Sekoci Sudah Siap, Kapal ”Mataram” Tidak Jadi Tenggelam

konflik-keraton-surakarta6
MENERIMA CINDERAMATA : Ketua Komisi X Dede Yusuf menerima cinderamata dari Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi yang didampingi Sekjen MAKN dan beberapa unsur pengurus, setelah melakukan dengar-pendapat di ruang sidang komisi Gedung DPR RI, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/dok)

*Konflik dan Friksi Menuju Gerbang Keemasan Mataram? (2-bersambung)

TERJADINYA peristiwa ”ontran-ontran” suksesi 2004 justru melahirkan
Lembaga Dewan Adat (LDA) dan GKR Wandansari Koes Moertiyah justru diminta secara langsung oleh raja-raja anggota Forum Komunikasi dan Informasi (FKIKN), untuk kembali duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Karena sebelumnya, pada Festival Keraton Nusantara (FKN) pertama di Solo tahun 1995, Gusti Moeng hanya menjalankan tugas mewakili Sinuhun Paku Buwono (PB) XII, karena raja-raja meminta Sinuhun sekaligus Keraton Surakarta sebagai pusat komunikasi secara administrasi Sekjen.

Oleh sebab itu, ketika ”ontran-ontran” terjadi, posisi kelembagaan dan akses menuju dukungan moral berbagai pihak sangat tebuka luas dan kuat. Karena itu pula, seandainya penguasa benar-benar hendak ”menenggelamkan” kapal Mataram (Surakarta), sangatlah sulit dan kurang masuk akal karena LDA adalah lembaga berbadan hukum yang memiliki kapal Mataram itu.

Baca : Nyanggit Lakon Carangan ”Semar Catur” untuk Bahas Pandemi Covid-19

Tanpa Dasar Aturan

Karena mempunyai begitu banyak SDM yang cerdik-pandai, penguasa tidak kekurangan akal untuk terus mencoba ”menenggelamlan” kapal Mataram. Atau setidaknya, membuat posisi ”kapal” mati langkah atau stagnan yang makin loyo dan akhirnya kehabisan energi, ketika nahkoda kapal yang bernama Sinuhun PB XIII diambil untuk dikolaborasikan dengan kelompok yang didukung pemerintah pimpinan KGPH Tedjowulan.

Untuk mewujudkan keinginannya sebagai ”destroyer”, penguasa juga membekali KGPH Tedjowulan dengan SK Kemendagri sebagai Wakil Sinuhun atau Maha Patih. Padahal yang bersangkutan tidak punya hubungan kepegawaian secara struktural dengan pemerintah.

Dasar aturan pemberian SK itu juga tidak jelas. Maka, jadinya aneh dan lucu. Mungkin saja mereka banyak belajar dari ”perusahaan lawak” Srimulat.

”Tetapi biar saja, enggak apa-apa kalau Sinuhun yang diambil untuk dikolaborasikan dengan mereka (KGPH Tedjowulan dkk-Red). Yang penting sudah ada LDA dan FKIKN. Karena Gusti Moeng duduk sebagai Sekjennya (FKIKN)”.

Baca : Keraton Surakarta Punya Sikap Spiritual Kebatinan untuk Menghadapi Pageblug Covid-19

”La ndilalah, kok saya juga dipercaya sebagai Ketua MAKN. Jadi, semakin kuat posisi kelembagaan masyarakat adat atau kapal Mataram kita,” tunjuk KPH Edy Wirabhumi sambil menjelaskan posisinya yang dipercaya 53 anggota MAKN sebagai ketua hariannya, di depan para fungsionaris pengurus Pakasa cabang dari berbagai daerah yang bertemu di ndalem Kayonan, Baluwarti, Minggu Wage (12/7).

konflik-keraton-surakarta10
POTONG TUMPENG : Gusti Moeng memotong tumpeng peringatan dua tahun Istana Mataram yang disebut sebagai ”sekoci”, seandainya Keraton Mataram Surakarta benar-benar ditenggelamkan. Resepsi itu berlangsung di sebuah hotel, tahun lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Pendekatan secara hukum dan upaya memahami persoalan kapal Mataram sejak kali pertama hendak ditenggelamkan di tahun 2004 dan puncaknya insiden pendudukan yang melibatkan 2 ribu personel Brimob dan 400 tentara di pada 15 April 2017, di satu sisi memang memperlihatkan betapa dahsyat daya merusak (destroy) kolaborasi antara berbagai kepentingan itu.

LDA Pelindung Aset

Namun di sisi lain, benih-benih intrik yang menjadi konflik dan friksi yang mengkristal menjadi pergolakan itu telah melahirkan beberapa hikmah, yaitu Sekjen FKIKN, LDA dan MAKN bersama sekoci yang diberi nama Mataram pula.

Sekoci itu kini sudah siap jadi ”penyelamat” bila kapal Mataram benar-benar bisa ditenggelamkan, bahkan bisa dimanfaatkan MAKN untuk membantu negara dan bangsa yang kini sedang dihimpit kesusahan akibat pandemi Corona.

Baca : Seni Pakeliran Cara Konvensional Mendokumentasi Bencana Pageblug

”Sebentar, saya tak menyela. Sebenarnya, saya atau bersama panjenengan bisa memaksa masuk keraton. Tetapi saya tidak mau menggunakan cara-cara seperti itu. Saya juga mendengar ada warga Pakasa, katanya ada utusan Wakil Sinuhun yang melarang abdidalem juru kunci bermukim di pesanggrahan/petilasan yang selama ini dipelihara”.

”Tolong katakan, jangan mau. Tolak saja. Bilang saja, silakan menemui saya atau Gusti Wandan (Gusti Moeng-Red). Karena, aset-aset keraton itu milik dan dilindungi LDA, ketuanya saya. LDA adalah wadah semua trah darahdalem. Artinya, keraton dan aset-asetnya adalah milik semua trah. Bukan milik pribadi Sinuhun,” tegas Gusti Moeng.

Punya Budaya dan SDA

Koleksi dan aset-aset seperti yang dimiliki Keraton Mataram Surakarta inilah, yang dimaksud KPH Edy Wirabhumi menjadi potensi yang bisa memperkuat ketahanan bangsa dan negara. Sebab, selain (potensi) kekayaan seni budaya, keraton-keraton anggota MAKN dan FKIKN juga memiliki potensi sumber daya alam (SDA).

konflik-keraton-surakarta7
AKAN DITENGGELAMKAN? : Kapal besar Mataram yang berisi sekian banyak kerabat trah darahdalem seperti inikah yang akan ditenggelamkan? Para perwakilan trah Sinuhun Amangkurat Agung hingga Paku Buwono XIII yang berkumpul di Gedhong Sasana Handrawina ini belum seberapa jumlahnya. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Potensi sumberdaya alam itu, dulu diolah secara tradisional sesuai kearifan lokalnya untuk menghidupi keraton-keraton dengan rakyatnya, jauh sebelum NKRI ada. Potensi inilah yang diharapkan bisa menolong pemerintah, di saat bangsa dan negara sedang mengalami tekanan berat khususnya secara ekonomi-keuangan, akibat pandemi Corona.

Baca : Pageblug Mayangkara Corona ”Membantu” Proses Pelemahan

Potensi budaya dan sumber daya alam, merupakan dua hal strategis milik keraton-keraton anggota FKIKN dan MAKN yang seharusnya menjadi sangat penting bagi ketahanan nasional NKRI saat ini. Dan dua hal itulah yang secara jelas disampaikan KPH Edy Wirabhumi (Ketua Harian) bersama beberapa pengurus MAKN di depan Ketua Komisi X Dede Yusuf dan beberapa anggotanya, dalam dengar pendapat di Gedung DPR RI, Senin (6/7).

Keraton Pendiri NKRI

Karena materi dengar-pendapat sekitar soal sistem pendidikan nasional dan kebudayaan sesuai bidang tugas Komisi X, pada kesempatan itu Ketua Komisi juga mendengarkan usulan Ketua FKPPI Ponco Sutowo, pengurus Aliansi Kebangsaan dan pengurus Yayasan YSBN yang bergerak di bidang pendidikan dan seni budaya.

”Selain memperkenalkan eksistensi MAKN (juga FKIKN), sekaligus menjelaskan eksistensi keraton-keraton di masa lalu dab peran masing-masing saat mendirikan NKRI. Jadi, saya katakan bahwa keraton-keraton itu ikut mendirikan NKRI”.

”Perannya sampai sekarang masih ada. Potensi seni budaya yang beraneka ragam itu, menjadi ketahanan budaya bangsa yang kuat dan indah. Selain itu, keraton-keraton itu punya kekayaan sumber daya alam yang sudah terbukti bisa menghidupi keraton dan rakyatnya sendiri”.

Baca : FKN 12 Jadi Momentum Forum Musyawarah Terbuka

”Mengapa tidak dimanfaatkan untuk menolong negara dan bangsa ini? Mengapa potensi dan kekayaan itu sekarang tidak diberdayakan dan tidak difungsikan?,” ujar KPH Edy mengulang beberapa hal yang diungkapkan di depan Ketua Komisi X dan beberapa anggota yang secara langsung hadir di ruang itu dan beberapa lagi mengikuti secara virtual dari luar sidang, Senin siang itu.

konflik-keraton-surakarta9
JELASKAN SOAL SEKOCI : Dengan gaya kelakar, Gusti Moeng selaku Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) dan KPH Edy Wirabhumi selaku Ketua Pusat Pakasa, berusaha menjelaskan hal-ikhwal munculnya ”sekoci” di depan kalangan pengurus Pakasa cabang, yang akan menjamin kelangsungan eksistensi kekerabatan Mataram Surakarta. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Meski tidak diungkapkan dan dibahas secara khusus di forum dengar pendapat itu, namun persoalan ”rekonsiliasi gagal-total” yang hingga kini mendera Keraton Surakarta diyakini KPH Edy sudah diketahui banyak pihak, utamanya kalangan legislatif dan eksekutif.

Tulang-Punggung Negara

Pemahaman terhadap persoalan itu banyak tersirat dari dari penjelasan Prof Johar Arifin, anggota Komisi X yang mantan Ketua PSSI, yang menegaskan bahwa keraton-keratonlah yang telah mendirikan NKRI.

Sangat tidak elok kalau pemerintah sekarang ini, tidak mengajak keraton-keraton untuk bersama-sama mengatasi persoalan bangsa dan negara, tetapi bahkan membiarkan para pemilik potensi ketahanan budaya dan SDA itu terberai dan tak terurus.

Baca : Banyak Kabupaten Terbentuk di Masa Mataram Kartasura

Seorang anggota Komisi X dari FPKB bahkan sempat mengingatkan lagi apa yang sudah ditegaskan Presiden Gus Dur, bahwa keraton-keraton di Nusantara itu diibaratkan sebagai tulang punggung negara. Dan makna dari kata tulang-punggung negara itu, adalah keraton-keraton itu suatu saat bisa menopang negara yang sedang dalam kerepotan seperti sekarang ini, misalnya.

”Dalam konstalasi hubungan seperti ini, Keraton Mataram Surakarta
 sangat diandalkan keraton-keraton di Nusantara yang tergabung dalam MAKN dan FKIKN”.

konflik-keraton-surakarta8
MASYARAKAT RELIGIUS : Masyarakat religius yang selama ini ikut merawat petilasan leluhur Mataram seperti inilah, antara lain yang akan mengisi sekoci seandainya kapal Mataram Surakarta benar-benar bisa ditenggelamkan. Mereka selalu hadir di saat Mataram Surakarta menggelar haul para leluhur, seperti pemandangan di Pagelaran Sasanasumewa, beberapa waktu lalu.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Mereka berharap, Mataram Surakarta bisa menjadi motivator dan dinamisator bagi internal anggota MAKN dan FKIKN, dan normalisasi hubungan antara NKRI dengan pemerintahan asli seperti sebelum NKRI ada,” tunjuk Ketua Harian MAKN yang juga Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) itu. (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun