Heboh Perjanjian Giyanti di Medsos, Disikapi Serius Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta

perjanjian-giyanti1
PIMPIN DOA DAN TAHLIL : Abdidalem ulama KRT Pujo Setiyonodipuro memimpin doa, tahlil pada peringatan meninggalnya pendiri Dinasti Mataram, Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma yang digelar Lembaga Dewan Adat (LDA) di kagungandalem Masjid Agung Keraton Surakarta, Kamis malam (5/3) atau malam Jumat Legi. Upacara spiritual keagamaan itu diteruskan dengan diskusi tentang Keraton Mataram Surakarta. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Yang di Dalam Asyik ”Obral Undangan”, yang di Luar Berjuang Mati-matian (1-bersambung)

JUDUL utama di atas, sekadar untuk menuntun perhatian agar lebih intensif untuk mencermati apa yang dimaksud dengan kalimat ”yang di dalam asyik obral undangan”.

Karena, kalimat itu menunjuk pada aktivitas yang sedang terjadi ”di dalam Keraton Surakarta”, tempat di mana Sinuhun Paku (PB) XII beserta keluarga kecil dan orang-orang pengikutnya.

Sedangkan kalimat ”obral undangan”, menunjuk pada aktivitas persiapan menggelar upacara tingalan jumenengan (ulang tahun tahta raja), antara lain ”memobilisasi” para tamu penting yang diharapkan hadir dengan menyebar (”obral”) undangan ”dan lain-lain”, termasuk yang sudah diterima Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan sebagainya.

Sedangkan penggalan kalimat sisanya dari judul yang berbunyi ”yang di luar berjuang mati-matian”, itu dimaksudkan untuk menjelaskan aktivitas yang selama ini dilakukan GKR Wandansari Koes Moertijah alias Gusti Moeng bersama sejumlah besar kerabat kelompok pengikutnya.

Aktivitas yang dilakukan di luar keraton sejak insiden ”pendudukan militeristik” April 2017 sampai sekarang itu, merupakan bentuk-bentuk aksi nyata dan aksi inisiasi pelestarian adat, seni dan budaya sampai jauh ke pelosok desa yang memiliki latarbelakang sejarah berkait dengan keraton.

Termasuk bentuk-bentuk perjuangan yang cerdas dalam menyikapi upaya-upaya delegitimasi oleh berbagai pihak terhadap Keraton Surakarta, seperti yang sedang marak di medsos akhir-akhir ini.

Dari sekian persoalan yang sedang dihadapi dan perlu prioritas dalam menyikapinya, adalah munculnya berita-berita di medsos yang mengungkap masalah Perjanjian Giyanti yang begitu marak beredar akhir-akhir ini.

perjanjian-giyanti2
TIGA PEMBICARA : Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, RMRP Restu B Setiawan (Pamarsudi Kasusastran Jawi) SPd MPd dan Dani Saptoni SS (Komunitas Sejarah dan Budaya Solo Societeit) adalah tiga pembicara yang membeberkan fakta historis untuk meluruskan ”hoaks” tentang Perjanjian Giyanti yang banyak menyebar di media sosial, akhir-akhir ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Sebab, perbincangan di medsos terhadap peristiwa sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya Keraton Jogja di satu sisi di tahun 1755 dan keberadaan Keraton Surakarta di sisi lain yang sudah ada sejak 1745, dinilai Lembaga Dewan Adat (LDA) diduga ada penyimpangan yang bersumber dari dugaan manipulasi data atau penggunaan sumber referensi yang menyimpangkan fakta sejarah.

Fakta yang Disembunyikan

Seputar persoalan itulah kira-kira yang menjadi salah satu titik berat fokus diskusi/tanya jawab dalam sarasehan yang melibatkan tiga pembicara sekaligus, yaitu GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng selaku Ketua LDA sekaligus Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, RMRP Restu B Setiawan SPd MPd (Pamarsudi Kasusastran Jawi) dan Dani Saptoni SS selaku pengamat sejarah dari Komunitas Sejarah dan Budaya Solo Societeit.

Sarasehan yang berdurasi sekitar 90 menit itu digelar LDA Keraton Surakarta yang dipandu KRRA Budayaningrat, seorang dwija pada Sanggar Pasinaon Pambiwara Keraton Surakarta.

Sarasehan ”Diskusi Sejarah dan Budaya Surakarta sebagai Kelanjutan Dinasti Mataram” yang berlangsung terbuka untuk umum itu termasuk singkat, karena sisa waktu malam itu hanya bisa melayani pertanyaan tiga orang penanya yang salah salah satunya adalah warga dari luar kerabat Pakasa yang tinggal di Piyungan, Jogja yang bernama Wahyu Eko, sedangkan dua penanya lainnya adalah warga eks siswa Sanggar Pasinaon Pambiwara yang disebut Pasipamarta yang sekaligus juga anggota Pakasa.

Sayang, waktunya lebih banyak sudah diborong untuk acara utama upacara spiritual keagamaan peringatan haul Sultan Agung Hanyakrakusuma yang jatuh tiap Jumat Legi yang dimulai pukul 20.15, Kamis malam itu.

”Yang jelas, sebagai seorang yang pernah belajar sejarah nasional, saya termasuk orang yang tidak bisa menerima kalau setiap stigma negatif selalu diberikan kepada Keraton Surakarta.

Jadi, ini bukan karena unsur primordial karena saya orang Solo. Tetapi, saya dan teman-teman Solo Sosieteit ingin berontak, karena fakta-fakta sejarah tidak seperti yang sedang disebarluaskan di medsos akhir-akhir ini. Ada fakta-fakta yang disembunyikan dari Perjanjian Giyanti yang disebar melalui medsos ini.

Tetapi semula saya dan teman ragu, apakah Keraton Surakarta bisa menerima perbincangan dan berita-berita yang menyimpang seperti itu? Semula saya khawatir kalau ternyata sikap tidak terima kami justru dianggap salah alamat,” tegas Dani Saptoni saat mendapat giliran berbicara maupun menjawab pertanyaan peserta sarasehan, malam itu.

Sesuai Kepentingan Penguasa

Dalam menjawab pertanyaan peserta sarasehan, Gusti Moeng spontan bereaksi bernada mendukung menyikapi kekhawatiran Dani Saptoni. Di dalam ungkapan rasa terima kasihnya atas kepedulian dan dukungan Solo Societeit, Ketua LDA itu menegaskan bahwa dirinya kini benar-benar ”serik” (sakit hati), karena keraton dituduh berpihak pada Belanda, Sinuhun Paku Buwono bekerjasama dengan Belanda dan sebagainya.

Berita-berita tentang Perjanjian Giyanti yang yang tersebar luas dan diperbincangkan di medsos, dianggapnya ”hoaks” dan menyesatkan, karena diduga sengaja disimpangkan untuk kepentingan ”politis” atau orang/kelompok tertentu, sehingga mengesankan seolah-olah keraton atau Sinuhun Paku Buwono berpihak, bekerjasama dan menjadi antek Belanda.

Namun, Wahyu Eko sebagai pemerhati sejarah asal Piyungan (Jogja) itu berharap dengan menegaskan agar kebnaran sejarah tidak boleh kalah atau tidak boleh dikalahkan oleh apa saja dan siapa saja.

perjanjian-giyanti3
BERI PENJELASAN : Gusti Moeng selaku Ketua LDA sekaligus Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta memberi penjelasan kepada beberapa awak media mengenai Perjanjian Giyanti yang menyebar di medsos yang dianggapnya ”hoaks” dan pernyataannya ketika berbicara di forum sarasehan yang berlangsung di kagungandalem Masjid Agung Keraton Surakarta, Kamis malam (5/3). (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Memang sejak dulu, sejarah selalu dibuat sesuai keinginan atau selera penguasa saat itu, tetapi sebagai generasi yang ingin para penerusnya berjalan lurus sesuai yang dicita-citakan memandang sebaiknya jangan sekali-kali menutup-nutupi sejarah, tetapi lebih baik terus terang mengungkapkan apa adanya.

”Sudah bukan rahasia lagi dan terbukti, bahwa sejarah masa lalu bangsa kita banyak yang disusun sesuai interpretasi penguasa. Bahkan sesuai keinginan atau selera penguasa saat itu. Saya merasa mendapat bahan pemikiran malam ini.

Bahwa saya harus ikut mendorong pihak-pihak yang berkepentingan, agar tidak berhenti untuk mengungkap kebenaran sejarah. Ini menjadi pekerjaan kalangan intelektual kampus untuk meneliti lebih jauh.

Ini untuk membuktikan, aja-aja awake dhewe iki sakyahene mung diapusi. Keraton perlu terbitkan buku sejarah Keraton Mataram hingga Keraton Surakarta, bahkan hingga berada di alam republik ini,” harap Wahyu. (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun