Sedikitnya Ada 22 Keraton yang Justru Bermasalah Ketika Menjadi Bagian NKRI

kerarton-bermasalah-nkri1
DIHAJAR HABIS : Menjadi bagian dari NKRI, seharusnya Alun-alun Lor tidak ''dihajar habis'' seperti yang selama 3 tahun ini dijadikan relokasi pedagang Pasar Klewer, dan baru saja dibongkar, belum lama ini. Bagian utara kawasan Keraton Surakarta ini, seharusnya indah, estetik dan menjadi kebanggaan kota dan bangsa karena negara/pemerintah seharusnya memuliakan keraton yang pernah menjadi salah satu pendiri NKRI, sebuah negara yang seharusnya mengayomi dan melindungi.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Jumlah Keraton-keraton yang Lama Makin Berkurang, Tetapi yang Baru Malah Bermunculan (1-bersambung)

PAGUYUBAN lembaga masyarakat adat yang bernama Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN) mencatat, dari 250-an keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang bertandatangan dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, Desember 1949, diduga tinggal sepertiganya jumlah lembaga masyarakat adat yang kabarnya mau bertandatangan saat didata ulang.

Kabar pendataan ulang itu tidak jelas apakah berarti merupakan pembaharuan perjanjian, oleh siapa pihak yang menginiasi dan kapan terjadinya, hingga kini tidak pernah ada penjelasannya.

”Yang saya dengar ya hanya sebatas itu. Tetapi saya tertarik ingin mencari tahu soal itu. Karena informasi-informasi seperti itu bersangkaut-paut dengan eksistensi kalanganan anggota FKIKN maupun MAKN. Bahkan, bisa juga menyangkut nasib keraton-keraton pendiri republik ini,” sebut GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Sekjen FKIKN, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin.

Namun bukan masalah peristiwa pendataan ulang atau pembaharuan perjanjian yang menjadi titik tolak tulisan ini, melainkan jumlah keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang seakan terus berubah atau berkurang dari waktu ke waktu, sementara, di alam republik yang sudah berjalan 75 tahun ini, belakangan justru bermunculan keraton-keraton baru, baik yang di Purworejo, Kendal, Demak, Sukoharjo dan Blora (Jateng), maupun yang ada di Bandung dan Tasikmalaya (Jabar).

Catatan FKIKN itu jelas menyebutkan, ada 250-an lembaga masyarakat adat yang diakui NKRI sebagai pendiri republik seperti disebut dalam pasal 18 UUD 45, tetapi catatan Kemendagri menyebut jumlahnya hanya 125 keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat, dan dalam perjalanan kemudian dikabarkan tinggal sekitar 80-an saat ada pendataan ulang.

kerarton-bermasalah-nkri2
DI ATAS TANAH ADAT : Di atas tanah adat yang masih kosong ini, negara/pemerintah hendak membangun sejarah baru berupa bangunan perluasan Pasar Klewer, seperti yang sedang berlangsung sekarang ini. Padahal, seharusnya di atas tanah itu dibangun sesuatu yang menjadi daya dukung sekaligus memuliakan Keraton Surakarta, simbol lembaga masyarakat adat yang pernah ikut mendirikan NKRI, yang bisa dijadikan kebanggaan seluruh warga bangsa. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Jumlah itu, juga tinggal 48 (bukan 28/SMS.Com, 27/1-Red) sesuai data riil keberadaan lembaga masyarakat adat yang tercatat sebagai angggota FKIKN. Jumlahnya sangat kecil dibanding di awal NKRI lahir maupun dabanding data Kemendagri, karena yang bisa menjadi anggota FKIKN adalah keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang masih memenuhi 5 syarat (SMS.Com, 27/1).

Memang masih ada sisa banyak yang jumlahnya mungkin berbeda dengan jumlah yang dicatat pihak-pihak yang menginisiasi pendataan ulang/pembaharuan perjanjian itu, tetapi Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN) mencatat ada 40-an keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang menjadi anggotanya.

Baca : Kebaya, Eksotisme Perempuan Jawa

Seharusnya Menjadi Pelindung

Mencermati jumlah keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang terus menurun yang dimulai sejak berada dalam ”perlindungan” NKRI, muncul tanda tanya besar mengapa bisa demikian? Mengapa justru malah berkurang jumlahnya, padahal sudah ada sebuah wadah pemersatu yang melindungi yaitu NKRI? Dua pertanyaan besar ini sangat menghantui publik secara luas yang paham dan selalu mengikuti sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan besar ini bisa saja muncul kembali, ketika belakangan bermunculan fenomena keraton baru, sementara semua itu terjadi di dalam NKRI yang berdiri kokoh dan memiliki segala regulasi yang nyaris mengatur segala gerak kehidupan di negeri ini.

Intinya, ada berbagai masalah dengan keberadaan keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat di satu sisi dan NKRI sisi lain, kemudian masalah-masalah dalam hubungan antara keduanya yang menempatkannya sebagai pendiri dan (negara) yang didirikan, sebagai anak (negara) yang dilahirkan dan orangtua (keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat) yang telah melahirkan, negara/pemerintah yang seharusnya menjaga/melindungi dengan keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang seharusnya dijaga/dilindungi.

Oleh sebab itu, benar adanya jika hubungan antara negara/pemerintah dengan keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat selama 75 tahun ini masih ada masalah atau bermasalah, karena belum ditemukan format hubungan yang ideal dan harmonis (SMS.Com, 25/1).

Berdasar persoalan itu, FKIKN dan MAKN yang melakukan pengamatan mendapatkan data bahwa sedikitnya ada 22 keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang tidak sekadar bermasalah, tetapi sudah terdeteksi dan terpetakan permasalahannya, yaitu rata-rata mengalami dualisme kepemimpinan, atau berpotensi terjadinya dualisme kepemimpinan.

kerarton-bermasalah-nkri3
LEBIH DIPERHATIKAN : Kagungandalem Masjid Agung Keraton Surakarta yang berada dalam satu kawasan tanah adat itu, seharusnya lebih diperhatikan negara/pemerintah agar lebih indah dan membanggakan ketika dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan bagian dari heritage kota. Kota Solo seharusnya tak perlu memaksakan diri membangunan masjid baru yang justru menyalahi fungsi/peruntukan Taman Sriwedari sebagai bagian dari sejarah Keraton Surakarta, yang lebih jelas nilai sejarah asal-usul dan maknanya bagi NKRI.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Dari data yang ada, Keraton Surakarta yang berada di urutan pertama sebagai keraton yang mengalami dualisme kepemimpinan dan konflik keluarga berlarut-larut akibat sengketa proses suksesi di tahun 2004, dan sampai berjalan 16 tahun ini tanpa berkesudahan.

Baca : Keraton Surakarta Sangat Mengapresiasi Keteladanan Bupati Blora, Kenakan Stelan busana ”Bupati Manca”

Dilanda Dualisme Kepemimpinan

Di urutan kedua adalah Keraton/Kasultanan Ngayogyakarta (Jogja), yang dimulai dengan pengangkatan GKR Pembayun sebagai Pangeran Mangkubumi, yang berarti calon kuat pengganti Sultan HB X yang sering disebut calon putra (putri) mahkota. Berikut adalah Pura Pakualaman yang bertetangga dengan Kesultanan Ngayogyakarta, proses suksesinya yang menghasilkan KGPAA Paku Alam X juga menyisakan masalah/perpecahan hingga kini dan belum terselesaikan.

Keraton bermasalah terakhir di lingkungan Catur Sagatra Dinasti Mataram, adalah Pura Mangkunegaran di Solo yang berpotensi bermasalah karena permaisuri GK Putri Mangkunagoro menjagokan anak lelakinya yang bernama GRM Bhre Wira Hutama Sudjiwo sebagai calon pengganti KGPAA Mangkunagoro IX ketimbang anak lelaki dari istri terdahulu (Sukmawati Soekarno Putri) yang bernama GRM Paundra Karna.

Sisa 18-an keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang bermasalah tersebar di Maluku Utara (Kesultanan Jailolo dan Bacan), Sumatera Selatan (Kasultanan Palembang Darussalam), Sumatera Barat (Kasultanan Darul Qarar Pagaruyung dan Kesultanan Indrapura), Sulawesi Selatan (Kedatuan Luwu, Kasultanan Gowa, Kesultanan Bone dan keturunan Kraeng Galengsong), Kalimantan Barat (Kesultanan Koeboe), Jawa Barat (Kesultanan Kanoman Cirebon), Jambi (Kesultanan Jambi), Sulawesi Utara (Kesultanan Sulu Darussalam), Kalimantan Utara (Kesultanan Bulungan), Kalimantan Timur (Kesultanan Paser dan Kutai Mulawarman) dan Banten (Kesultanan Banten).

Baca : Keraton Surakarta Sangat Tidak Suka Penyelesaian dengan Pendekatan Militer

”Semua itu kini sedang bermasalah. Kami tidak mengabaikan pengaruh perubahan zaman. Tetapi semua bersumber dari pembiaran atau karena negara/pemerintah abai. Betul kata para pengamat, kalau negara/pemerintah hadir di keraton yang sedang mengalami persoalan keluarga/adat, bukan menyelesaikan sesuai posisinya sebagai pengayom/pelindung.

kerarton-bermasalah-nkri4
NYARIS ROBOH : Menjadi bagian dari NKRI, seharusnya bagian dari kompleks ndalem Sasana Putra di dalam Baluwarti di kawasan inti Keraton Surakarta ini tidak bolong dan nyaris roboh serta terkesan tidak terurus seperti ini. Menjadi bagian dari NKRI keraton malah tercerai-berai dan penguasa setempat malah lumpuh tak bisa berbuat apa-apa walau kerusakan nyata ada di depan mata. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Tetapi justru memecah-belah, melemahkan. Yang terjadi di Keraton Surakarta, ya seperti itu. Ini yang paling parah. Karena Surakarta yang dipandang paling besar segalanya. Termasuk andilnya terhadap lahirnya NKRI”.

”Jadi, ada semacam ketakutan terhadap kebesaran Surakarta. Padahal, kami ini tinggal sebagai masyarakat adat yang kepengin hidup rukun sekeluarga, menjaga dan melestarikan adat, budaya. Titik. Kami dan para anggota FKIKN lainnnya itu setengahnya heran, mengapa bergabung dengan republik kok malah banyak yang hancur mretheli, nasibnya malah jadi buruk.

Akal sehat dan harapan banyak pihak, ketika menjadi bagian dari NKRI otomatis diayomi/dilindungi dan menjadi sesuatu yang membanggakan. Tetapi yang terjadi kok sebaliknya ,” keluh Sekjen FKIKN yang akrab disapa Gusti Moeng itu. (Won Poerwono-bersambung)

Baca : Masyarakat Adat tak Perlu Ditakuti, Karena Bukan Kelompok Anarkis dan Sparatis

Editor : Budi Sarmun