Perlu Berapa Puluh Tahun Lagi, Proses Idealisasi Hubungan antara Negara dengan Keraton?

kemunculan-kerajaan-baru11
TETAP MEMBERI SEMANGAT : Sebagai Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua LDA, Gusti Moeng menjadi sosok yang sangat dipandang dan diteladani kalangan kerabat, karena cara-caranya tampil dan pendekatannya yang egaliter. Dalam situasi tersisih, karena Keraton Surakarta sedang terpuruk akibat negara/pemerintah abai, dia tetap menjadi pemimpin yang selalu memberi dorongan semangat untuk tetap bergerak dan eksis, seperti yang dilakukan dalam pisowanan rutin tiap bulan di Bangsal Sewayana Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Fenomena Munculnya Keraton-keraton Baru, Mimpi atau Nyata? (2-berambung)

KEBEBASAN mendirikan keraton (baru) di negeri ini, memang sudah menjadi keniscayaan, meski banyak hal yang berkait dengan kebebasan itu terkoreksi oleh berbagai regulasi yang sudah ada dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia.

Tetapi bagi Gusti Moeng selaku Sekjen FKIKN yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LDA) Keraton Mataram Nusantara, ketika melihat fenomena keraton baru itu, tampak jelas bahwa pemerintah dari tingkat apapun merasa direpotkan.

Karena, ketika sebuah keraton (baru) berdiri, pasti prosesnya bersinggungan dengan segala peraturan legal formal sebagai ciri negara hukum, begitu pula saat aktivitas-aktivitasnya dilakukan sepertri kirab di Keraton Agung Sejagat (Purwarejo), orasi ”sang kaisar” Sunda Empire (Bandung) dan aktivitas ziarah yang diorganisasi Kasultanan Selacau (Tasikmalaya).

Kalau fenomena munculnya keraton-keraton baru dibiarkan atas nama kebebasan berekspresi atau karena tidak ada aturan yang dilanggar, malah menjadi ironi tentang rasa keadilan yang tumbuh.

kemunculan-kerajaan-baru12
ABSEN UNTUK PENGABDIAN : Pisowanan yang digelar LDA rutin sebulan sekali, selain sebagai bentuk silaturahmi antar warga kerabat yang mengikuti Gusti Moeng, juga sebagai absen kehadiran dan untuk bertandatangan guna mencairkan gaji bagi kalangan abdidalem garap yang jauh di bawah UMR, seperti pemandangan di Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa, belum lama ini. Sejak negara/pemerintah abai terhadap tugas/kewajibannya terhadap Keraton Surakarta, nasib para penjaga dan pelestari adat, seni dan budaya peradaban menjadi tidak menentu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Karena keberadaan keraton-keraton pendiri republik (selain Keraton Jogja) nasibnya rata-rata mengenaskan, justru setelah berada di pangkuan republik sampai sekarang ini. Sungguh menjadi Ironis, keraton anggota FKIKN dan MAKN yang ”nyata-nyata” punya latar belakang sejarah panjang dan berjasa terhadap republik, sampai sekarang ini terkesan masih terabaikan oleh pemerintah, tetapi di sisi lain pemerintah malah direpotkan oleh munculnya keraton baru hasil ”mimpi-mimpi” beberapa gelintir orang yang sangat diragukan kapasitas pribadinya.

”Coba lihat saja, apa tidak berdosa kalau ada ratusan keraton yang sudah berjasa mendirikan republik, malah dibiarkan hancur dan mati? Bagaimana nasib 48 keraton yang tersisa sejak NKRI lahir?

Pantaskah negara/pemerintah membiarkan nasibnya seperti Keraton Surakarta? Ini ‘kan jadi aneh, dengan fenomena munculnya keraton-keraton baru, yang tampak membuat pemerintah jadi repot. Karena, keraton-keraton yang terwadahi dalam FKIKN ini saja, ada persyaratannya yang berat harus dipenuhi.

Bukan sekadar keraton, apalagi seperti yang bermunculan di beberapa daerah akhir-akhir ini,” tunjuk Gusti Moeng menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin.

Persyaratan yang diwajibkan FKIKN seperti yang dimiliki 28 keraton anggotanya adalah, keberadaan situs bangunan adat keraton harus ada terlebih jika masih lengkap struktur tata ruang sesuai fungsi masing-masing sepeti halnya Keraton Surakarta.

Kemudian masih ada raja/sultan atau pemangku/pemimpin adatnya sesuai silsilah yang ada secara jelas dari awal mula berdirinya, masih menjalankan berbagai upacara adat, masih memiliki masyarakat adat atau organ-organ kelembagaan di dalamnya , masih memiliki wilayah atau kawasan adat yang jelas dan sebagainya.

kemunculan-kerajaan-baru13
TETAP KOMPAK : Meski kehilangan GKR Galuh Kencana dan GKR Sekar Kencana (sakit), barisan pendekar putri yang dipimpin Gusti Moeng tetap kompak dan solid memimpin dan menjaga kekerabatan yang nyaris semua meninggalkan Sinuhun PB XIII. Selain GKR Timoer, barisan itu diperkuat anak Sinuhun yang lain yaitu calon putra mahkota KGPH Mangkubumi, yang selalu hadir di setiap pisowanan yang digelar Lemabaga Dewan Adat (LDA), seperti yang berlangsung di Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Bisa Menambah Luka

Melihat persyaratan yang demikian banyak tetapi cukup meyakinkan itu, rasanya kurang bijaksana kalau hanya memandang soal tidak ada aturan yang dilanggar dengan munculnya keraton-keraton baru.

Pembiaran seperti ini, akan menambah luka keraton-keraton lama yang hampir semuanya dalam kondisi kurang beruntung hanya gara-gara disikapi dengan pembiaran.

Terlebih, ketika bertemu dengan Gusti Moeng selaku Sekjen FKIKN awal 2018 (dan juga FSKN, setelah itu), Presiden Jokowi berjanji akan merekonstruksi dan merevitalisasi keraton-keraton yang termasuk nyaris hancur dan punah. Wong Sala hanya bisa bilang : ”Genahe piye ta…?”.

Tetapi, apa yang diungkapkan tokoh paranormal Permadi SH yang isinya seperti narasi ”janturan” para dalang yang melukiskan betapa indah dan idealnya sebuah kehidupan negara atau keraton itu, mungkin saja ada unsur kebenarannya.

Setidaknya, dari sisi harapan masyarakat luas dari wilayah yang punya latarbelakang agraris, tentu sangat merindukan kehidupan yang ayem-tentrem, subur-makmur, gemah-ripah lohjinawi, meskipun tidak punya mobil, tidak pernah pergi ke mal, tidak mengenal medsos dan sebagainya serta jauh dari hiruk-pikuk berita teror bom, berbagai tindak kejahatan dan korupsi yang berujung di KPK, liku-liku politik pilkada dan saling caci-maki atau hoaks di media sosial dan TV.

Resistensi sebagian masyarakat yang tidak mau pikiran, mata dan telinganya kemasukan berita-berita yang membuatnya sumpek dan bosan itu, adalah bagian dari konsekuensi sebuah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut sistem demokrasi. Tata kehidupan kemasyarakatannya juga tidak lepas dari dinamika perkembangan teknologi modern, khususnya teknologi informatika dan informasi.

Tetapi, keberadaan masyarakat adat yang terdiri dari lebih 250 keraton sebelum NKRI lahir dan kemudian tersisa 48 lembaga masyarakat adat yang memiliki kelengkapan utuh seperti yang dimiliki FKIKN setelah NKRI lahir, adalah sebuah fakta nyata yang tidak boleh diabaikan.

Belum Bisa Mewujud

Keberadaan keraton-keraton yang rata-rata berusia lebih dari 300 tahun itu, adalah keniscayaan di negeri yang katanya berbudaya ketimuran dan beradab ini.

Dari satu hal kecil tentang budaya ketimuran dan beradab ini saja, sudah membuktikan bahwa NKRI yang lengkap dengan ideologi Pancasila, berkonstitusi UUD 45 dan sangat menghargai kebhinekaan itu, karena terbentuk oleh warna-warni seni budaya lokal yang dipancarkan masing-masing keraton.

kemunculan-kerajaan-baru14
KARENA TAK TERURUS : Dinding tembok paling ujung di kompleks kediaman Sinuhun PB XIII di Sasana Putra itu, sudah bolong, miring dan tinggal menunggu roboh susulan yang lebih hebat, meski jalan di sekitarnya masih banyak digunakan umum hingga kemarin. Suasana kerusakan yang terkesan tak terurus itu, bukan karena Sinuhun dan kelompoknya yang tidak berkemampuan, tetapi karena negara/pemerintah abai terhadap keraton yang terhitung paling banyak memodali berdirinya NKRI ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Kemudian menjadi ciri budaya bangsa yang ketimuran yang sangat dikenal menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta teguh memegang nilai-nilai spiritual ketuhanan (beradab).

Oleh sebab itu, seperti apa bangsa dan negara modern yang dilukiskan Presiden Jokowi ketika NKRI berusia 100 tahun atau seabad pada tahun 2045, Nusantara atau NKRI tetap akan berisi keraton-keraton dengan para pelestari adatnya yang kini benar-benar dijaga dan ditata FKIKN dan MAKN.

Memang, format kebudayaan nasional yang sering disebut-sebut para pejabat dan yang dijadikan ”propaganda” di pergaulan internasional, sampai sekarang ini belum bisa mewujud dalam rumusan yang nyata konstruksi dan strukturnya.

Tetapi potensi dan kekayaan seni budaya yang dipancarkan keraton-keraton dan mewarnai Nusantara selama ini, tinggal dirumuskan dengan bijak dan cerdas, agar benar-benar menjadi budaya bangsa yang gampang disebut, gampang dikenali, gampang ditiru serta mewarnai dunia dalam kerangka ”hamemayu hayuning bawana”, karena ”rum lan kuncaraning bangsa, dumunung ana ing budaya”.

Butuh waktu berapa puluh tahun lagi dan butuh ganti presiden berapa orang/periode lagi untuk mewujudkan impian para pendiri negara yang menginginkan Indonesia benar-benar baru, termasuk berbudaya baru?

kemunculan-kerajaan-baru15
MEMIKUL TANGGUNGJAWAB : Agenda pisowanan rutin tiap bulan yang digelar Gusti Moeng di kompleks Pendapa Sitinggil Lor dan Pagelaran Sasana Sumewa itu, selalu dihadiri nyaris semua kerabat warga Lembaga Dewan Adat (LDA). Karena, mereka itu merasa punya tugas memikul tanggungjawab menjaga dan melestarikan adat, seni dan budaya peninggalan leluhur peradaban Dinasti Mataram, walaupun selama ini negara/pemerintah abai terhadap eksistensi mereka. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Rasanya kok tidak mungkin bangsa di Nusantara ini akan benar-benar dibawa mewujudkan impian mirip yang dimiliki para pengagas keraton-keraton baru di Purworejo, Bandung dan yang lainnya itu.

Karena, sudah 75 tahun bangsa Indonesia berjalan, budaya baru atau budaya nasional itu bukannya makin mewujud, tetapi yang terjadi malah lahirnya kembali ekspresi kerinduan pada suasana yang dianggap serba indah di kehidupan masa lalu.

”Ini justru menjadi sinyal dan alasan kuat serta sangat masuk akal, bahwa negara/pemerintah Indonesia agar lebih realistis kalau justru mempererat hubungan yang ideal dengan keraton-keraton.

Karena jelas bisa diajak bekerjasama mewujudkan budaya nasional itu lebih nyata. Diajak mengatasi berbagai persoalan bangsa, juga bisa. Karena keraton sumbernya tata nilai. Prinsipnya, bangsa dan negara ini bisa menjadi bangsa besar, tetap santun (beradab), maju atau modern tetapi religius, kalau mau mengajak keraton-keraton”, tegas Pengageng Sasana Wilapa yang juga eks anggota DPR RI dua periode terpisah itu. (Won Poerwono-habis)