Keraton-keraton di Jalur Mataram Sebelum Surakarta Hadiningrat, Sudah Tamat dan Selesai

kerarton-bermasalah-nkri5
MASIH TERJAGA : Hubungan silaturahmi antara Sinuhun Paku Buwono XII (alm) dengan Sultan Hamengku Buwono X, memang tampak masih terjaga di masa lalu, seperti saat keduanya bertemu di Solo, menjelang tahun 2000. Sejak 2004, hubungan antara pemerintah dengan Keraton Surakarta makin terasa bermasalah, sedangkan Jogja menjadi satu-satunya keraton yang nyaris tak bermasalah bila diukur dari posisinya yang jauh mendapatkan perhatian berlebih dari pemerintah. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Jumlah Keraton-keraton yang Lama Makin Berkurang, Tetapi yang Baru Malah Bermunculan (2-bersambung)

PENJELASAN anggota Dewan Kerajaan Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN) dari Kepaksian Pernong Sekala Brak, Lampung (Sumatera), Sultan PDB Drs Pangeran Edwardsyah Pernong SH MH melalui siaran persnya kepada kalangan media, belum lama ini, sangatlah jelas ditegaskan, 250-an keraton di Nusantara seperti tertulis dalam penjelasan UUD 1945 telah hidup sejak abad 4 dan tersebar di Jawa dan sejumlah wilayah yang ada di luar Jawa.

Masih banyak yang masih meneruskan dalam garis keturunan sangat panjang dan tanpa putus seperti Dinasti Mataram, misalnya, tetapi ada yang sudah putus dan selesai misalnya Majapahit, digantikan Demak, digantikan Pajang dan kemudian digantikan Mataram.

”Kalau ada wilayah yang dalam sejarah merupakan bagian dari keraton sampai saat Proklamasi Kemerdekaan RI, maka lebih baik dikembangkan sebagai subkultur untuk memperkuat nilai-nilai kearifan lokal. Jadi, tidak perlu mengklaim dan memunculkan kembali kerajaan yang sudah ada,” demikian penegasan sultan ke-23 Kepaksian Pernong Sekala Brak, Lampung (Sumatera) itu, menyikapi diskusi yang digelar ILC TV One membahas kasus paling hangat fenomena munculnya keraton-keraton di sejumlah daerah, belum lama ini.

Tukang Pijat Langganan Sinuhun

Mencermati penegasan Sultan Edwardsyah Pernong, Sekjen FKIKN GKR Wandansari Koes Moertijah yang juga mendapat kiriman pers rilis itu membenarkan bahwa siapa saja yang yang muncul mengatasnamakan raja atau sultan seperti di Demak, Pajang, Kartasura atau di manapun yang berada di luar peta perjalanan keraton mulai dari Majapahit hingga Mataram, itu sangat tidak mungkin atau mengada-ada.

Terlebih, Dinasti Mataram saja cukup jelas alurnya, mulai dari Panembahan Senapati (Hindu) kemudian Sultan Agung (Islam), pindah ke Kartasura dan berakhir di Surakarta (Sala), baru kemudian pecah jadi empat, di Jogja Kasultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualam dan di Sala atau Solo ada muncul Pura Mangkunegaran, jauh setelah Keraton Surakarta Hadiningrat.

kerarton-bermasalah-nkri6
CATUR SAGATRA : KGPAA Mangkunagoro IX dan Sinuhun Paku Buwono XII dalam sebuah acara santai di Keraton Surakarta di tahun 1990-an, adalah simbol persaudaraan anggota empat keraton dari Dinasti Mataram yang disebut Catur Sagatra di Kota Solo. Keduanya adalah representasi dari empat pemimpin adat yang masih eksis di alam NKRI, tetapi sama-sama bermasalah dalam hubungan dengan pemerintah/negara, karena status Daerah Istimewa Surakarta yang pernah diterima dua lembaga masyarakat adat ini sejak 1 September 1945, kini belum bisa didapat kembali.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Oleh sebab itu, Sekjen FKIKN yang juga Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta yang akrab disapa Gusti Moeng itu juga sangat setuju kalau alur perjalanan sejarah keraton-keraton terutama mulai Demak, sudah selesai atau tidak ada lagi garis keturunan di luar yang sudah ada yang bisa dibenarkan muncul sebagai raja atau sultan.

Karena, di Demak belum lama muncul Sultan Surya Alam sebagai raja keraton Demak Bintara, kemudian Sultan Pajang, apalagi Keraton Asmara Bumi di Kendal. Dua di antara tiga tempat yang mengaku keraton, yaitu di Demak dan Kendal, oknum yang mengaku rajanya adalah tukang pijat yang pernah menjadi langganan Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII dan seorang pengusaha mebel yang pernah mendapat gelar dari Keraton Surakarta.

”Yang di Blora atau Jipang itu, sudah diklarifikasi hanya berupa kirab budaya warga kecamatan setempat. Jadi tidak ada klaim keraton atau raja baru. Berbeda dengan yang di Demak, Pajang dan Kendal itu. Ini jelas mengada-ada. Karena, dua di antaranya sudah selesai.
Tamat. Kalau yang di Purworejo, itu lebih keterlaluan. Sayangnya, Gubernur Jateng saat dimintai tanggapan di TV, menganggap fenomena itu hanya lelucon, hiburan. Dia tidak berusaha jujur menjelaskan, bahwa faktanya ada Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran di Kota Solo, yang masih eksis di wilayahnya (Jateng). Saya sangat menyayangkan, mengapa pernyataan gubernur seperti itu. Tidak mengedukasi masyarakatnya,” keluh Gusti Moeng, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin.

Melanjutkan Perjuangan Spekulan

Terlepas dari pernyataan Gubernur Jateng saat diwawancarai TV One, pers rilis Sultan Kepaksian Sekala Brak, Lampung dan juga kekesalan Gusti Moeng saat ditanya suaramerdekasolo.com, polisi yang sigap bergerak sudah banyak mendapatkan hasil dari pelaksanaan tugasnya mengurus bagian-bagian yang masuk ranah pelanggaran hukumnya.

Karena, selain para penanggungjawab Keraton Agung Sejagat di Purworejo sudah dijadikan tersangka oleh Polda Jateng, di Sunda Empire (Bandung)-pun sudah ditangkap tiga penanggungjawabnya dan dinyatakan sebagai tersangka oleh Polda Jabar, begitu pula Kesultanan Selacau (Tasikmalaya), yang sedang diselidiki aparat setempat.

kerarton-bermasalah-nkri7
HADIR DI SEKATEN : Hadir di upacara adat Sekaten atau pembukaan ritual Garebeg Mulud, merupakan agenda wajib pemerintah seperti dilakukan Imam Sutopo ketika menjabat Wali Kota dan bertemu GKR Ayu Koes Indriyah selaku tuan rumah penyelenggara Sekaten di zaman Orde Baru. Hubungan yang masih hangat meski bermasalah sejak Keraton Surakarta bergabung dengan NKRI, membuat keberadaan keraton dengan segala aktivitasnya seakan-akan masih didukung oleh negara/pemerintah. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Sampai kini, memang belum ada hasil pemeriksaan polisi tentang misi terselubung yang ingin diraih keraton-keraton baru yang bermunculan di berbagai daerah itu, yaitu seakan-akan ”melanjutkan” perjuangan para ”spekulan-spekulan” pendahulunya yang hendak mengurus harta karun jaminan dana revolusi yang konon disimpan di sebuah bank di Swiss (Swirtzerland). Seperti pernah disinggung SMS.Com pada edisi-edisi sebelumnya, jaminan dana revolusi yang disimpan Presiden Soekarno sebagai agunan untuk modal menjalankan negara/pemerintahan NKRI sejak 17 Agustus 1945 itu, telah banyak dijadikan spekulasi banyak pihak di Tanah Air sejak lama, yang terus bermunculan dengan tokoh yang berbeda pada setiap dekade atau rezim pemerintahan.

”Saya juga pernah mendengar, spekulasi itu ada yang serius, karena mengajak berunding dengan pemerintah. Tetapi bagaimana kelanjutannya, saya tidak tahu. Kabar lebih lanjut, juga tidak ada. Yang banyak saya dengar, ya dijadikan spekulasi oknum-oknum yang mengaku bangsawan atau raja seperti belakangan ini. Meskipun, tujuannya lain, yaitu menghimpun dana (dari pengikutnya), yang kebanyakan untuk kepentingan pribadi. Yang serius bisa menuju ke arah sana, sekarang ini tidak ada. Padahal, dari penjelasan kalangan anggota FKIKN, jaminan itu benar-benar ada. Karena ada yang benar-benar urun emas batangan, uang dan banyak juga berupa kandungan tambang di dalam bumi di wilayahnya. Kalau yang ini saya percaya. Karena, ada 250-an keraton yang urunan saat mendirikan NKRI, lalu dijaminkan di sebuah bank. Kami ingin mencari kebenaran soal itu,” jelas Gusti Moeng.

Karena Bukan Lelucon

Dalam kerangka menyikapi fenomena munculannya keraton-keraton baru, secara tersirat juga disinggung dalam pers rilis Sultan Edwardsyah Pernong bahwa amandemen UUD 45 yang sudah dua kali itu, kalimat penjelasan undang-undang yang menyebut ada 250-an keraton yang mendirikan republik sudah tidak ada.
Hilangnya penjelasan ini seakan-akan bergaris lurus atau sama dengan fakta di lapangan bahwa sejak NKRI berdiri jumlah itu sudah berkurang banyak, misalnya Kemendagri menyebut hanya 125 keraton, FKIKN hanya mencatat 48 keraton yang masih utuh dan MAKN mencatat hanya 40-an keraton yang terdaftar masih ada walau tidak memiliki kelengkapan syarat seperti anggota FKIKN.

kerarton-bermasalah-nkri8
BERMASALAH DARI DALAM : Karena intervensi pihak luar yang memanfaatkan ”penderitaan” Sinuhun PB XIII, membuat ikatan kekerabatan di internal Keraton Surakarta bermasalah. Masalah perpecahan dari dalam itulah yang membuat Gusti Moeng terkuras energinya untuk memulai membangun kembali hubungan antara Keraton Surakarta dengan negara/pemerintah, walau harus dimulai dari daerah-daerah yang jauh dari keraton. Misalnya saat membangun kekerabatan dengan Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni, beberapa tahun silam, yang membuat Gusti Moeng dan kalangan bebadan yang mengikutinya mendapat dukungan penuh anggota Pakasa asal Kota Warok itu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Sebagai Sekjen FKIKN, Gusti Moeng berharap agar Presiden Jokowi yang terpilih kali kedua ini bisa mewujudkan apa yang pernah dijanjikan, yaitu merekonstruksi keraton-keraton anggota MAKN yang situs-situs bangunannya sudah tidak utuh atau dipakai/dikuasai pihak lain utamanya pemerintah.

Kemudian menjamin segala yang diamanatkan konstitusi, dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta menjadi fasilitator dalam upaya penyelesaian setiap terjadinya konflik di internal masyarakat adat, bukan malah ikut memperkeruh situasi dan mempertajam konflik seperti yang terjadi di Keraton Surakarta, misalnya dengan penerbitan SK Kemendagri yang ditujukan kepada ”mantan Sinuhun PB XIII” KGPH Tedjowulan.

”Ya memang ironis, di saat keraton-keraton lama yang berjasa berguguran karena dibiarkan lumpuh dan lenyap, keraton-keraton baru yang tak jelas ujung-pangkalnya justru bermunculan. Saya kira, polisi sudah berada di jalurnya, cepat menindak tegas unsur tindak pidananya. Yang jelas, keraton-keraton baru itu sama sekali tidak punya dasar pendiriannya. Menyesatkan. Jangan dibiarkan ada. Karena itu bukan lelucon,” tegas Gusti Moeng (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun