Masyarakat Adat tak Perlu Ditakuti, Karena Bukan Kelompok Anarkis dan Sparatis

pendekatan-militeristik-keraton6
DEMO MASYARAKAT ADAT : Bagi masyarakat adat Keraton Surakarta yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng, yang disebut aksi turun ke jalan atau demo, pemandangannya kira-kira seperti dalam gambar saat menyikapi insiden April 2017. Sama sekali sangat jauh dari kesan anarkis, sparatis apalagi teroris. Lalu apa yang ditakuti sampai dilakukan pendekatan yang militeristik, apalagi di waktu yang berbeda. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Nasib Apes Keraton Surakarta Bikin Terperangah Menko Polhukam (1-bersambung)

PAPARAN singkat Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi tentang gambaran riil nasib apes Keraton Surakarta, yang menjadi contoh secara umum situasi dan kondisi keraton-keraton anggota MAKN dan anggota FKIKN, memang baru bisa didengar langsung oleh Menko Polhukam Prof Machfud MD, ketika ada kesempatan audiensi di kantor Kemenko, Jakarta, medio Januari, siang itu (SMS.Com, 20/1).

Kesempatan untuk memperkenalkan keberadaan MAKN, juga FKIKN dengan segala kondisinya kepada pemerintah, memang selama ini sangat langka terjadi, padahal sangat lama didambakan bisa terwujud, khususnya bagi Keraton Surakarta yang sudah 16 tahun dilanda ”dahuru ontran-ontran” sejak 2004.

Tetapi, kabar tentang hebohnya friksi ”dahuru ontran-ontran” yang mulai meletup sejak 2004 dan terus diikuti berbagai preseden buruk sampai puncaknya insiden evakuasi bergaya militer di tahun 2017, serta insiden-insiden setelah itu, pasti sudah menyebar luas melalui berbagai media dan didengar Menko Polhukam Machfud MD.

pendekatan-militeristik-keraton7
SANTUN DI MANAPUN : Walau berjuang dan mencari upaya untuk kepentingan bersama berupa status Daerah Istimewa Surakarta (DIS), masyarakat Keraton Surakarta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat kesantunanya, yaitu dengan gaya khas dan penampilannya saat menempuh proses hukum untuk uji materi UU No 10/1950 di Mahkamah Konstitusi, 2012. Pantaskah mereka dihadapi dengan gaya militer? (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Terlebih selama pemerintahan Jokowi, negara tentu punya catatan tentang ”kehadiran”nya dalam melakukan penyelesaian konflik di internal masyarakat adat itu, dengan caranya yang bergaya ”militeristik” itu, meski dalam kerangka rekonsiliasi.

Secara tersirat, nasib keraton anggota MAKN maupun FKIKN yang rata-rata kurang beruntung itu, sudah disinggung saat KPH Edy Wirabhumi diminta menjadi nara sumber dalam talk show di TV One, yang sedang membahas topik paling hangat beberapa hari ini, yaitu fenomena keraton baru yang bermunculan di sejumlah daerah terutama di Jawa, seperti Keraton Agung Sejagat (Purworejo) yang sedang ditangani Polda Jateng unsur tindak pidananya.

Antara keluh-kesah kalangan masyarakat adat (anggota MAKN dan FKIKN) di kantor Kemenko Polhukam dengan fenomena keraton baru yang belakangan bermunculan di sejumlah tempat khususnya di Purworejo, memang tidak ada hubungannya, bahkan ditegaskan Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi sama sekali tidak disinggung dalam audiensi itu.

pendekatan-militeristik-keraton10
AROGANSI KEKUASAAN : Pendekatan militeristik yang dilakukan pemerintah saat berlangsing insiden pengosongan Keraton Surakarta pada April 2017, dari pemandangan visualnya saja bisa dipersepsikan sebagai arogansi kekuasaan yang serba negatif, atas nama apa saja, dengan dalih apa saja. Karena, yang diduduki ribuan personel Brimob dan TNI itu adalah keraton, tempat berkumpulnya masyarakat adat berbudaya dan beradab, bukan kelompok anarkis, sparatis atau teroris. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Tetapi, dua fenomena terpisah yang nyaris sama waktu terjadinya, bisa saja melahirkan dua kesan/persepsi sekaligus. Yaitu kesan/persepsi yang kurang baik bagi eksistensi kalangan lembaga masyarakat adat yang punya sejarah panjang sebelum NKRI lahir, tetapi sebaliknya bisa menjadi momentum yang baik bagi pemerintah, untuk lebih serius mengurus nasib sisa dari 250-an lembaga masyarakat adat yang nyata-nyata menjadi fundamental berdirinya NKRI.

”Saat diminta berbicara di TV One kemarin, saya juga menyinggung. Sekalipun yang bermunculan itu keraton-keraton baru, tetapi pemerintah bisa mengatasi dengan beberapa pendekatan yang humanis. Kalau ada unsur pelanggaran hukum, yang digunakan proses hukum. Yang ada unsur sosial budaya, ya perlu menggunakan pendekatan yang soft dan humanis. Kami memang tidak setuju dan tidak bisa membenarkan eksistensi keraton-keraton baru itu. Tetapi perlu dicermati latarbelakang alasannya, mengapa fenomena itu muncul?”.

”Kalau di dalamnya ada unsur pelanggaran hukum berupa penipuan, apa bedanya dengan kasus kejahatan investasi bodong yang sedang ditangani Polda Jatim saat ini?. Mungkin bungkusnya yang agak berbeda. Saya hanya ingin mengatakan, ini harus dijadikan momentum yang baik bagi pemerintah, agar lebih serius memperhatikan nasib lembaga-lembaga masyarakat yang sudah ada sebelum NKRI itu. Selain karena jasa-jasanya dalam ikut mendirikan NKRI, mereka itu memiliki latarbelakang sejarah yang panjang di Nusantara ini, dan sangat jelas alur silsilah, makna dan manfaatnya bagi bangsa dan negara ini,” tegas KPH Edy Wirabhumi yang juga Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) itu menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin.

pendekatan-militeristik-keraton8
MENDOAKAN BANGSA DAN NEGARA : Hampir dalam setiap pelaksanaan upacara adat di Keraton Surakarta, esensinya adalah berdoa memohon keselamatan dan nomer satu adalah untuk bangsa dan NKRI, seperti doa yang dipanjatkan dalam wilujengan nagari Sesaji Mahesa Lawung, di hutan Krendawahana, Gondangrejo, Karanganyar, belum lama ini. Bagaimana masyarakat adat yang senantiasa mendoakan bangsa dan NKRI ini sampai dihadapi dengan gaya militer?. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Memang, dalam kesempatan beraudiensi dengan Menko Polhukam tak bisa berpanjang lebar menjelaskan keluh-kesah tentang persoalan yang dialami masing-masing anggota MAKN maupun FKIKN, tetapi dari kasus insiden pengosongan di Keraton Surakarta pada April 2017, Menko Polhukam menegaskan pihaknya sangat tidak menyukai penyelesaian masalah di Tanah Air, apalagi masalah di internal masyarakat adat, menggunakan pendekatan militeristik.

Sangat keliru kalau pemerintah merasa takut terhadap masyarakat adat seperti halnya Keraton Surakarta, sehingga sampai tega melakukan pendekatan militeristik, padahal merekalah yang bersama sisa-sisa dari 250-an institusi masyarakat adat yang memilki aset dan potensi seni budaya, yang selama ini menjadi benteng kebhinekaan dan benteng ketahanan budaya Nusantara.

KPH Edy hanya menegaskan bahwa masyarakat adat seperti yang menjadi korban insiden April 2017 itu (Keraton Surakarta), adalah institusi yang punya latarbelakang sejarah berkait dengan eksistensi NKRI, yang tidak boleh diperlakukan sama dengan kelompok anarkis atau sparatis, apalagi kelompok teroris yang bisa merongrong kedaulatan NKRI, kebhinekaan, ideologi negara Pancasila dan UUD 45.

Oleh sebab itu, sangat tidak elok dan sangat tidak humanis kalau diselesaikan dengan pendekatan militeristik, yang waktu itu sampai mengerahkan 2 ribu personel Brimob dan 400 personel TNI.

Satu hal lagi yang penting lahir dari audiensi antara Menko Polhukam dengan MAKN dan FKIKN, yang diwarnai dengan munculnya fenomena keraton baru di berbagai daerah itu, bahwa pemerintah perlu mengajak lembaga masyarakat adat atau lembaga perwakilannya duduk semeja, berdialog.

Sangat diharapkan dari situ bisa bersepakat untuk bersinergi (bekerjasama), untuk mengintensifkan berbagai sarana edukasi bagi setiap elemen warga bangsa agar bisa memahami tentang eksistensi, peran, fungsi dan jasa-jasa masyarakat adat pendiri NKRI ini. Pemerintah harus jujur menjelaskan jasa, fungsi dan manfaat masyarakat adat yang menjadi fundamental keberadaan NKRI, dan bagaimana membangun kembali konstelasi hubungan antara keduanya di masa mendatang.

pendekatan-militeristik-keraton9
ALAU DOA HAUL : Walau doa, tahlil dan dzikir dikumandangkan untuk peringatan meninggalnya tokoh penting di dalam Dinasti Mataram, tetapi yang dilakukan masyarakat adat Keraton Surakarta senantiasa memohon keselamatan bangsa dan NKRI seperti yang digelar LDA pimpinan Gusti Moeng di kagungandalem Masjid Agung, beberapa waktu lalu. Bagaimana mungkin isi permohonan kepada Tuhan YME yang senantiasa untuk kebaikan itu, dihadapi dengan gaya militer? (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Masyarakat adat se- Nusantara itu sudah jelas-jelas menjadi pendiri NKRI, menjadi modal lahirnya NKRI. Apalagi Keraton Surakarta, yang terbesar di Jawa sampai saat NKRI lahir 17 Agustus 1945. Faktanya ‘kan ikut melahirkan, mosok malah ditakuti jadi potensi disitegrasi? Kami yang menjadi isi kebhinekaan itu, mosok ditakuti sebagai potensi perpecahan? Karya kearifan para leluhur yang disarikan menjadi Pancasila, mosok ditakuti jadi potensi merongrong ideologi yang sudah jadi harga mati itu? Dalam pasal 18 UUD 45 sudah jelas menyebut, NKRI terdiri dari 8 provinsi dan 2 daerah istimewa (Surakarta dan Jogja), mosok ditakuti jadi potensi inkonstitusional? Apa tidak terbalik ta? Sebenarnya siapa yang melanggar konstitusi?,” jelas GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng dengan rentetan pertanyaan, saat dimintai konfirmasi di tempat terpisah selaku Sekjen Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN). (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun