Pergolakan ”Harus” Menghiasi, Hikmah Datang untuk Dimaknai

konflik-keraton-surakarta1
BEBERKAN SEJARAH : Di depan para pengurus Pakasa cabang se wilayah Surakarta, Jateng/DIY dan Jatim yang hadir pada pisowanan di ndalem Kayonan, Baluwarti, tadi siang, Gusti Moeng selaku Ketua LDA membeberkan perjalanan sejarah Mataram yang selalu dihiasi pergolakan, khususnya di sekitar proses suksesi. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Konflik dan Friksi Menuju Gerbang Keemasan Mataram? (1-bersambung)

MEMBACA perjalanan sejarah keraton-keraton yang eksis pada pra peradaban Mataram, selama peradaban berlangsung hingga bentuk akhir perjalanan peradaban itu, seperti tak ada atau tidak berlaku kata tidak ada perang.

Dari zaman ke zaman, abad ke abad, perang seakan menjadi kesibukan sekaligus hiasan sehari-hari dari kehidupan sebuah warga peradaban. Para ahli dan ilmuwanpun bahkan sampai menyimpulkan bahwa perang adalah salah satu jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencari titik temu (damai).

Ketika kemudian bisa diidentifikasi, kata perang bisa disebut atau disederhanakan sebagai suasana pergolakan (sosial, politik, ekonomi dan sebagainya), pasti selalu didahului dengan intrik, konflik lalu friksi.

Tak Lepas dari Tiga Hal

Perjalanan peradaban Mataram tidak lepas dari peristiwa peperangan yang bermula dari persoalan-persoalan (intrik, konflik, friksi) itu. Lihat saja bagaimana yang terjadi di zaman Kerajaan Kediri (abad 12), Majapahit (abad 13-14), atau ketika kejadian-kejadian di peradaban atau keraton-keraton yang muncul sebelum abad itu.

Ketika raja terakhir Keraton Majapahit Brawijaya V menyelamatkan diri karena keratonnya hancur akibat perang yang tak lepas dari tiga unsur di atas, salah seorang anaknya yang lari ke pesisir utara di wilayah barat (kini Jateng), lalu berdirilah Keraton Demak (abad 15).

Keraton Demak, juga begitulah nasibnya setelah tiga raja bertahta berturut-turut dari tahun 1478-1546. Karena perang yang melanda di keraton yang menjadi masa-masa pra peradaban Mataram atau penghubung antara peradaban Majapahit ke peradaban Mataram.

Kehancurannya juga tidak lepas dari unsur-unsur yang sudah teridentifikasi itu. Begitu seterusnya, hingga Keraton Demak berganti Pajang yang dipimpin estafet tiga raja dari tahun 1550 sampai tahun 1587.

Muncul di Saat Suksesi

Peristiwa yang sama dengan ciri-ciri penyebab awal mula yang sama pula, terjadi ketika keraton sudah berganti Mataram (Hindu) di Kutha Gedhe yang dipimpin estafet dua raja antara tahun 1588 hingga 1613. Apalagi sewaktu memasuki Mataram Islam di Plered dan Kerta yang dipimpin estafet tiga raja antara tahun 1613 hingga tahun 1703.

konflik-keraton-surakarta3
SEBAGAI PELINDUNG : Gusti Moeng selaku Ketua LDA selaku institusi pelindung Keraton Surakarta dan aset-asetnya dan Gusti Puger selaku Pengageng Museum dan Pariwisata, saat berbicara di depan forum pertemuan yang membahas usulan pengelolaan Pesanggrahan Langenharjo oleh BUMDes setempat. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Ciri-ciri pergolakan itu tidak berubah ketika Mataram sudah berpindah di Kartasura yang dipimpin secara estafet tiga raja antara tahun 1703 hingga 1727. Peristiwa dengan ciri-ciri seperti itu tetap ”lestari” hingga perjalanannya berakhir pada Mataram Surakarta yang dipimpin Paku Buwono II di tahun 1727, yang masih eksis hingga ”menampilkan” Paku Buwono XIII sampai sekarang ini.

”Jadi, konflik yang panjenengan pireng lan pirsa di tahun 2004 lalu itu, ya hampir sama dengan yang dulu-dulu. Sejak zaman Mataram awal. Bahkan sejak jauh sebelumnya. Jadi, konflik selalu ada dan menghiasi keraton sejak zaman dulu itu, rata-rata terjadi karena pergantian suksesi yang jadi penyebabnya.

”Panjenengan yang rata-rata usianya sudah seusia saya pasti dengar, bahwa ‘rame-rame’ (konflik di keraton) yang terjadi tahun 2004 itu, ya karena itu (suksesi),” jelas GKR Wandansari Koes Moertiyah selaku Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) dalam bahasa campuran antara krama inggil dengan Bahasa Indonesia, ketika memberi penjelasan dalam pertemuan pengurus Paguyuban Kulawarga Keraton Surakarta (Pakasa) yang berlangsung di ndalem Kayonan, Baluwarti, tadi siang.

Jelaskan Sejarah Mataram

Di depan sekitar 70-an unsur fungsionaris pengurus Pakasa cabang itu, Ketua LDA yang akrab disapa Gusti Moeng, mengawali pembicaraannya dengan menyinggung sekilas perjalanan sejarah Mataram di masa lalu hingga sekarang ini. Di situ, perang yang didahului dengan ciri-ciri khas secara sosial politik itu dibeberkan.

Sementara, KPH Edy Wirabhumi selaku Ketua Pusat atau Pangarsa Punjer Pakasa yang mendapat giliran kedua berbicara di depan forum, menjelaskan apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan dalam menyikapi beberapa peristiwa yang terjadi di Keraton Surakarta, khususnya sejak awal tampilnya Sinuhun PB XIII di tahun 2004 dan insiden 15 April 2017 hingga sekarang ini.

konflik-keraton-surakarta2
DISKUSI RENOVASI : Lembaga Dewan Adat (LDA) selalu menjadi pihak yang kali pertama diajak berdiskusi saat bangunan-bangunan di Keraton Surakarta hendak direnovasi, sebelum 2017. Karena, institusi itu merupakan wadah pemilik sah keraton dengan segala isi dan aset-asetnya. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Salah satu cara KPH Edy Wirabhumi menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di keraton itu, yaitu dengan mencermati semua itu dalam perspektif hukum, lalu mencari upaya-upaya penyelesaian yang ideal yang salah satunya melalui pendekatan hukum.

Tak Punya Hak Memiliki

Dalam penjelasan KPH Edy, antara lain menyinggung apa yang sudah dijelaskan Gusti Moeng dari sisi kausalitas yang menurutnya sebagai hasil dari apa yang sudah dilakukan/dijalankan dengan apa adanya atau apa yang seharusnya dilakukan.

Hasil itu merujuk pada lahirnya Lembaga Dewan Adat (LDA) yang diketuai Gusti Moeng di tahun 2004, akibat konflik soal suksesi ketika KGPH Tedjowulan berusaha ”merebut” tahta Paku Buwono XIII dan gagal, meskipun mendahului upacara jumenengannya sebelum KGPH Hangabehi bertahta.

Lembaga Dewan Adat (LDA) ternyata sangat penting posisi dan kedudukannya, karena berbadan hukum legal formal dan berisi semua sentana darahdalem trah Sinuhun Amangkurat hingga Paku Buwono XIII. Artinya, lembaga ini yang menjelaskan dan menegaskan bahwa trah darahdalem itulah pemilik Keraton Surakarta beserta isi, beserta aset-asetnya yang tersebar di mana-mana atau di wilayah yang sangat luas (ingat, Paku Buwono adalah Ratu Tanah Jawa-Red).

Lahirnya LDA yang jelas dibenarkan secara hukum adat, diakui hukum nasional apalagi diterima dalam tataran hukum internasional, jelas menjadi pemilik sah Keraton Mataram Surakarta. Ini sekaligus menjelaskan bahwa Sinuhun Paku Buwono XIII hanya sebagai ”pengelola” yang dalam bahasa adat yang berlaku di keraton disebut ”…amung nglungguhi klasa kang gumelar…”.

Hendak Ditenggelamkan

Penjelasan ini pada gilirannya akan menjelaskan dan menegaskan bahwa Sinuhun Paku Buwono XIII, posisi dan kedudukan dalam adat tidak beda dengan para pendahulunya, apalagi ayahandanya Sinuhun Paku Buwono XII yang secara jelas dan tegas mengakui bahwa dirinya ”..ora wenang nduweni… amarga amung nglungguhi klasa kang gumelar..”. Dalam bahasa sederhana bisa disebut hanya meminjam dan tidak punya hak memiliki (ketika bertahta).

konflik-keraton-surakarta4
PENUH KEPEDULIAN : Gusti Moeng selaku Ketua LDA ketika aktif sebagai Pengageng Sasana Wilapa, memanfaatkan kepeduliannya terhadap nasib bangunan peninggalan peradaban Mataram yang rata-rata nyaris hancur, seperti ketika mengundang Kemenkeu Agus Martowardoyo untuk mencari dukungan renovasi sebelum 2017.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Maka sebenarnya, lahirnya LDA yang sudah terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham, tujuannya untuk melindungi keraton dan aset-asetnya. Dan sebenarnya, juga untuk melindungi Sinuhun (PB XIII) dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya persoalan hukum atas objek fisik keraton, segala isi dan aset-asetnya”.

”Jadi, sebenarnya walau keraton disibukkan dengan tekanan luar biasa karena pesaing (Sinuhun) berkolaborasi dengan pemerintah (waktu itu), secara tidak disadari malah ada hikmahnya. Kita semua yang erat menjaga dan menjalankan adat, tidak hancur terberai walau ditekan dan diinjak-injak”.

”Kita tidak bubar. Malah lahir LDA yang bisa menjadi tameng hal-hal penting dan mendasar di keraton. Ibarat kapal, kita ini hendak ditenggelamkan (oleh pemerintah). Tetapi tidak bisa,” tunjuk KPH Edy Wirabhumi yang juga Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS).

Disikapi Sinis

Berdasar penjelasan Gusti Moeng dan KPH Edy di atas, sepertinya perjalanan sejarah peradaban Mataram dan dinasti yang menjadi agen sentral yang menjalankannya memang sudah ditakdirkan atau ”harus” mengalami/menyaksikan pergolakan demi pergolakan di internal dinastinya sebagai hiasan.

Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, perjalanan sejarah peradaban dan dinasti harus dihiasi peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang disikapi dengan sinisme oleh warga bangsa sendiri yang notabene hidup dan makan dari bumi eks Mataram.

konflik-keraton-surakarta5
LANGKAH PENYELAMATAN : Sebelum diganggu oleh kekuatan para ”destroyer” yang terlibat pada insiden 2017, dari waktu ke waktu Lembaga Dewan Adat (LDA) selalu mengisi dengan kegiatan renovasi dan pembangunan kembali sebagai langkah penyelematan yang mendesak diambil. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Tetapi, takdir bisa berarti bukan hukuman, tergantung bagaimana para warga peradaban atau dinasti menyikapi dan memaknainya. Dalam perspektif spiritual kebatinan dan keagamaan, warga peradaban (Mataram/Jawa) punya dua sikap spiritual sekaligus.

Sikap spiritual kebatinan ”manembah” (kepada Yang Maha Agung) begitu tinggi, serta punya sikap spiritual keagamaan (transendental) seperti diteladankan Raja Mataram Sultan Agung Hanyakrakusuma dan para Wali.

Memiliki sikap-sikap itu, seakan selalu dituntun untuk melihat apa yang ada di balik peristiwa yang disebut ”hikmah”, untuk dimaknai secara positif seperti yang dilakukan Gusti Moeng dan KPH Edy serta keluarga besar pengikutnya. (Won Poerwono-bersambung).