”Konstitusi” Dinasti Mataram Tidak Pernah Mengenal ”Impeachment”

pemikiran-keraton-surakarta5
PENGUMUMAN PELANGGARAN : Sebuah papan publikasi berukuran lumayan besar yang pernah berdiri di ujung timur halaman Kamandungan, kompleks Keraton Surakarta, beberapa waktu lalu, sekilas merupakan bentuk ucapan selamat untuk republik ini. Tetapi, secara tidak langsung berkonotasi mengumumkan bentuk pelanggaran adat yang dilakukan pemimpin adat setempat, yaitu menampilkan sosok penyandang gelar yang tidak selayaknya disandang seorang yang tak jelas asal-usul adatnya. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Pelanggaran Adat, Pemikiran Radikal atau Nut Jaman Kelakone? (2-bersambung)

SIDANG senat Amerika Serikat (AS) untuk ”mengadili” Presiden Donald Trump yang dituduh melanggar konstitusi, beberapa waktu lalu, adalah contoh bagaimana seorang pemimpin yang dianggap telah melanggar konstitusi harus mempertanggungjawabkan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya saat pemilihan presiden. Upaya meng-”impeachment” atau melengserkan presiden melalui sidang senat itu memang tidak berhasil dan Donald Trump lolos dari jerat hukum.

Itu adalah contoh seorang pemimpin negara demokrasi di zaman modern, yang disangka salah dan ”diadili” sesuai hukum yang berlaku di situ. Memang agak berbeda prosesnya ketika Presiden RI kedua Soeharto harus menanggalkan jabatannya yang sudah dinikmati selama 32 tahun, karena harus melalui proses yang memalukan karena diturunkan melalui serangkaian aksi demo yang dimotori kalangan mahasiswa hingga meluas di beberapa daerah di Tanah Air.

Baca : Penyebab Keraton Surakarta Sepi Seperti ”Dead Monument”

Contoh impeachment atau pelengseran seorang pemimpin negara di tanah air, juga masih terjadi lagi ketika RI sedang benar-benar belajar menerapkan sistem pemerintahan demokratis yang terbuka, bukan tertutup penuh rekayasa selama Soeharto memimpin zaman Orde Baru. Yang menjadi korban ”impeachment” adalah Presiden RI ke-4 KH Abdurachman Wahid (Gus Dur), karena harus ”turun tahta” dari jabatan presiden yang baru diemban sekitar dua tahun, setelah ”dilengserkan” MPR.

Ketiganya adalah contoh impeachment terhadap pemimpin negara/pemerintahan di dalam dan di luar negeri. Namun, ketiga contoh itu terjadi pada suasana bangsa-bangsa di dunia sudah jauh terlepas dari zaman kerajaan, bahkan lepas dari suasana berkembangnya politik demokrasi semu seperti ketika pelengseran terhadap Presiden Soeharto. Terlebih Presiden Gus Dur, apalagi Donald Trump, terjadi ketika dunia memasuki abad milenial yang sangat modern dan hampir-hampir murni dalam menjalankan sistem demokrasinya.

Tetapi, sekali lagi pelengseran itu terjadi di dalam sebuah ruang bernegara modern, yang bersistem politik demokrasi, proses hukum yang terjadi adalah sebuah persidangan yang digelar senat atau MPR yang menggunakan dalil-dalil pasal dalam konstitusi untuk mengadilinya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada seorang (mirip) pemimpin negara yang dituduh melakukan pelanggaran ”konstitusi” di zaman modern seperti sekarang ini? Bisakah ”diadili” dengan dalil-dalil ”konstitusinya” untuk dilengserkan?

Baca : Kemenko Polhukam dan Keraton Sepakat Mencari Titik Temu

Hukum Adat dan Hukum Positif

pemikiran-keraton-surakarta6
AWALA DALEM LIAR : Salah seorang sesepuh di Keraton Surakarta yang selalu ditempatkan sebagai paranpara nata, KPH Broto Adiningrat, selalu berbicara keras dan tegas bila menyangkut menjaga tegaknya paugeran adat di lingkungan kerabat besar penerus Dinasti Mataram. Sebab itu, cucu Sinuhun PB X ini protes keras terhadap beberapa pelanggaran adat yang diduga dilakukan Sinuhun PB XIII, soal ”Nawala Dalem” liar dan gelar ”Kanjeng Ratu” palsu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Memang sebuah keniscayaan dan faktual adanya, bahwa di NKRI sampai kini masih memiliki 48 keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang diwadahi dalam Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN) dan 40-an lembaga masyarakat adat sejenis yang diwadahi dalam Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN), walaupun zaman sudah sangat modern di abad milenium dua.

Bahkan bisa dikatakan, NKRI terlahir karena memiliki 250-an keraton atau lembaga masyarakat adat, atau dengan kata lain, sejumlah keraton atau masyarakat adat itulah yang telah melahirkan NKRI yang hampir berusia 75 tahun ini.

Karena keniscayaan dan fakta itulah, NKRI yang kini juga menjadi negara modern yang memiliki generasi milenial cukup banyak (bonus demografi), di dalamnya masih ada banyak keraton yang masih eksis, walaupun tidak menjadi sebuah sistem monarki seperti Belanda, Inggris dan beberapa negara monarki lain di Eropa.

Baca: Masyarakat Adat tak Perlu Ditakuti, Karena Bukan Kelompok Anarkis dan Sparatis

Oleh sebab itu, tidak aneh apabila ada di antara keraton-keraton itu masih menjalankan ”sistem pemerintahan” dari asal (dinasti)nya yang disebut pemerintahan adat, yang berlandaskan hukum adat atau ”konstitusi” yang dilahirkan para pendiri dinastinya, kemudian menjalankan roda ”pemerintahan adat”nya yang diwarnai pula dengan proses alih kepemimpinan sesuai aturan adatnya pula.

Salah satu keraton atau lembaga masyarakat adat yang masih eksis dan menjalankan ”sistem pemerintahan adat”nya, adalah Keraton Surakarta Hadiningrat, yang masih mengalami proses alih kepemimpinan atau suksesi sesuai aturan adat ketika Sinuhun Paku Buwono (PB) XII wafat di tahun 2004 dan langsung digantikan putra tertuanya yang bergelar Sinuhun PB XIII hingga sekarang ini.

Karena keraton di Kota Surakarta atau Kutha Sala (Solo) ini adalah penerus Dinasti Mataram, bahkan Majapahit, maka ”konstitusi” (tidak tertulis) yang berlaku di lingkungan masyarakat adat di dalamnya adalah aturan adat yang bernama paugeran.

Baca : Keraton Surakarta Sangat Tidak Suka Penyelesaian dengan Pendekatan Militer

Keraton Surakarta di satu sisi berjalan dengan ”konstitusi paugeran”-nya, berada di dalam NKRI yang memiliki UUD 45 dan sistem hukum positif turunannya, memang bisa berjalan berdampingan dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu.

pemikiran-keraton-surakarta7
PROTES KERAS : Pengageng Kartipraja KPH Sangkoyo Mangunkusumo dan KPP Wijoyo Adiningrat adalah dua di antara sentanadalem yang protes keras terhadap pelanggaran adat yang diduga dilakukan Sinuhun PB XIII, yaitu soal terbitnya ”Nawala Dalem” liar dan pemberian gelar ”Kanjeng Ratu” kepada orang yang sama sekali tidak jelas asal-usul adatnya. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Tetapi dalam hubungan yang ideal antara negara/pemerintah yang melindungi dengan (lembaga) masyarakat yang diperintah dan dilindungi, bisa diibaratkan seperti wadah dan isi.

Memenuhi Dalil Perbuatan Makar

Dalam rangka menjalankan ”sistem pemerintahan keluarga masyarakat adat” penerus Dinasti Mataram itulah, Keraton Surakarta tentu tak bisa melepaskan begitu saja persoalan-persoalan yang diwariskan para leluhur dinastinya, sehingga lahirlah ”raja kembar” atau ”raja tandingan” seperti yang terjadi pada proses suksesi alih kepemimpinan di tahun 2004.

Baca : Keraton Surakarta Sangat Mengapresiasi Keteladanan Bupati Blora, Kenakan Stelan busana ”Bupati Manca”

Peristiwa yang masuk kategori ”preseden buruk” di zaman modern itu memang tidak memenuhi dalil-dalil pasal ”konstitusi” yang menyebut impeachment, tetapi lebih memenuhi dalil-dalil ”perbuatan makar” yang dalam ”konstitusi” Dinasti Mataram disebut ”njongkeng kawibawan”.

Tetapi, terbitnya ”Nawala Dalem” Sinuhun PB XIII yang seakan-akan merestui tampilnya ”Sultan Sepuh Demak” di ”Keraton Glagah Wangi” (Demak), menjelang Pilpres 2019 lalu, sungguh mengarahkan perhatian publik ke dalam sebuah pelanggaran ”konstitusi” yang dalam konteks negara modern yang berdemokrasi, bisa diadili dengan sanksi impeachment alias dilengserkan.

Tetapi, jauh dari upaya pembuktian terhadap kebenaran ”Nawala Dalem” benar-benar terbit dari Sinuhun PB XIII, ditandatangani Sinuhun PB XIII dan distempel resmi institusi Keraton Surakarta, agaknya istilah impeachment itu mustahil diberlakukan.

”Kalau memang benar ‘Nawala Dalem’ diterbitkan dari keraton, dan semua simbol keasliannya benar-benar terbukti, memang keterlaluan. Kebangeten Sinuhun-nya atau orang yang memanfaatkan. Itu bentuk pelanggaran adat sangat berat. Termasuk pemandangan ketika ‘Kanjeng Ratu jadi-jadian’ menyerahkan kekancingan dan undangan kepada Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Tetapi, tidak bakal ada pelengseran terhadap Sinuhun”.

Baca : Perlu Berapa Puluh Tahun Lagi, Proses Idealisasi Hubungan antara Negara dengan Keraton?

”Karena, sepanjang sejarah Dinasti Mataram, tidak mengenal istilah pelengseran atau impeachment. Sistem pemerintahan adat dam paugerannya tidak menyebutkan sedikitpun hal-hal yang menyangkut pelengseran atau impeachment. Jadi, tidak akan pernah ada sidang pelanggaran konstitusi.

pemikiran-keraton-surakarta8
TIDAK SELAYAKNYA : Pertemuan seorang yang dipersepsikan tidak selayaknya menyandang ”Kanjeng Ratu” dengan Ketua MPR RI Bambang Susatyo di kantor lembaga tinggi negara itu, belum lama ini, yang diprotes keras kalangan sentanadalem di Keraton Surakarta bahkan menjadi perbincangan negatif publik secara luas, karena muncul di medsos.(suaramerdekasolo.com/Dok)

Tidak akan pernah ada jerat hukum seperti yang ada dalam hukum positif,” tegas Wakil Pengageng Kusuma Wandawa KPH Broto Adiningrat yang dibenarkan Wakil Pengageng Mandra Budaya KPP Wjoyo Adiningrat dan KRA Saptonojati, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com. (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun

Baca : Makna Simbolik Lukisan Raden Saleh