDA) Mataram Surakarta di KSPH Solo (SMS.Com, 9/8), berupaya masuk ke dalam lagi untuk memulai mengurus dari sedikit tentang banyak hal itu. Yaitu produk peradaban yang bernama busana adat, yang merupakan bagian dari budaya Jawa, apalagi sudah dijadikan sebagai busana resmi nasional yang berciri kepribadian Nusantara.
(Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun