”Sultan Sepuh Demak”, Karya ”Sinetron” Paling Menguntungkan Dibanding ”Keraton-keraton” yang Lain

6bsultan
KREDIBILITAS DAN KONSISTENSI : Sinuhun PB XII semasa memegang amanah sebagai pemimpin adat di Keraton Surakarta (1945-2004), sangat sadar dirinya tinggal memiliki kredibilitas dan konsistensi untuk menjaga dan melestarikan sumber dan pusatnya peradaban Mataram dan Jawa. Tetapi, pelecehan nilai-nilai, perusakan tatanan, degradasi makna, desakralisasi dan sebagainya banyak menghiasi suasana keraton di tangan Sinuhun PB XIII sekarang ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*”Legalisasi” Seni Pertunjukan Drama Ketoprak di Zaman Milenial (2-bersambung)

SEBAGAI sebuah karya ”sinetron”, seni pertunjukan ”ketoprak plesetan” berjudul ”Sultan Sepuh Demak” dari Keraton Glagah Wangi Dhimak bisa dipersepsikan sebagai karya yang paling menguntungkan, dibanding karya sinetron ”keraton-keraton” lain yang lebih dulu muncul dan berakhir di berita acara masing-masing Polres/Polda yang menyidiknya.

Sebab, ”keraton-keraton” lain harus menggalang dana dari kalangan anggotanya dan sudah dibelanjakan untuk membeli seragam, untuk biaya operasional kirab dan sebagainya, sehingga yang didapat antara EO (produser, sutradara, penulis skenario) dengan sang pemimpin/penggagas/pemrakarsa boleh dikatakan tidak lebih dari cukup, atau malah pas-pasan.

Sangat jauh berbeda dengan yang didapat produser/sutradara/penulis skenario selaku EO sinetron ”Sultan Sepuh Demak” yang wajahnya mirip mantan bupati Wonogiri itu, keuntungan yang didapat bisa berlipat-lipat jumlahnya.

Karena, bintang pemeran utama ”Sultan Sepuh Demak” yang wajahnya mirip Tomy Soeharto, sangat mungkin di-casting tanpa perlu memberi honor, tetapi sebaliknya justru membiayai seluruh kegiatan yang dimulai dari wisuda, penobatan/deklarasi hingga kirab keliling wilayah. Karena, bila benar bintang pemeran utama dalam sinetron itu salah seorang dari keluarga ”Cendana”, konon masih punya banyak duit alias kaya raya, mengingat yang bersangkutan adalah salah satu pewaris penguasa di zaman Orde Baru.

Keuntungan Terbanyak Didapat EO

Produser sekaligus sutradara yang merangkap penulis skenario/narasi sinetron itu, bahkan bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari sinetron ”Sultan Sepuh Demak” itu saja, karena sinetron itu sulit dikatakan bukan proyek produksi materi kampanye menjelang Pemilu 2019.

Karena sinetron berdurasi sekitar 2 menit yang tayang terbatas menjelang April 2019 dan beberapa hari ini, terlihat sekilas ada ilustrasi simbol lambang sebuah partai politik, sehingga produk sinematografi ini layak dipersepsikan semacam proyek materi kampanye.

Dari sinetron itu saja, ketika dibedah konten (content)-nya ada dua jenis keuntungan yang didapat. Keuntungan materi dari produksi materi video/sinetron, penyutradaraan dan penulisan skenario/narasi baik untuk keperluan konten tayangan sinematografis, keperluan seni pertunjukan drama ”ketoprak plesetan” wisuda/deklarasi di pendapa ”Keraton Glagah Wangi Dhimak”, maupun keuntungan dari kegiatan kirab keliling wilayah.

Keuntungan materi yang berlipat-lipat ini tentu jatuh ke tangan event organizer (EO) yang berfungsi sebagai produser, sutradara sekaligus penulis skenario, sedangkan keuntungan nonmateri yang berkait dengan keperluan kampanye, tentu diperoleh sang pemeran utama yang membiayai keseluruhan produksi yang berkait dengan tujuan simbol partai politik itu disertakan.

Sampai di sini, bedah konten sinetron itu bisa memberi gambaran yang diharapkan sekadar lucu-lucuan atau lelucon saja, karena materi yang dibedah adalah seni pertunjukan drama ”ketoprak plesetan” yang tidak jauh dari ekspresi dagelan, seperti persepsi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ketika menyikapi sinetron berjudul ”Keraton Agung Sejagat” di Purworejo di TV One.
Berangkat dari cara pandang dan pola pikir yang ”ndagel”, sebenarnya keraton-keraton baru yang bermunculan itu bisa dinilai dengan sistem penjurian versi ”ndagel” atau ”gecul” saja, agar ada yang keluar sebagai sajian/penyajian terbaik versi dagelan atau plesetan.

6bsultan2
BUSE OF POWER : Sepucuk ”Nawala Dalem” (surat) yang tampak berlogo Keraton Surakarta, ditandatangani Sinuhun Paku Buwono XIII dan menggunakan stampel institusi keraton, bisa masuk katagori abuse of power (penyalahgunaan wewenang) di lingkungan internal masyarakat adat setempat. Surat berstampel dan tandatangan Sinuhun yang belum tentu asli, tetapi sangat mungkin disalahgunakan di sinetron ”Sultan Sepuh Demak” itu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Agar Jadi Keraton Legal

Setelah salah satu di antaranya terpilih sebagai penyajian terbaik versi dagelan atau plesetan, kemudian diberi sertifikat atau semacamnya, untuk meyakinkan kepada publik secara luas bahwa sinetron itu terpilih sebagai yang terbaik dan dianggap layak menjadi ”keraton legal”. Alur proses ini mirip yang terjadi di ”Keraton Glagah Wangi Dhimak”, meskipun yang diperlihatkan dalam tayangan itu seakan-akan hanya bagian akhir dari sebuah proses, tetapi hasil penjuriannya dipersepsikan menjadi yang ”terbaik”.

Biasanya, tayangan sebuah peristiwa apalagi melukiskan sebuah kisah di keraton, selalu diawali dengan memperlihatkan sosok patriotik yang berjuang untuk mencapai sesuatu sebagai puncak alur cerita. Tetapi, dalam sinetron ”Sultan Sepuh Demak” hanya diperlihatkan bagian puncak dari perjuangan yaitu penobatan raja, deklarasi tampilnya seorang raja beserta eksistensi keratonnya dan sosialisasi yang dilukiskan dengan kirab keliling wilayah.

Meski begitu, justru di bagian puncak itulah yang kira-kira ingin ditonjolkan ”sang EO” (produser/sutradara/penulis skenario), karena di situlah misi esensial diletakkan, yaitu tampilnya ”sertifikat pengukuhan” yang dibaca seseorang mirip mantan bupati Wonogiri.

Isi sertifikat yang dibaca adalah deklarasi tampilnya seorang ”raja baru”, di ”keraton baru” tapi lama, yang semua itu esensinya adalah legalisasi keberadaan keraton baru dan rajanya. Esensi dari sinetron itu diletakkan di situ, untuk meyakinkan bahwa peristiwa yang terjadi sejak awal sampai akhir seperti terlukis dalam tayangan itu adalah ”legal formal”.

Hal yang ”legal fortmal”versi ”sang EO” (produser/sutradara/penulis skenario) itu yang memiliki harga/nilai sangat mahal yang harus dibayar figur yang memesan tayangan sinetron itu, yang tak lain adalah bintang pemeran utama ”Sultan Sepuh Demak” tersebut.

6bsultan4
PROYEK FESTIVAL : Aksi dua grup reog dan belasan kethek-ogleng di halaman Pendapa Pagelaran untuk menyemarakkan ritual Sesaji Mahesa Lawung, beberapa waktu lalu itu, adalah persembahan pengurus Pakasa Cabang Ponorogo (Jatim). Sajian yang tulus dan ikhlas dipersembahkan itu, tak ada kaitannya dengan ”proyek” EO yang menangani ”Sultan Sepuh Demak” dan ”proyek-proyek” festival reog lainnya di masa lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Menjadi Persoalan Serius

Tetapi, yang namanya cara pandang dengan kerangka berpikir dagelan atau plesetan, kalau keraton-keraton baru itu seakan-akan dimasukkan ke dalam format festival, lalu dinilai dan ada juaranya, yang tentu saja ya hanya dalam kerangka dagelan atau plesetan, karena jenis materi karya yang dinilai kualitasnya tidak jauh hasil ”ndagel” atau plesetan belaka. Persoalannya, dagelan atau plesetan di zaman milenial sekarang ini, akan sulit terhindar dari pendekatan hukum dan berbagai bentuk regulasi lainnya, apabila sudah masuk ke ranah publik secara luas, apalagi ada aparat/lembaga yang berwenang mengatur/membatasi apa saja yang bisa dan tidak bisa ditampilkan dengan gaya ”ndagel” atau plesetan.

Dagelan yang menjadi persoalan serius, selain sinetron yang berjudul ”Keraton Agung Sejagat”, ”Sunda Empire”, ”King of The King” dan beberapa judul lain yang sedang diselidiki polisi itu, ada sinetron ”Sultan Sepuh Demak” itu yang sampai beredar dan membuat jengah kalangan anggota Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN dan anggota Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN). Tidak hanya tayangan penobatan dan kirabnya, tetapi deklarasi yang dibaca ”sang EO” (tokoh yang mirip mantan bupati Wonigiri) itu yang menjadi esensi persoalannya, karena seolah-olah mengesankan telah dibuat dan dikirim Sinuhun Paku Buwono XIII, bila melihat sebuah tandatangan di bawah nama ”Sinuhun”, menggunakan stampel institusi keraton, di atas selembar kertas berlogo Keraton Surakarta, di bagian atas bertuliskan ”Nawala Dalem” itu.

”Ini yang menjadi persoalan serius bagi kami. Bukan dagelan. Karena ada tatanan adat yang dirusak. Karena Dinasti Mataram sudah berjalan ratusan tahun dan selalu menjadikan paugeran adat sebagai pedoman di internal masyrakat adat Apalagi, dalam surat itu ada stampel institusi keraton yang hanya bisa digunakan ketika keraton berhubungan dengan negara. Ini tentu ada konsekuensinya. Ini yang sedang kami pelajari dan kami dalami,” tegas Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa sekaligus sebagai Kertua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Mataram Surakarta, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, tadi siang. (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun