Momentum yang Baik Agar Pemerintah Cepat Fasilitasi Penyelesaian Keraton Surakarta

kerarton-bermasalah-nkri9
DI ACARA IMLEK : Jalan menuju dialog antara negara/pemerintah tampaknya semakin terbuka lebar. Para raja anggota FKIKN dan MAKN yang diundang di acara perayaan Imlek di sebuah gedung di Bumi Serpong Damai, siang tadi, bisa bertemu dan melakukan ramah-tamah dengan Presiden Jokowi sekalipun hanya sangat terbatas. Foto bersama (selfi) yang dilakukan Presiden Jokowi bersama beberapa anggota dua ogranisasi, tampak Gusti Moeng (Sekjen FKIKN), KPH Edy Wirabhumi (Ketua Harian MAKN), bisa dianggap sebagai simbol proses dialog yang kembali dibangun antara negara/pemerintah dengan keraton-keraton. (suaramerdekasolo.com/dok)

*Jumlah Keraton-keraton yang Lama Makin Berkurang, Tetapi yang Baru Malah Bermunculan (3-bersambung)

Peta Kekuatan Pengaruh Berubah Setelah Ibu Kota Negara Pindah?

MENCUATNYA berita-berita tentang fenomena munculnya keraton-keraton baru di sejumlah daerah yang menjadi viral dan tema bahasan hangat di sejumlah media nasional belakangan ini, di satu sisi dipandang sebagai hiburan segar yang dianggap lucu seperti terlukis ketika Gubernur Jateng Ganjar Pranowo diwawancarai wartawan tentang Keraton Agung Sejagat di Purworejo.

Di sisi lain, bagi kalangan politisi terutama yang menempatkan diri sebagai oposisi ataupun sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah misalnya Roy Suryo (Partai Demokrat), ketika berbicara di forum ILC TV One lebih suka melihat sebagai bentuk pengalihan isu agar publik tidak memperhatikan masalah-masalah besar yang muncul belakangan ini, mulai dari insiden di perairan Natuna hingga korupsi Asuransi Jiwa Sraya.

Baca : Keraton Surakarta Sangat Mengapresiasi Keteladanan Bupati Blora, Kenakan Stelan busana ”Bupati Manca”

Namun, bagi kalangan lembaga masyarakat adat yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN) dan Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN), tidak seperti itu cara merespon dan menyikapinya.

Di samping kejengkelan yang rata-rata diekspresikan kalangan perwakilan keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat dari kedua organisasi itu, ada hikmah yang positif didapat dari hiruk-pikuk perbincangan tentang keraton ”mimpi-mimpi” yang kini sedang disidik polisi di Polda Jateng (Keraton Agung Sejagat), Polda Jabar (Sunda Empire dan Kesultanan Selacau) dan yang terbaru yang sedang disidik Polres Kutai, Polda Kaltim (King of The King).

Kesadaran untuk Menakar

Hikmah positif itu adalah terbukanya kesempatan bagi publik secara luas dan aparat pemerintah dari pusat hingga daerah, untuk mencermati dan memahami eksistensi keraton mimpi-mimpi di satu sisi dan membandingkan dengan keraton ”nyata-nyata” (anggota FKIKN dan MAKN) yang sudah ada sejak abad 4, sangat jauh sebelum NKRI lahir.

kerarton-bermasalah-nkri9
RAJA-RAJA MENOLAK : Para raja dari keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat se-Nusantara yang tergabung dalam FKIKN dan MAKN yang bertemu di sebuah hotel di Serpong, Tangerang, Rabu malam (29/1) menyatakan sikap dan bersepakat menolak munculnya keraton-keraton baru abal-abal atau keraton ”mimpi-mimpi”. Mereka berfoto bersama sebelum menggelar konferensi pers. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Selain kesempatan mengedukasi, pemahaman yang sudah dilakukan bisa melahirkan kesadaran kalangan aparat pemerintah secara struktural maupun yang berkait dengan bidang tugasnya, untuk menakar bagaimana tugas dan tanggungjawabnya menjaga eksistensi kalangan anggota FKIKN dan MAKN, serta menakar apakah hubungan sudah terjalin ideal dengan kalangan anggota FKIKN dan MAKN yang pernah mendirikan/melahirkan NKRI dalam bersama-sama melestarikan budaya dan memperkuat ketahanan budaya nasional.

”Jadi, dua hal itu sebenarnya menjadi harapan bersama terutama kami (FKIKN dan MAKN), sebagai hikmah yang bisa dipetik dengan hebohnya fenomena munculnya keraton-keraton baru tersebut. Memang benar, hikmah itu menyadarkan kita bersama untuk merasa-rasakan apakah hubungan antara negara/pemerintah dengan keraton-keraton selama ini sudah ideal dan berjalan nyata?”.

Baca : Selama Dua Tahun Nomer Rekening 500-an Abdidalem Menunggu Kejelasan Sikap Gubernur

”Kemudian, hikmah yang menyadarkan kita bersama untuk mengevaluasi apakah kita sudah bersinergi dan bersama-sama dalam menjaga ketahanan budaya kita, yang tentunya harus didahului dengan memberdayakan seni budaya lokal dan tata nilai yang bersumber dari keraton-keraton itu?,” tegas Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi yang yang masih berada di Jakarta, saat dimintai konfirmasi suaramerdekasolo.com via whatsapp, tadi sore, mengenai pertemuan raja-raja anggota FKIKN dan MAKN di Serpong, Tangerang, Rabu malam (29/1).

Menyediakan Ruang Titik Temu

Pertemuan raja-raja se-Nusantara anggota FKIKN dan MAKN untuk menyikapi fenomena munculnya keraton-keraton baru di berbagai daerah di Serpong, Jabar itu, diakhiri dengan konferensi pers yang digelar oleh KPH Edy Wirabhumi selaku Ketua Harian MAKN dan Sultan Edwardsyah Pernong (Kepaksian Sekala Brak Pernong, Lampung) selaku Dewan Kerajaan MAKN.

Keduanya menyampaikan harapan/sikap kalangan anggota, yang dengan tegas menolak keberadaan keraton-keraton baru yang hanya lahir dari mimpi-mimpi, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan kapasitas para penggagas/pemimpinnya, sangat tidak beradasar dan justru digunakan untuk kedok tindak kejahatan penipuan serta kebohongan publik (SMS.Com, 29/1).

Baca : Keraton Surakarta Mengedukasi dari Cara Berbusana sampai Mengenali Jatidiri

Sementara, Sekjen FKIKN GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng yang juga masih berada di Jakarta saat dihubungi suaqramerdekasolo.com juga membenarkan, atas nama Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta maupun atas nama FKIKN yang dipimpinnya sependapat dengan kesepakatan para raja-raja dan perwakilan anggota kedua organisasi (keraton ”nyata-nyata”) itu menyuarakan dengan tegas penolakannya terhadap keraton-keraton baru (”mimpi-mimpi”) , serta meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak unsur-unsur pelanggaran hukumnya.

kerarton-bermasalah-nkri10
GELAR KONFERENSI PERS : KPH Edy Wirabhumi selaku Ketua Harian MAKN dan Sultan Edwardsyah Pernong (Kepaksian Sekala Brak Pernong, Lampung) selaku Dewan Kerajaan MAKN menjadi juru bicara kalangan anggota MAKN dan FKIKN dalam konfferensi pers yang digelar, seusai kalangan anggota kedua organisasi itu bertemu, menyatakan sikap dan bersepakat di sebuah hotel di Serpong, Tangerang, Rabu malam (29/1).(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Secara khusus Gusti Moeng hendak menegaskan bahwa munculnya keraton abal-abal itu dipandang bisa mengecoh sikap pandang negara/pemerintah terhadap tugas dan kewajiban memelihara keraton-keraton anggota FKIKN dan MAKN, meskipun Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi tetap yakin bahwa Menko Polhukam Prof Machfud MD sudah bisa memahami persoalan hubungan antara negara/pemerintah terhadap keraton-keraton se-Nusantara yang tinggal menyediakan ruang titik temu saja.

Penyelesaian Pelanggaran Adat

Bagi Gusti Moeng, selain beberapa reaksi dari berbagai pihak khususnya pemerintah dalam menyikapi fenomena munculnya keraton-keraton baru, kesempatan ini bisa menjadi momentum yang baik bagi negara/pemerintah untuk secepatnya menyediakan kesempatan/fasilitas dan mendorong semua pihak yang bertikai di dalam Keraton Surakarta untuk duduk bersama, berdialog dan bersepakat mengakhiri konflik dan menyelesaikan segala persoalannya.

Baca : Keraton Surakarta Sangat Tidak Suka Penyelesaian dengan Pendekatan Militer

Tentu saja, dialog dan kesapakatan yang akan dicapai adalah menyelesaikan persoalan keluarga yang masih terikat oleh ”paugeran” (hukum) adat, oleh sebab itu hanyalah mekanisme hukum adat yang berlaku dan dijalankan, karena yang dilanggar adalah hukum adat.

”Kalau dikatakan prihatin dengan fenomena yang berkembang akhir-akhir ini, saya memang prihatin. Untuk itu saya mendukung sikap raja-raja anggota FKIKN, dan mendorong langkah-langkah MAKN untuk bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Tetapi, saya lebih prihatin dengan kondisi Keraton Surakarta, yang persoalannya terkesan menggantung sampai kini. Karena, proses hukum gugatan perdata yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Surakarta memang sedang berjalan”.

kerarton-bermasalah-nkri11
BUSANA ADAT SUMENEP : Presiden Jokowi dan Ibu Negara saat mengenakan busana adat Kadipaten Sumenep sebelum membuka resmi event Festival Keraton Masyarakat Adat Asean di Kota Sumenep, Madura, Jatim, 2018. Kehadirannya dengan busana adat, seakan memberi isyarat bahwa hubungan antara negara/pemerintah dengan keraton-keraton ”nyata-nyata” anggota FKIKN dan MAKN itu baik-baik saja. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”’Tetapi saya yakin, Menko Polhukam (Prof Machfud) lebih mengedepankan proses dialog, dari pada pendekatan militer seperti yang dilakukan para pendahulunya. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya, proses penyelesaian di keraton berupa rekonsiliasi tuntas, akan segera terwujud.

Bersatu utuh kembali dan bekerja kembali untuk melestarikan adat, seni dan budaya, itu yang selama kini kami tunggu,” harap Gusti Moeng, baik selaku Pengageng Sasana Wilapa maupun sebagai pimpinan beberapa sanggar yang ada di keraton. (Won Poerwono-bersambung)

Baca : Masyarakat Adat tak Perlu Ditakuti, Karena Bukan Kelompok Anarkis dan Sparatis

Editor : Budi Sarmun