Selama Menjadi Bagian dari Keraton, Harus Tunduk Hukum Adat

adeging-ratu1
BERSAMA ISTRI : Sinuhun Paku Buwono XIII bersama istri yang dipersepsikan mendapat posisi tertinggi di luar mekanisme adat, saat melayat adik kandungnya GKR Galuh Kencana, yang dimakamkan di Astana Pajimatan Imogiri, DIY, beberapa waktu lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Aja Dolanan Adeging Ratu…….” (5-bersambung)

Berpedoman dari penegasan KPP Wojoyo Adiningrat itu, tentu menjadi sulit bisa membenarkan semua bentuk dari niat melakukan ”kraman” atau mencoba bermain-main dengan ”Dolanan adeging Ratu” atau dalam bentuk yang lain, misalnya proses penentuan sosok permaisuri yang berhak menyandang gelar Kanjeng Ratu (KR) Paku Buwono.

Sebab, penegasan itu tentu berdasar pada pedoman hukum adat yang sudah ada sejak Dinasti Mataram didirikan, meskipun ada situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda saat peristiwa ”Dolanan adeging Ratu” terjadi di tahun 2004 dan peristiwa-peristiwa lain sejenis itu yang menyusul belakangan.

adeging-ratu2
BERSAMA ”PENDUKUNG” : KGPH Hangabehi bersama adiknya, KGPH Hadi Wibowo yang semula menentang, tetapi kemudian mendukungnnya sebagai Sinuhun Paku Buwono XIII mulai tragedi April 2017. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Bentuk lain dalam mekanisme penentuan sosok permaisuri, dalam pandangan KPP Wijoyo Adinmingrat bisa dilakukan dengan merekayasa pencapaian posisi kekerabatan tertinggi di keraton, dari sebelumnya hanya orang biasa dari luar tetapi entah melalui proses apa, tiba-tiba ada yang bergelar Kanjeng Ratu (KR) Paku Buwono.

Padahal, baik KPP Wijoyo maupun sesepuh yang kini akrab disapa ”Eyang Broto” (cucu Sinuhun PB X yang bernama KPH Broto Adiningrat) menyebutkan, persyaratan dan mekanisme prosedur sesuai hukum adat yang berlaku turun-temurun di lingkungan Dinasti Mataram sudah jelas dan tegas untuk keperluan itu.