Pekerja Seni Wonogiri Kian Terdesak, Minta Segera Dicarikan Solusi

pekerja-seni-wonogiri
PEKERJA SENI : Bupati Wonogiri Joko 'Jekek' Sutopo (kiri) berbincang dengan sejumlah pekerja seni di Ruang Kahyangan Kompleks Setda Wonogiri, Kamis (16/7). (suaramerdekasolo.com/Khalid Yogi)

WONOGIRI,suaramerdekasolo.com – Kondisi ekonomi para pekerja seni dan budaya di Kabupaten Wonogiri semakin terdesak. Pasalnya, mereka kehilangan pendapatan sejak darurat wabah virus corona (Covid-19) diberlakukan beberapa bulan lalu. Kondisi bisa semakin memburuk karena darurat Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda diakhiri.

Keluhan tersebut diutarakan para anggota Paguyuban Pekerja Seni dan Budaya Kabupaten Wonogiri (Paseban Giri) saat mengikuti dialog dengan Bupati Wonogiri di Ruang Kahyangan Kompleks Setda Wonogiri, Kamis (16/7).

Sutrisno, salah satu pegiat seni Wonogiri mengatakan, eksistensi mereka terdampak wabah Covid-19 karena kegiatan hiburan atau keramaian tidak diperbolehkan. Akibatnya, sebagian dari mereka sama sekali tidak bisa bekerja. “Keluh kesah kami seperti ini. Pelaku seni harus bagaimana?” katanya.

Kartini, pelaku seni asal Kecamatan Purwantoro menambahkan, pelaku ojek online, penjaga masjid, tenaga medis hingga pelaku bisnis transportasi mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Namun, pelaku seni dan budaya belum tersentuh kebijakan tersebut.

Oleh karenanya, dia meminta agar pelaku seni dan budaya juga mendapatkan program bantuan dari pemerintah. “Bisa diproduktifkan seperti paket pekerjaan atau dengan pelatihan dari pemerintah. Kami siap alihprofesi dengan pemberdayaan dari Pemkab,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo mengatakan, dalam dialog tersebut diputuskan, bahwa kegiatan atau hiburan yang mengundang keramaian dan kerumunan massa tidak diperbolehkan. Pasalnya, grafik Covid-19 justru terus menunjukkan kenaikan.

Adapun yang mendapatkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) harus memenuhi kriteria tertentu sesuai regulasi. Dia mencontohkan, dalam bidang usaha soundsystem, orang yang berhak menerima program bantuan adalah pekerjanya.

Sedangkan bagi kalangan pengusahanya tidak ada kebijakan khusus. Sebab, kalangan pengusaha berada di luar kriteria untuk dimasukkan ke dalam program JPS.

Para penerima bantuan itu harus melewati sejumlah tahap pendataan, verifikasi dan validasi. Pendataan itu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda. Apabila ada data penerima yang tidak sesuai kriteria, masyarakat bisa melakukan koreksi melalui musyawarah desa khusus (Musdesus). (Khalid Yogi)

Editor : Budi Sarmun