Keraton Surakarta Sangat Tidak Suka Penyelesaian dengan Pendekatan Militer

pendekatan-militeristik-keraton1
PENDEKATAN MILITERISTIK : Sebagian dari 2 ribu personel Brimob yang tampak berjaga-jaga di pintu Kori Sri Manganti Kidul, sewaktu berlangsung penyelesaian konflik dengan pendekatan militeristik di Keraton Surakarta pada 15 April 2017. Dua ribu personel Brimob dan 400 personel TNI menyebar di semua titik pintu masuk keraton, termasuk di beberapa tempat di dalam tembok yang tidak kelihatan dari luar, untuk mengevakuasi belasan abdidalem Kebon Darat dan beberapa orang yang tinggal di Bangsal Keputren, waktu itu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Nasib Apes Keraton Surakarta Bikin Terperangah Menko Polhukam (1-bersambung)

DAHURU (huru-hara) ontra-ontran” yang melanda Keraton Mataram Surakarta di zaman republik, langsung mencuat heboh sekali di sekitar tahun 2004 dalam momentum jumenengan nata putra tertua Sinuhun Paku Buwono (PB) XII, bernama KGPH Hangabehi yang kemudian bergelar Sinuhun PB XIII.

Sejak saat itu, ”dahuru” yang hanya bisa diteropong Bathara Narada dari ”Kahyangan Jonggring Saloka” itu, terus bergulir, setiap saat muncul ”letupan-letupan kecil” sampai pada puncaknya saat pemerintah ”hadir” dengan pendekatan militer dalam insiden evakuasi di bulan April tahun 2017.

Hingga kini, ”dahuru ontran-ontran” yang berlatarbelakang perebutan kekuasaan dan ”dendam pribadi” faksi-saksi yang ada di dalam keraton penerus Dinasti Mataram itu, nyaris tak berkesudahan, nyaris tak ada yang ”bisa” dan ”mau” menyelesaikan.

Kini, nyaris tiga tahun setelah ”tindakan militeristik” yang melibatkan 2 ribu peronel Brimob dan 400 personel TNI itu terjadi, seakan menambah panjang ”dahuru” yang terjadi.

Bahkan bisa masuk ”rekor Muri”, apabila didaftarkan sebagai keraton yang mengalami konflik perebutan kekuasaan terpanjang dalam sejarah di Tanah Air, baik sebelum NKRI maupun sesudah NKRI lahir, karena sudah 16 tahun berlalu tetapi terkesan nyaris tanpa penyelesaian.

Pertanyaannya, bukankah sisa-sisa peradaban masa lalu republik yang dulunya berjumlah 250-an keraton atau lembaga sejenis itu kini berada dalam pangkuan NKRI? Sudahkah negara hadir ikut memberi jalan penyelesaian konfilk di internal keraton yang rata-rata adalah konflik di antara keluarga masyarakat adat itu?

pendekatan-militeristik-keraton2
MENDENGARKAN MASUKAN : Menko Polhukam Machfud MD dan para deputinya saat mendengarkan masukan dari kalangan pengurus MAKN yang dipimpin KPH Edy Wirabhumi, dalam kesempatan audiensi organisasi wadah masyarakat adat dengan Kemenko Polhukam dalam upaya mencari format hubungan yang tepat antara pemerintah dengan lembaga-lembaga masyarakat adat, baik untuk mengatasi persoalan masing-masing maupun kewajibannya terhadap bangsa dan negara. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Bagaimana negara hadir untuk ikut menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di internal masyarakat adat? Pertanyaan terakhir yang sangat ”tendensius” tetapi bernuansa positif adalah, bagaimana pemerintah mendefinisikan dan memberi makna/konotasi ”hadir” di dalam tiap konflik yang terjadi di internal masyarakat adat?

Dalam kerangka negara ”hadir” ke dalam setiap permasalahan yang dialami satuan ”pemerintahan” masyarakat adat yang ada sebelumnya NKRI lahir itu, belum lama ini sejumlah pengurus Majlis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN) yang diketuai KPH Edy Wirabumi (Ketua Harian) beraudiensi dengan Menko Polhukam Prof Machfud MD dan jajarannya di kantor Kemenko di Jakarta.

Di dalam rombongan yang mengadakan silaturahmi dan berdialog dengan Menko Polhukam, ada GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LDA) Keraton Mataram Surakarta, sekaligus sebagai Sekjen Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN) yang juga menjadi bagian dari MAKN.

Dalam dialog selama kurang lebih 60 menit itu, Ketua MAKN menyampaikan profil organisasi dan eksistensi kalangan anggotanya dengan segala persoalan yang masing-masing dihadapi kalangan anggota, terutama sejak menjadi bagian dari NKRI.

pendekatan-militeristik-keraton3
MEMBERIKAN MASUKAN : Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi yang didampingi Gusti Moeng selaku Ketua FKIKN, saat mendapat giliran menyampaikan masukan kepada Menko Polhukam Machfud MD dan para deputinya, dalam kesempatan audiensi antara organisasi itu dengan Kemenko Polhukam, di kantor lembaga tinggi negara itu, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Karena eksistensi itu juga semangat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, menjaga ketahanan budaya bangsa dan tetap berperan aktif sebagai benteng budaya sekaligus ciri khas bangsa Indonesia, dalam posisi sesuai yang sudah diakomodasi dalam konstitusi, yaitu pasal 18 UUD 45.

”Saya menyampaikan profil MAKN dan kalangan anggotanya secara komprehensif, tetapi lengkap dan mewakili. Meskipun hanya beberapa contoh yang kami sebutkan. Saya menyebut seperti yang dialami Kesultanan Gowa, Sulawesi Selatan, beberapa tahun lalu.

Di tengah persoalan adat yang sedang berproses, tiba-tiba lahir peraturan daerah (Perda setempat) yang menetapkan seorang wali kota/bupati sekaligus berhak atas jabatan Sultan Gowa. Saya haturkan bahwa ini merupakan salah satu contoh kehadiran negara yang mencederai konsitusi”.

”Lalu saya menyebut juga contoh yang terjadi di Keraton Surakarta. Persoalan yang dihadapi sejak proses suksesi 2004 dalam kerangka mencari format rekonsiliasi yang tuntas dan menyeluruh, justru dilakukan dengan pendekatan militeristik.

Ketika saya menyebut hadirnya 2 ribu Brimob dan 400 personel TNI dalam insiden April 2017 itu, pak Menko Polhukam terkesan terperangah, heran. Intinya, beliau sangat tidak suka dan berusaha menghindari penyelesaian masalah di tengah masyarakat dengan pendekatan militeristik,” sebut KPH Edy Wirabhumi melukiskan sebagian dialog yang dilakukannya dengan Menko Polhukam, saat dimintai konfirmasi suaramerdekasolo.com, kemarin.

pendekatan-militeristik-keraton4
BERLANGSUNG DIALOG : Menko Polhukam Prof Machfud MD dan para deputinya dan Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi beserta para pengurus organisasi itu saat berlangsung dialog dalam audiensi yang dilakukan organisasi masyarakat adat di kantor lembaga tinggi negara itu di Jakarta, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Dalam laporan di tengah dialog selaku Ketua MAKN, yang kemudian dilengkap dengan penjelasan Sekjen FKIKN yang akrab disapa Gusti Moeng selaku representasi Keraton Mataram Surakarta dalam jabatannya sebagai Ketua LDA, dipaparkan bahwa upaya penyelesaian dengan format negara ”hadir” ke dalam masalah konflik yang terjadi sudah terjadi dalam rangkaian panjang.

Bahkan, kehadiran negara bertema rekonsiliasi itu sudah dilakukan Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo sekitar tahun 2010, kemudian dianggap selesai dengan format rekonsiliasi yang terjadi di tingkat pimpinan negara saat Presiden RI dijabat SBY ssekitar tahun 2012, karena penyelesian di tingkat Pemkot Solo ”dianggap” gagal-total.

Akhirnya, kehadiran negara dalam format rekonsiliasi berlanjut dengan datangnya utusan Wantimpres (Jend TNI Purn Subagyo HS) tetapi tidak menghasilkan apa-apa, karena sekalipun belum pernah mempertemukan kalangan pejabat bebadan dan jajaran atau kabinet yang dipimpin Gusti Moeng dengan Sinuhun PB XIII dan kelompok yang dianggap berseberangan.

Karena gagal, Presiden Jokowi menugaskan Menko Polhukam Wiranto untuk mengambil-alih proses rekonsiliasi, yang kemudian juga tidak menghasilkan kesepakatan (rekonsiliasi).

pendekatan-militeristik-keraton5
BERFOTO BERSAMA : Setelah berkenalan dan beraudiensi, Menko Polhukam Machfud MD mengajak Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi dan para pengurus organisasi masyarakat adat itu, termasuk Gustio Moeng (Sekjen FKIKN), untuk berfoto bersama di kantor lembaga tinggi negara itu di Jakarta, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Karena upaya yang dilakukan hanya saling mencabut laporan berunsur tindak pidana yang sudah masuk di Polresta Surakarta/Polda Jateng, tetapi tak pernah mempertemukan kedua pihak yang berseteru difasilitasi untuk berdialog mencari kesepakatan.

”Kira-kira seperti itu rangkuman yang saya laporkan, baik secara langsung dalam dialog dengan bapak Menko Polhukam Machfud MD, maupun melalui sepucuk surat yang kami haturkan kepada bapak Machfud MD yang disaksikan rombongan pengurus MAKN saat audiensi di kantor Kemenko Polhukam, waktu itu.

Keduanya, saya lukiskan sedikit peristiwanya secara flash back. Juga proses upaya mencari solusi yang terus kami lakukan selama ini. Kami sebutkan juga kasus insiden April 2017 itu.

Intinya, persoalan yang kami hadapi ini ‘kan perselisihan di dalam keluarga masyarakat adat”.

”Artinya, negara perlu hadir menjamin kami semua (putra-putri Sinuhun PB XII) bisa bertemu, berdialog dan mencari kesepakatan untuk rekonsiliasi, bersatu kembali. Gunakan definisi rekonsiliasi yang benar, jangan disimpangkan.

Kami hanya ingin bersatu kembali, agar bisa bekerja kembali, merawat keraton, melestarikan budaya.

Agar keraton bisa menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara (NKRI). Intinya itu saja. Titik!,” tegas Gusti Moeng yang ikut hadir selaku Pengageng Sasana Wilapa Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat. (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun