FKIKN dan MAKN ”Diprotes” Anggotanya, Karena Sinuhun ”Merestui” Sultan Sepuh Demak

6bsultan4
TETAP MENJAGA ADAT : Meskipun sejak Sinuhun Paku Buwono XII, gelar kebangsawanan diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di luar kerabat/masyarakat adat, tetapi Gusti Moeng sebagai Ketua LDA maupun Pengageng Sasana Wilapa, tetap menjaga dan menghormati adat Dinasti Mataram. Gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) diberikan Bupati Ponorogo (Jatim) Ipong Muchlisoni, beberapa waktu lalu, karena gelar itu dulu memang dimiliki semua bupati ''manca'' (pemimpin wilayah), sebelum NKRI ada. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*”Legalisasi” Seni Pertunjukan Drama Ketoprak di Zaman Milenial (3-habis)

BERDASAR lima persyaratan yang ditentukan Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN), semua yang masuk katagori keraton-keraton baru yang muncul di saat NKRI lahir berusia 75 tahun sekarang ini, sudah tentu sulit disebut sebagai keraton atau apapun istilahnya, karena memang tidak memenuhi persyaratan standar ideal seperti yang dimiliki 48 anggota FKIKN.
Keraton yang memenuhi lima persyaratan dan menjadi anggota FKIKN itu, rata-rata sudah eksis sejak ratusan tahun sebelum NKRI ada, tetapi masih ada banyak keraton bagian dari 250-an yang dulu tersebar di Nusantara, sejak Indonesia merdeka sudah tidak memiliki kelengkapan lima syarat dan kini bergabung di lembaga Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN).

Lima persyaratan itu antara lain, masih memiliki wilayah dan kawasan yang berisi situs bangunan bersejarah dengan struktur lengkap, masih memiliki masyarakat adat dengan kelengkapan kelembagaannya, masih menjalankan upacara adat, masih memiliki pemimpin dengan mekanisme suksesi secara jelas dan memiliki latar belakang sejarah terutama silsilah yang jelas.

Kelengkapan syarat itu bisa mengedukasi publik secara luas, setidaknya bisa dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah atau aparat penegak hukum di daerah. Misalnya ketika hendak mengidentifikasi munculnya keraton-keraton baru yang belakangan marak dan menjadi perbincangan publik, serta bisa dijadikan dasar untuk menentukan regulasi apa yang telah dilanggar keraton-keraton mimpi, termasuk ”Keraton Glagah Wangi” itu.

Terlepas dari dugaan keterlibatan Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII dalam munculnya ”Sultan Sepuh Demak” di Keraton Glagah Wangi Dhimak seperti tayangan sinetron yang beredar terbatas akhir-akhir ini, semua unsur institusi pemerintah sesuai bidang masing-masing sebenarnya dimudahkan untuk mengidentifikasi dan menimbang apakah munculnya keraton-keraton baru yang dimuali dari Keraton Agung Sejagat sampai Keraton Glagah Wangi Dhimak itu, ketika mau melibatkan FKIKN dan MAKN.

Sebab, dua lembaga itulah yang memiliki data-data lengkap tentang riwayat keberadaan keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang pernah lahir di Nusantara sejak ratusan tahun lalu, yang sampai saat NKRI lahir terdeteksi ada 250-an tetapi kini tinggal 48 yang menjadi anggota FKIKN dan sekitar 40-an menjadi anggota MAKN.

6bsultan5
SILSILAH JELAS MENYEBUT : Sepenggal dari susunan silsilah panjang yang menunjuk urutan sejarah Keraton Demak, sudah berakhir saat Sunan Prawata menjadi raja (1546-1549). Setelah itu, keraton yang muncul adalah Keraton Pajang. Silsilah milik forum diskusi Sasda ’86 yang sudah dikaji secara ilmiah itu, sama sekali tidak menyebut Keraton Glagah Wangi dengan ”Panembahan Senapati……” sebagai rajanya, seperti yang tampak dalam tayangan terbatas sinetron ”Sultan Sepuh Demak” karya seorang EO, yang muncul akhir-akhir ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Makanya saya setuju dengan penjelasan Gusti Wandan (GKR Wandansari Koes Moertijah- Sekjen FKIKN). Keraton-keraton yang muncul di luar yang penjelasan UUD 45, yang tidak memenuhi segala persyaratan sebagai anggota FKIKN dan MAKN, itu jelas mengada-ada. Palsu!. Keraton Glagah Wangi itu tidak ada. Itu sesat!. Keraton Demak Bintara (1546-1549) rajanya Sunan Prawata. Setelah itu, Demak sudah tidak ada raja lagi.

Karena sudah berganti Keraton Pajang yang rajanya Sultan Hadiwijaya (1550-1582). Jadi, jangan ngawur. Kasihan mas Tomy (seseorang dalam sinetron mirip wajah Tomy Soeharto/SMS.Com, 5/2 -Red). Dia ‘dijadikan korban’ komplotan EO yang hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi merusak tatanan,” tegas KPP Wijoyo Adiningrat, seorang sentanadalem di Keraton Surakarta yang memilih mengikuti Gusti Moeng sejak insiden April 2017, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin.

Akal-akalan Sangat Konyol

Heboh munculnya keraton-keraton baru itu, memang sudah disikapi kalangan anggota FKIKN dan MAKN yang mengadakan rapat dan mengeluarkan pernyataan pers bernada keras dan tegas kira-kira seminggu yang lalu. Tetapi, belakangan masih banyak anggota FKIKN dan MAKN yang kembali bertanya kepada masing-masing pimpinan, yaitu Gusti Moeng selaku Sekjen FKIKN dan KPH Edy Wirabhumi selaku Ketua Harian MAKN.

Keduanya ditanya dan mendapat keluhan yang menyayangkan isi tayangan sinetron ”Sultan Sepuh Demak”, karena di situ diperlihatkan surat restu berjudul ”Nawala Dalem” itu kelihatan berkop Keraton Surakarta, yang diduga dari Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII dan dibacakan seseorang mirip wajah mantan bupati Wonigiri.

Atas pertanyaan-pertanyaan bernada menyayangkan, mengapa ”Raja” Keraton Surakarta Sinuhun PB XIII seakan-akan merestui munculnya Keraton Glagah Wangi dan tampilnya ”raja” baru ”Sultan Sepuh Demak”?

Padahal, Keraton Demak sudah tidak ada dan digantikan Pajang, Mataram (Hindu dan Islam), Kartasura dan kemudian Keraton Surakarta. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, baik Gusti Moeng maupun KPH Edy Wirabhumi mengaku belum bisa memastikan apakah surat tersebut asli dikeluarkan oleh institusi, dan asli ditandatangani Sinuhun PB XIII?, keduanya kini sedang mempelajari dan mendalami persoalan itu.

”Banyak anggota FKIKN yang tanya dan sudah saya jelaskan. Saya katakan, jelas tidak mungkin Keraton Surakarta merestui hidupnya kembali Keraton Demak Bintara (Glagah Wangi Dhimak). Keraton Surakarta itu boleh dikatakan lanjutan dari Demak. Tentu saja didahului Pajang, Mataram dan Kartasura. Kalau kemudian Demak Bintara dihidupkan kembali dan direstui, itu pakai logika apa? Para intelektual kampus khususnya sejarawan, pasti tertawa tertawa tetapi geram. Karena itu akal-akalan yang sangat konyol. Dari mana dasar logikanya, kok bisa melahirkan Keraton Glagah Wangi?”.

”Selain itu, persoalan keluarnya ‘Nawala Dalem’ itu benar-benar menjadi hal yang serius bagi masyarakat adat Dinasti Mataram khususnya kerabat Keraton Surakarta. Karena itu bentuk pelecehan yang luar biasa. Itu yang sedang kami pelajari. Bagaimana bisa ada surat seperti itu, la wong Sinuhun menderita cacat permanen?

Satu hal lagi, gelar ‘Panembahan Senapati’ dan ‘KPH’ yang diberikan kepada orang yang tak jelas asal-usul adatnya, juga bentuk pelecehan terhadap dinasti. Pelecehan terhadap dirinya sendiri,” tunjuk Gusti Moeng selaku Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) maupun Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, yang dihubungi suaramerdekasolo.com secara terpisah.

6bsultan6
MENYIMPAN DOKUMEN ADAT : Kantor Pengageng Kusuma Wandawa atau Kasentanan yang berada di dekat pintu masuk museum Keraton Surakarta itu, adalah tempat aktivitas sentanadalem yang berdinas mengurus segala aktivitas kekerabatan dan tatacara adat serta dokumen-dokumen yang menunjuk pada berlakunya paugeran adat peninggalan Dinasti Mataram. Di kantor ini, hanya mencatat orang-orang yang mempunyai latar belakang asal-usul adat yang jelas saja, termasuk siapa saja yang berhak menyandang Kanjeng Pangeran Harya (KPH). (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Harus Tunduk Pada Adat

Yang jelas, soal terbitnya ”Nawala Dalem” yang diduga dengan tandatangan yang dipalsukan, terlebih distampel menggunakan simbol institusi tertinggi di keraton, diprotes keras kalangan kerabat di Keraton Surakarta, terutama yang sejak April 2017 ”disingkirkan” dan berada di luar mengikuti Gusti Moeng.
Wakil Pengageng Kusuma Wandawa KPH Broto Adiningrat dan Wakil Pengageng Mandra Budaya KPP Wijoyo Adiningrat misalnya, mengecam keras pelecehan terhadap simbol-simbol institusi keraton itu, terutama stampel dan restu yang diberikan untuk figur dan kelompok yang mengatasnamakan sebagai ”Raja Keraton Glagah Wangi”.

Selain itu, penggunaan nama ”Panembahan Senapati” untuk orang lain selain Raja Mataram Hindu itu, sangat tidak layak dan bentuk pelecehan yang luar biasa dan melukai nurani warga peradaban Dinasti Mataram/Jawa.

Panembahan Senapati adalah nama yang setara Sultan Agung, Amangkurat Agung, Paku Buwono dan yang setingkat lainnya, yang diyakini kalangan warga peradaban Mataram/Jawa sebagai nama yang sangat dimuliakan. Kemudian, gelar Kanjeng Pangeran Harya (KPH), dalam aturan adat yang sudah berlaku di kalangan Dinasti Mataram, hanya dibenarkan bisa diberikan kepada cucu (laki-laki) raja ketika sudah ”sepuh” atau suami yang rata-rata berusia di atas 50 tahun dari wanita kerabat yang sudah menyandang gelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) atau Kanjeng Ratu (KR) dan sebagainya.

6bsultan7
DOKUMEN SILSILAH LENGKAP : Hanya orang-orang anggota forum diskusi Sasda ’86 seperti KRT Darponagoro saja, yang memiliki dokumen tentang silsilah sejarah raja-raja dan keraton di Jawa secara lengkap, sejak sebelum Majapahit, Demak hingga Dinasti Mataram yang diteruskan Keraton Mataram Surakarta. Dokumen ini bisa menjadi rujukan untuk mengidentifikasi munculnya keraton ”mimpi-mimpi” seperti ”Keraton Glagah Wangi” itu, misalnya. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Orang yang tidak jelas asal-usulnya secara adat, kok diberi gelar ”KPH”. Dan yang perlu dicatat, yang punya hak memberikan gelar setinggi itu, hanyalah ‘raja’ dari institusi keraton. Kalau di Solo, ya Sinuhun. Dan gelar aturan adat itu hanya berlaku di lingkungan ionternal Dinasti Mataram.

Sedangkan kita semua tahu, Dinasti Mataram kini hanya ada Keraton Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Dan dua kadipaten, yaitu Pura Mangkunegaran (Solo) dan Pura Pakualaman (Jogja).

Itu bukan keraton/kerajaan, tetapi kadipaten. Semua harus menghormati dan tunduk pada paugeran adat yang sudah digariskan leluhur Dinasti Mataram,” tegas KPP Wijoyo Adiningrat yang sangat hafal di luar kepala silsilah Keraton Demak hingga Mataram Surakarta itu. (Won Poerwono-habis)

Editor : Budi Sarmun