Prinsip ”The King Can Do No Wrong” Bisa Menghindarkan Raja dari Jerat Hukum

pemikiran-keraton-surakarta8
MELANGGAR KESEPAKATAN : Pelanggaran adat yang dituduhkan kerabat besar penerus Dinasti Mataram di Keraton Surakarta yang terwadahi dalam Lembaga Dewan Adat (LDA) kepada Sinuhun PB XIII, akhir-akhir ini, sama halnya melanggar kesepakatan yang pernah diberikan kalangan kerabat dan LDA serta mendukungnya untuk jumeneng nata pada tahun 2004. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Pelanggaran Adat, Pemikiran Radikal atau Nut Jaman Kelakone? (3-habis)

CONTOH-CONTOH yang disebut pelanggaran (hukum) adat atau pelanggaran ”konstitusi dinasti” (tidak tertulis) yang dilakukan Sinuhun PB XIII, memang tidak bisa digunakan pendekatan hukum positif atau regulasi modern, sekalipun peristiwanya terjadi di alam modern dan demokratis. Karena, hal-hal yang dilanggar berada dalam lingkungan keluarga masyarakat adat, dan terjadi dalam urusan rumah tangga masyarakat adat.

Tetapi persoalannya, apakah masyarakat adat Dinasti Mataram masih menunjung tinggi supremasi hukum adatnya sendiri yang disebut paugeran? Atau sebaliknya, paugeran itu dibiarkan tergerus atau termakan oleh ”konsep” pemikiran modern yang longgar dan akomodatif yang disebut ”Nut Jaman Kelakone”? Sungguh menjadi perwujudan dari lompatan pemikiran yang jauh atau pemikiran yang radikal kalau, kalau bentuk-bentuk pelanggaran adat yang diduga dilakukan Sinuhun PB XIII dibiarkan begitu saja, tanpa ada mekanisme yang bisa mengendalikan atau mengontrol.

Baca : ”Konstitusi” Dinasti Mataram Tidak Pernah Mengenal ”Impeachment”

Kalau pemikiran radikal yang liar sampai tidak bisa dikendalikan karena paugeran adat tidak bisa berfungsi sebagai mekanisme kontrol, bukankah ini menjadi pertanda akan hilangnya fungsi-fungsi penting sistem hukum adat itu sendiri? Bila yang terjadi proses akomodatif (inferioritif) ”Nut Jaman Kelakone”, itu berarti sebuah kekalahan, karena paugeran yang selama ini menjadi pedoman hidup bermasyarakat di lingkungan lembaga adat, hanya akan menyisakan kata-kata atau kalimat indah atau tidak lebih sebagai nilai interinsik yang disebut makna filosofi saja, tanpa ada fungsi dalam bentuk aksi atau eksekusi nyata.

Berurusan dengan Hukum Positif

Ancaman terhadap eksistensi paugeran atau hukum adat, akan menjadi persoalan sosial ketika pelanggaran dilakukan dan berurusan dengan masyarakat di luar hukum adat atau warga bangsa secara luas yang sudah memiliki sistem hukum secara nasional. Karena, akan ada proses hukum untuk menentukan jenis-jenis pelanggaran pasal-pasal yang ada dalam hukum yang berlaku secara nasional . Tata laksana seperti itulah, kira-kira yang bisa terjadi seandainya terbitnya ”Nawala Dalem” yang diduga liar itu, sampai terbukti merugikan pihak lain di luar masyarakat adat.

pemikiran-keraton-surakarta9
DEKAT DENGAN RAKYAT : Dekat dengan warga Pakasa Sidorejo, Kemalang, Klaten, sama halnya dekat dengan rakyat dan kalangan pejabat Muspika setempat. Kedekatan Gusti Moeng saat hadir dalam acara penyerahan kekancingan dan pelantikan pengurus Pakasa seperti itulah, yang membuat Keraton Surakarta tetap mendapatkan legitimasi kuat dan eksis walau sudah 75 tahun berada di dalam NKRI. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Pelaksanaan paugeran lintas internal masyarakat adat yang berpotensi bisa masuk ke ranah hukum positif, sudah banyak terjadi dan sangat beragam contohnya. Misalnya, ketika hilangnya anak wayang, gamelan, keris dan benda-benda budaya lainnya raib dan ada otoritas lembaga penerus dinasti yang memperkarakannya. Atau adanya keterlibatan otoritas masyarakat adat terhadap fenomena munculnya keraton-keraton baru di tempat lain, apalagi kalau sampai ada unsur tindak pidana penipuan dan sebagainya.

Baca : Penyebab Keraton Surakarta Sepi Seperti ”Dead Monument”

Atau sangat mungkin, terbitnya “Nawala Dalem” atau penggunaan gelar ”Kanjeng Ratu” yang sangat diragukan keabsahannya itu sampai menimbulkan kerugian sosial di luar masyarakat adat, sangat mungkin bisa menjadi persoalan hukum positif.

Sebaliknya, penggunaan pendekatan militeristik pada insiden 15 April 2017, sangat mungkin bisa memenuhi unsur tindak pidana dan pelanggaran HAM, bila terbukti tuduhan-tuduhan penyalahgunaan wewenang dan korupsi tidak terbukti tetapi sebaliknya justru merugikan masyarakat adat, secara moril dan materiil.

Untuk Melindungi Raja

Namun, apa yang diyakini KPH Broto Adiningrat, KPP Wijoyo Adiningrat dan KRA Saptonojati (SMS.Com, 19/2) tentang keniscayaan tidak ada raja di Tanah Jawa terutama Dinasti Mataram yang pernah dilengserkan atau diimpeachment, karena memang tidak ada tradisi seperti itu atau tidak ada latar belakang yang mendasarinya.

Keraton-keraton di Jawa khususnya Mataram sampai Keraton Surakarta Hadiningrat, konsep kemonarkiannya didesain mirip kerajaan-kerajaan di Eropa seperti yang ditularkan Belanda, yang sangat mengedepankan semangat ”The King can do no wrong”.

Baca : Kemenko Polhukam dan Keraton Sepakat Mencari Titik Temu

Semangat ketatanegaraan yang membatasi kewenangan raja agar tidak melakukan segala jenis urusan administrasi secara langsung itu, dimaksudkan untuk melindungi raja agar tidak tersandung atau tersangkut implikasi hukum posotif ketika kerajaan berhubungan dengan kerajaan lain atau negara lain atau pihak-pihak di luar lembaga masyarakat adat.

pemikiran-keraton-surakarta10
MEMBANGUN LEGITIMASI : Gusti Moeng dan para kerabat pendukungnya yang hadir di lingkungan warga Pakasa Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten, belum lama ini, tak sengaja telah membangun legitimasi yang baik terhadap Keraton Surakarta dan pelestarian adat, seni dan budaya produk peradaban Dinasti Mataram/Jawa yang sempat kendor dalam beberapa dekade terakhir. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Selain itu, prinsip The King can do no wrong” dipegang teguh untuk tujuan menjaga kehormatan dan kewibawaan raja sebagai simbol tertinggi m,asyarakat adat atau kerajaan, terlebih yang menyandang gelar ”khalifatullah panatagama” (punya tugas seperti yang dilakukan nabi) seperti yang ada di pundak seorang seorang Sinuhun Paku Buwono.

”Sejak eyang Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma, setiap raja Mataram menyandang gelar ‘khalifatullah’ itu. La kalau rajanya seperti sekarang ini, tetapi punya istri yang penampilannya sembarangan di depan pejabat tinggi negara, terus di mana gelar ‘khalifatullah panatagama’ itu? Ini yang harus disadari. Menjadi seorang Sinuhun Paku Buwono harus sadar dan paham terhadap gelar yang disandang”.

Baca: Keraton Surakarta Sangat Tidak Suka Penyelesaian dengan Pendekatan Militer

”Orang-orang di sekelilingnya juga harus sadar dan paham untuk selalu menjaga kehormatan dan kewibawaan gelar yang disandang itu. Karena kita sudah berikrar taat dan tunduk pada paugeran adat, ya jalankan sebagaimana mestinya. Kalau tidak mau, bahkan merusak tatanan adat, lebih baik menyingkir saja, keluar dari masyarakat adat Dinasti Mataram,” tegas GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, mengulang penegasannya di depan pisowanan yang digelar di Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa, belum lama ini.

Apa yang disikapi dengan tegas dan keras oleh Ketua LDA yang akrab disapa Gusti Moeng itu, memang tidak mudah menghasilkan respon yang akomodatif terlebih sikap sportif dan konsisten untuk menunjung tinggi hukum adat atau paugeran.

Tetapi, lahirnya pemikiran radikal bahwa seorang raja bebas berlaku apa saja termasuk mengklaim semua yang ada di keraton sebagai hak milik pribadi, bebas menyebar ”Nawala Dalem” dengan stampel simbol institusi, bebas memberi gelar ”Kanjeng Ratu” kepada sembarang orang, itu jelas bukan yang dimaksud konsep ”Nut jaman kelakone”, atau contoh pelanggaran terhadap prinsip ”The King can do no wrong” yang bisa berurusan dengan hukum positif.

Baca : Masyarakat Adat tak Perlu Ditakuti, Karena Bukan Kelompok Anarkis dan Sparatis

Ada Angin Segar

Meski kekecewaan yang sangat dalam kini sangat dirasakan orang-orang yang mengikuti jejak Gusti Moeng di luar keraton, tetapi dalam dua piswoanan terakhir Januari dan Februari ini, terdengar ada kata-kata yang menyiratkan sebuah harapan baik untuk lembaga masyarakat adat penerus Dinasti Mataram.
Kata-kata berpengharapan yang berhembus setelah FKIKN dan MAKN bertemu Menko Polhukam Prof Machfud MD kira-kira sebulan lalu, diproyeksikan akan dirasakan manfaatnya oleh kalangan kerabat yang berada di seberang atau yang selama ini bergabung dengan Sinuhun PB XIII.

pemikiran-keraton-surakarta11
ANGIN SEGAR BERHEMBUS : Audiensi antara MAKN yang diketauai KPH Edy Wirabhumi dan di dalamnya ada Sekjen FKIKN bersama sejumlah pengurus masing-masing lembaga dengan Kemenko Polhukam bersama para deputi di kantor Kemenko Polhukam, beberapa waktu lalu, merupakan angin segar yang menghembuskan suasana nyaman kepada lembaga dewan adat (LDA) dan juga kerabat di Keraton Surakarta secara keseluruhan. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Angin segar yang memberi harapan itu, memang diakui dirasakan Gusti Moeng yang akan menjadi titik balik dari perjuangan yang selama ini dilakukan di luar keraton.

Baca : Perlu Berapa Puluh Tahun Lagi, Proses Idealisasi Hubungan antara Negara dengan Keraton?

Oleh sebab itu, angin segar ini justru akan mensinergikan antara totalitas Keraton Surakarta yang selama ini menjadi pusat dan sumbernya peradaban (Mataram/Jawa) yang dilegitimasi, dengan potensi masyarakat dari berbagai daerah yang sangat luas yang selama ini dalam ikatan tali silaturahmi dan yang sudah mulai melegitimasi.

”Menyambung sepak-terjang Ketua LDA yang selama ini eksis berkipraqh di luar keraton, kami mengagendakan berbagai kegiatan bernuansa seni dan spiritual agamis yang bisa dilakukan di berbagai daerah di luar keraton, selain yang ada di lingkungan keraton. Dalam rangkanya, bisa bermacam-macam, bisa bersamaan yang terjadi Maret ini, bisa peringatan Maklumat Sinoehoen (Sinuhun) PB XII, 1 September.

Bisa juga peringatan Kemerdekaan RI. Pokoknya banyak sekali. Bahkan anggota Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN), juga akan terlibat dan menggelar kegiatan di tempat masing-masing,” jelas KPH Ady Wirabhumi selaku Ketua Harian MAKN yang dihubungi di tempat terpisah. (Won Poerwono-habis)

Baca : Pengertian Wayang Wong dan Sejarahnya

Editor : Budi Sarmun