Rata-rata Terobsesi Pencairan Dana Deposit yang Tersimpan di Swiss

kemunculan-kerajaan-baru1
MENJADI CIRI NYATA : Adanya bentuk upacara adat Malem Selikuran yang sudah menjadi satu-kesatuan dengan segala kelengkapannya seperi berbagai bregada prajurit dengan ciri seragam yang unik, berada di bagian view Keraton Surakarta seperti halaman Bangsal Marcukunda, merupakan ciri-ciri simbol keraton yang nyata dan sudah ada sejak 400 tahun silam. Ciri-ciri seperti ini bisa dikenali untuk membandingkan dengan fenomena munculnya sejumlah keraton di berbagaid aerah akhir-akhir ini, agar tidak menyesatkan khalayak luas. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Fenomena Munculnya Keraton-keraton Baru, Mimpi atau Nyata? (1-bersambung)

BEBERAPA tahun menjelang krisis ekonomi dunia yang membuat rezim Orde Baru tumbang tahun 1998, nyaris di setiap jagongan yang terjadi di kesempatan-kesempatan santai di manapun khususnya di Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta atau TBS, banyak yang menyinggung soal ”dana revolusi” yang konon milik bangsa Indonesia yang disimpan Presiden Soekarnodi luar negeri berkait dengan NKRI yang didirikan di  tahun 1945 itu.

Namun apa sebenarnya yang dimaksud dana revolusi, berapa banyaknya dan untuk siapa dana itu, sepanjang waktu rezim penguasa Orde Baru tak pernah muncul jawabannya. Mungkin saja, kabar yang tak jelas pangkal-ujungnya itu tetap terbawa juga meski suasana sudah berubah, zaman sudah berganti dan rezim penguasa juga silih-berganti di Orde Reformasi ini, hingga belakangan ikut mewarnai saat fenomena munculnya keraton baru mencuat dan membuat heboh suasana di Tanah Air terutama di media sosial (medsos).

Fenomena kemunculan keraton-keraton baru seperti Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Sunda Empire di Bandung, Sultan Selacau di Cimahi (Jabar), Keraton Asmara Bumi di Kendal, Keraton Jipang di Blora dan Sultan Alamsyah di Keraton Demak (Demak) misalnya, menjadi bahan perbincangan di setiap kerumunan jagongan hampir di manapun.

kemunculan-kerajaan-baru2
SUDAH DIKENAL LUAS : Prosesi kirab beberapa bregada prajurit yang mengawal hajad dalem Malem Selikuran, sudah dikenal luas di masyarakat sebagai upacara adat yang selalu berlangsung di bulan puasa. Namun, prosesi yang memiliki ciri-ciri khusus yang tidak ada di luar Keraton Surakarta, tetap saja menjadi keunikan dan kekayaan budaya warisan peradaban Dinasti Mataram dan Jawa, yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan berbagai fenomena yang muncul bersama keraton-keraton baru di sejumlah tempat akhir-akhir ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Bahkan dijadikan tema khusus yang dibahas secara ilmiah populer dan dari berbagai sudut pandang di beberapa stasiun TV swasta, misalnya di forum Indonesia Lawyer Clubs (ILC) di TV One yang menghadirkan sejumlah narasumber ternama di Tanah Air.

Namun berita yang selama seminggu ini heboh tentang fenomena keraton baru, sudah tinggal sayup-sayup, meski pemberitaannya di media masih bisa berlanjut karena kasusnya sudah menjadi konsumsi aparat penegak hukum yang melihat aspek pelanggaran hukumnya.

Aparat Polda Jateng misalnya, langsung turun tangan dan kini sudah menahan dua orang yang paling bertanggung jawab di Keraton Sejagat itu sebagai tersangka, begitu pula yang sedang dilakukan Polda Jabar yang sedang menyelidiki Sunda Empire dan Kesultanan Selacau.

Dana Revolusi Jadi Indoktrinasi

Sampai di sini, kesimpulan tentang adanya motif yang melatarbelakangi yaitu obsesi mengejar dan mendapatkan dana revolusi itu memang juga masih samar-samar. Meskipun, pernyataan tokoh supranatural yang pernah menjadi politisi PDI Perjuangan dan Gerindra, Permadi SH, ketika berbicara di forum ILC itu seakan memberi isyarat bahwa motif itu tetap terbawa-bawa juga.

Menurutnya, sampai sekarang masyarakat masih merindukan suasana zaman keraton masa lalu, dan mendambakan suasana zaman yang aman, damai, subur-makmur, ”gemah-ripah loh-jinawi, tata titi tentrem kerta raharja” seperti yang sering dilukiskan dengan datangnya ”Ratu Adil”.

kemunculan-kerajaan-baru3
JAUH DARI UMR : Para abdidalem garap atau pegawai Keraton Surakarta yang tampak dalam pisowanan di Bangsal Maligi yang megah itu, bukan orang-orang yang mau berkumpul dengan membayar jutaan rupiah karena iming-iming gaji berlipat-lipat dari dana revolusi yang dijanjikan. Mereka adalah orang-orang yang setia mengabdikan diri untuk menjaga dan melestarikan budaya karya peradaban Dinasti Mataram, walau hanya diberi gaji yang nilainya sangat jauh dari upah minimum regional (UMR). (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Kita-kira dalam kerangka itulah, kemunculan keraton-keraton baru itu nyaris bersamaan di sejumlah daerah. Bila mendengar penjelasan para nara sumber dari berbagai latar belakang di forum ILC itu, fakta begitu banyaknya warga yang terobsesi dengan suasana seperti dalam ”mimpi”, dengan obsesi beberapa gelintir orang yang menjadi penggerak/pengurus perkumpulan tentang motif dana revolusi, memang seakan gayung-bersambut. Keyakinan bisa mencairkan dana revolusi di sebuah bank di Swiss yang selalu diindoktrinasikan kepada kalangan pengikutnya, seakan menjadi harapan ideal bersama-sama.

Namun, karena pengumpulan dana dari kalangan pengikut yang disebutkan akan menjadi biaya untuk mengurus dana revolusi tersebut, selain untuk seragam dan berbagai perlengkapan upacara serta penyelenggaraannya, disebut Polda Jateng sudah masuk ke ranah tindak pidana, maka aparat melakukan tindakan cepat berupa penangkapan beberapa oknum penyelenggaranya.

Motif pencairan dana revolusi yang berada di balik sekumpulan orang seperti yang menyebut dirinya Keraton Agung Sejagat, sudah pernah muncul di awal tahun 2000-an yang berusaha mempengaruhi kalangan seniman dalang yang sering berkumpul di kediaman Ki Anom Suroto, Pondok Timasan, Gentan, Kartasura, Sukoharjo.

Gagal Pengaruhi Warga Dalang

Suara Merdeka dan suaramerdekasolo.com yang mengikuti pertemuan antara seorang tokoh yang mengaku berdarah biru dan bergelar KGPH Putro Nagaoro dengan sekitar 40-an warga dalang di Pondok Timasan, waktu itu, mencatat penjelasan bawah tokoh yang datang bersama KGPH Benawa (putradalem Sinuhun PB XII) itu, terkesan ingin menghimpun dukungan (terutama finansial-Red) yang diawali dengan penjelasan singkat soal dana revolusi, tampaknya gagal mempengaruhi kalangan dalang.

Setelah itu tak pernah terdengar adanya pertemuan antara tokoh yang mengaku bangsawan dengan kalangan paguyuban warga dalang Rebo Legen, dan upaya mempengaruhi dan menggalang dana itu bisa dipastikan gagal.

kemunculan-kerajaan-baru4
FAKTANYA ADA KERATON : Kalau Kota Surakarta sering dihiasi event-event yang merupakan kegiatan masyarakat adat setempat, itu karena faktanya secara nyata Kutha Sala ini menjadi ibukota Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat yang berdiri sejak 1745. Lembaga masyarakat adat ini juga memiliki tradisi pergantian pemimpin dengan tatacara dan aturan seperti yang dilakukan para leluhurnya sejak zaman Mataram, bahkan Majapahit, misalnya simbol-simbol yang tampak menjelang jumenengan nata Sinuhun Paku Buwono XIII pada tahun 2004. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Setelah itu tidak terdengar lagi, tetapi kira-kira 5 tahun kemudian muncullah sebuah paguyuban yang mengaku wadah masyarakat adat yang merawat petilasan Keraton Pajang, yang kini masuk wilayah Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. Konon, ada di antara para pengurus paguyuban itu yang pernah bertemu dengan KGPH Putro Nagoro, tetapi setelah pemimpin paguyuban yang bernama Suradi menyatakan diri sebagai ”Sultan Pajang”,  tokoh itu sudah tidak kelihatan.

Suradi yang sempat mendapat dukungan dana dari APBD Pemkab Sukoharjo untuk upacara pemberian gelar kekerabatan kepada para pengikutnya, belakangan menyatakan dirinya hanya pengurus paguyuban masyarakat yang menggelar upacara untuk pelestarian petilasan Keraton Pajang.

Motif ”Sultan Pajang” itu sementara memang sekadar mendapatkan dana dari Pemkab untuk membiayai upacara yang digelar, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa mengarah ke ”iming-iming” yang diberikan KGPH Putro Nagoro, bila antara keduanya benar-benar sudah bertemu dan bersepakat.

Bahkan bila dibiarkan terus berjalan, bisa saja menggalang dukungan lebih luas khususnya dukungan finansial seperti dilakukan Keraton Agung Sejagat dan beberapa lainnya yang punya latarbelakang motif dana revolusi dan kini sedang diselidiki polisi.

Pemerintah Perlu Menjelaskan

Melihat sejumlah fenomena yang muncul dalam rentang waktu panjang itu, aksinya yang berupa kirab budaya, ritual dan sosialisasi lembaga yang dibalut halal-bihalal yang memperlihatkan tatacara dan melibatkan sejumlah banyak orang dengan seragam agak aneh, itu sudah nyata terjadi.

Tetapi, ”iming-iming” gaji berjuta-juta bagi para pengikut setelah bisa mencairkan dana revolusi yang tersimpan di sebuah bank di Swiss (Switzerland) yang bila dikonversi ke dalam rupiah, konon mencapai ratusan trilyun, adalah mimpi-mimpi yang sangat mereka yakini akan menjadi kenyataan mirip seperti penjelasan politisi Permadi SH saat berbicara di forum ILC.

Hal yang disebut deposit dana revolusi yang konon disimpain Presiden Soekarno di sebuah bank di Swiss, sepertinya selau menjadi perbincangan menarik dari zaman ke zaman  sejak Orde Baru, namun hingga kini tak pernah ada penjelasan resmi yang jujur dari pihak yang sangat bertanggungjawab, yaitu pemerintah/negara.

kemunculan-kerajaan-baru5
PEMANDANGAN BIASA : Sebuah pisowanan yang menghadirkan hampir seribuan kalangan abdidalem, sentanadalem dan kalangan kerabat termasuk warga Pakasa dari berbagai daerah di Jateng, DIY dan Jatim di Pendapa Sitinggil Lor untuk suatu keperluan, beberapa waktu lalu, adalah pemandangan biasa yang terjadi rutin tiap tahun bahkan lebih dari sekali dalam setahun. Kesetiaan mereka itu jelas nyata dengan segala situasi dan kondisi riil yang dialami Keraton Surakarta sejak berada di pangkuan NKRI, yang sangat jauh ketika dibandingkan dengan munculnya sejumlah keraton baru di beberapa daerah akhir-akhir ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Tetapi dalam sebuah pertemuan lembaga masyarakat adat  (LDA) yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertijah di Pendapa Sitinggil Lor sekitar 2 tahun lalu, adiknya yang bernama GKR Ayu Koes Indriyah saat duduk sebagai anggota DPD RI dua periode pernah memberikan saran kepada pemerintahan Presiden SBY, agar masalah dana revolusi itu dijelaskan secara jujur dan terbuka agar seluruh rakyat Indonesia tahu, jangan hanya menjadi isu yang tidak jelas dan bisa menimbulkan kegaduhan.

”Yang saya tahu, saat NKRI lahir dan belum punya modal untuk menyelenggarakan negara/pemerintahan, harus ada sesuatu yang dijaminkan. Jaminan itu masuk akal dan penting, misalnya untuk mencari pinjaman ke ban dunia, guna membiayai negara/pemerintah dan pembangunan.
La, jaminan itu wujudnya apa, saya kurang jelas.

Tetapi faktanya, Keraton Surakarta paling banyak urunnya untuk memodali pemerintah NKRI. Soal dana revolusi itu memang perlu dijelaskan. Agar tidak  jadi spekulasi orang-orang yang tak bertanggungjawab, karena banyak yang jadi korban, seperti bersamaan munculnya keraton-keraton baru sekarang ini,” harap Ketua LDA yang juga Pengageng Sasana Wilapa yang akrab disapa Gusti Moeng itu, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin. (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun