Kemenko Polhukam dan Keraton Sepakat Mencari Titik Temu

pendekatan-militeristik-keraton11
ULTAH DI KERATON : Prof Yusril Ihza Mahendra saat berpidato di acara ultah partai yang diketuainya (PBB) di Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa yang dipinjamnya di tahun 2017. Itu merupakan kedatangan kedua sebelum dan sesudah Keraton Surakarta yang diinisiasi Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) melakukan uji materi UU No 10/1950 untuk mengembalikan status DIS yang gagal, dalam upaya menegaskan status hubungan antara keraton dengan NKRI. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Nasib Apes Keraton Surakarta Bikin Terperangah Menko Polhukam (3-habis)

NASIB kurang beruntung yang dialami rata-rata kalangan masyarakat adat setelah berada di dalam pangkuan NKRI, termasuk nasib apes yang dialami Keraton Surakarta dengan insiden April 2017, selama ini hanya menjadi peristiwa yang seakan merupakan hasil sebuah hubungan sebab-akibat antara dua pihak, yaitu negara/pemerintah (NKRI) di satu sisi sebagai penguasa dan lembaga/komunitas masyarakat adat yang di sisi lain sebagai bagian yang dikuasai.

Padahal, dalam soal hubungan itu di satu sisi pula ada produk regulasi ketatanegaraan, misalnya Pasal 18 UUD 45, Perpres No 29/1964 dan segala turunannya (dalam kasus Keraton Surakarta), dan di sisi lain ada komponen penting yang bisa membuat hubungan sebab-akibat itu menjadi kemitraan yang simbiosis ideal, sinergis dan harmonis, yaitu kalangan yang sangat berkompeten dalam membangun format ideal hubungan itu misalnya pakar hukum tata negara.

Itulah kira-kira gambarannya ketika kita hendak memetakan pola hubungan yang selama ini terjadi antara NKRI dengan kalangan lembaga masyarakat adat di Nusantara yang pernah melahirkan republik pada 17 Agustus 1945. Namun, waktu terus berjalan dan perubahan demi perubahan telah terjadi, seiring dengan pergantian rezim penguasa mulai dari Orla, Orba, Orde Reformasi yang makin menegaskan pergantian pemerintahan tiap lima tahun sebagai penyelenggara negara.

pendekatan-militeristik-keraton13
HUBUNGAN YANG SEMU : Penandatanganan berita acara penyerahan dana bantuan hibah dari Pemprov Jateng kepada Keraton Surakarta di ndalem Kayonan, Baluwarti, tahun 2017, sebagai salah satu contoh bagaimana hubungan antara NKRI dengan keraton yang semu. Karena, bantuan itu diberikan untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan tata usaha negara yang dilakukan Gusti Moeng atas nama keraton. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Meski waktu terus berjalan, suasana terus berubah dan rezim penguasa silih berganti, posisi hubungan antara NKRI dengan 250-an lembaga masyarakat adat yang kini hanya tersisa kurang lebih seperempatnya itu, ternyata tak pernah berada dalam format kemitraan yang simbiosis ideal, sinergis dan harmonis. Walau bahasa bersayap menyebut bahwa sejak 17 Agustus 1945 kalangan lembaga masyarakat adat yang kini terwadahi dalam FKIKN, MAKN dan beberapa bentuk organisasi lain sejenis sudah berada di pangkuan NKRI, tetapi dalam kenyataan yang berjalan lebih 70 tahun ini, tak pernah benar-benar ada bentuk-bentuk riil yang simbiosis ideal, sinergis dan harmonis.

Kenyataan seperti itulah yang dialami kalangan lembaga masyarakat adat, terutama bagi beberapa gelintir saja yang nyata-nyata bukan bekas jajahan Belanda, misalnya Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Mataram Surakarta.

Karena, dalam format hubungan seperti itu, kalangan lembaga masyarakat adat yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN), Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN) dan sejenisnya, nyaris semuanya selalu berada di posisi yang jauh dari sifat simbiosis ideal, nyaris tak ada sinergitas dan harmonis yang semu atau bahkan disharmoni.

Sepanjang hampir dari 75 tahun Indonesia merdeka, sifat hubungan antara NKRI dengan kalangan lembaga masyarakat adat lebih ditentukan oleh kepentingan, terlebih sejak bergulir arus reformasi dengan lahirnya UU Otonomi Daerah yang dihiasi dengan pergantian semua kepala daerah tiap lima tahun.

Sifat hubungan antara lembaga yang pernah melahirkan (lembaga masyarakat adat) dengan yang pernah dilahirkan (NKRI), justru semakin absurd dan abstrak. Kalaupun ada, itu hanya semu karena di belakangnya ada kepentingan (politis/ekonomis).

Lalu, bagaimana dengan adanya pasal 18 UUD 45 dan Perpres No 29/1964 dan turunannya? Apa artinya bagi Keraton Surakarta? Ketika bertanya-tanya soal itu, ya di situlah letak keganjilan dan keanehan NKRI, terlebih ketika mau benar-benar menyimak makna dan maksud bagian akhir bunyi teks Proklamasi Kemerdekaan yang dibaca Ir Soekarno- Moh Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Itu semua jelas-jelas memiliki landasan hukum sangat kuat, karena namanya saja konstitusi.

pendekatan-militeristik-keraton15
CINTA TAK BERBALAS : Berbagai kegiatan Keraton Surakarta dalam upaya menjaga ketahanan budaya bangsa dan tetap tegaknya NKRI, kebhinekaan, konstitusi dan Pancasila seperti yang dilakukan GKR Ayu Koes Indriyah selama menjadi anggota DPD RI dua periode terpisah seperti ini, ibarat ”cinta tak terbalas”. Karena, hubungan antara NKRI dengan lembaga masyarakat adat yang pernah melahirkannya hanya semu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Tetapi dalam kenyataannya, apakah pasal 18 UUD 45 itu benar-benar sudah dilaksanakan NKRI? Apakah Perpres No 29/1964 yang melahirkan SKB tiga menteri itu benar-benar dan sungguh-sungguh dilaksanakan negara/pemerintah?

Kelompok yang dianggap paling tahu duduk persoalan secara proporsional dan konstitusional terhadap posisi masing-masing dan ketika di antara kedua pihak (NKRI dan lembaga masyarakat adat) itu berhubungan, tentu saja para ahli hukum tata negara.

Tetapi bagaimana dengan para intelektual ini? Tak perlu dijawab dengan pernyataan, tetapi kenyataan selama republik ini berjalan hingga hampir berumur 75 tahun, seperti nyaris tak ada suaranya, tak ada perannya, tak ada nasihat-nasihatnya, tak ada ”eguh-pratikel”nya sesuai bidang yang dipersepsikan paling paham tentang ketatanegaraan.

Mungkin baru mantan Menkumham di zaman Presiden RI Megawati, yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra yang mencoba berani berkata bahwa kalangan kerajaan di Nusantaralah yang menjadi fundamen republik ini, karena merekalah yang mendirikan. Bahkan ketika diundang Pengageng Sasana Wilapa GKR Wandansari Koes Moertijah beberapa saat menjelang uji materi UU No 10/1950 di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012, Prof Yusril menegaskan, posisi Surakarta yang disebut dalam pasal 18 UUD 45 sudah jelas, tak terbantahkan, bukan pemekaran daerah dan tinggal dibuatkan UU untuk berdiri sebagai (Provinsi) Daerah Istimewa Surakarta.

pendekatan-militeristik-keraton12
UPAYA YANG GAGAL : KPH Edy Wirabhumi memimpin tim kuasa hukum dari UII Jogja, saat mendampingi GKR Retno Dumilah menjalani sidang uji materi UU No 10/1950 untuk mengembalikan status DIS di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2012. Seandainya upaya hukum untuk menegaskan hubungan antara keraton dan NKRI itu berhasil, nasib Keraton Surtakarta bisa menjadi lain, mungkin tidak diperlakukan dengan gaya militeristik seperti yang terjadi pada April 2017. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Tetapi ya…., hanya sebatas itu. Sepanjang pengetahuan saya kok belum ada pakar hukum tata negara secara sukarela berada di pihak masyarakat hukum adat. Karena rata-rata, sudah lebih dulu mengabdi pada negara. Jadi, mungkin tidak sampai hati kalau pindah ‘ke lain hati’.

Meski begitu, kami berterimakasih pernah diberi pencerahan oleh Prof Yusril saat berkunjung ke sini (keraton-red). Karena dorongan beliau, kami ke MK. Hasilnya, sudah bisa kami tebak sebelumnya. Pasti kalah,” jelas Pengageng Sasana Wilapa yang juga Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta yang akrab disapa Gusti Moeng itu, saat ditanya suaramerdekasolo.com, kemarin.

Selain Prof Yusril, ternyata hampir semua pakar hukum tata negara paham betul soal Keraton Surakarta dalam hubungannya dengan NKRI, serta tahu betul bagaimana nasibnya kemudian ketika berada di pangkuan republik. Melalui seorang sejarawan yang mengajar di FIB UNY, Prof Jimly Assidiqi yang mantan Ketua MKpun selepas uji materi 2012 pernah menyampaikan sinyal kepada Keraton Surakarta, bahwa hubungan antara NKRI dengan keraton tak akan berubah menggembirakan.

Namun, agak berbeda yang diungkapkan Prof Machfud MD yang juga mantan Ketua MK yang kini menjabat Menko Polhukam. Saat beraudiensi dengan MAKN dan FKIKN dan secara khusus menyinggung soal Keraton Surakarta ketika diungkap Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi, dia begitu terbuka dan akomodatif ketika diajak biacara tentang nasib keraton-keraton khususnya yang ada di Solo.

Di situ Menko Polhukam menyebut, hasil pengamatannya selama ini antara negara/pemerintah seakan tidak pernah menemukan titik temu yang proporsional dan ideal untuk bermitra. Hingga kini diakui belum ditemukan format yang pas dan ideal, sebagai titik temu hubungan antara keduanya yang simbiosis ideal, sinergis dan harmonis.

Titik temu dalam rangka melakukan tugas dan tanggungjawab negara/pemerintah dalam mengakui dan menghormati satuan pemerintah adat yang pernah ada sebelum NKRI, misalnya untuk Keraton Surakarta.

pendekatan-militeristik-keraton14
BISA DIKERJASAMAKAN : Penampilan prajurit Keraton Surakarta di Festival Keraton Nusantara (FKN) 12 di Istana Pagaruyung (Sumbar) 2018 seperti ini, menjadi contoh hubungan semu anatara NKRI dengan keraton. Padahal, kontingen yang membawa nama/mewakili Kota Surakarta dan Jateng ke pesta adat, seni dan budaya itu, bisa dikerjakasamakan dengan payung hukum Perda, karena jelas mempromosikan potensinya di pasar pariwisata lokal dan internasional. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Saya usul diberlakukan hukum progresif (progressive law), atau perangkat hukum yang bisa dijangkau di daerah tempat asal keraton-keraton itu. Misalnya, semacam peraturan daerah (Perda) kerjasama antara keraton dengan Pemkab/Pemkot di manapun keraton berada. Ini sangat riil dan fundamental serta ideal,” ujar KPH Edy Wirabhumi menceritakan salah satu bagian penting yang dicatat hasil audiensinya bersama MAKN dan FKIKN dengan Menko Polhukam, saat dihubungi suaramerdekasolo.com di tempat terpisah, kemarin. (Won Poerwono-habis)

Editor : Budi Sarmun