”Kraman” di Zaman Now, Kebebasan atau Kebablasan?

dolanan-adeging-ratu16
MEKANISME YANG BENAR : Sekalipun tidak terlahir dari garwa prameswari, KGPH Mangkubumi merupakan calon putra mahkota yang lahir dari istri Sinuhun Paku Buwono yang diperoleh melalui mekanisme prosedur yang dibenarkan menurut paugeran adat, bukan hasil dari proses ''Dolanan adeging Ratu''. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Aja Dolanan Adeging Ratu…….” (4-bersambung)

NASIHAT para leluhur khususnya mengenai peringatan untuk tidak bermain-main dalam soal menentukan pemimpin adat semisal ”kraman” atau kudeta (”….Aja Dolanan Adeging Ratu….”), bila dicermati lebih lanjut adalah bentuk kepedulian atau niat baik seorang pemimpin adat untuk selalu membimbing dan mengingatkan warga kerabat di lingkungannya, tetapi bisa juga untuk warga peradaban yang lebih luas.

Meski sangat dimungkinkan jauh sebelumnya sudah banyak tokoh leluhur dan pujangga yang mengeluarkan nasihat soal itu, tetapi Sinuhun PB IX yang memberi wulangdalem melalui serat Wara Iswara bisa dipahami untuk merevisi dan memperbaiki hal yang dianggap salah atau kurang baik di masa sebelumnya untuk mengurangi risiko jatuhnya kurban dan kerusakan.

Baca : Setelah Selesai ”Bermain-main”, Puas Disebut ”Mantan Sinuhun”

dolanan-adeging-ratu17
BELAJAR BERKOMITMEN : Sebagai calon putra mahkota, KGPH Mangkubumi selalu diajarkan nilai-nilai komitmen untuk menjalankan paugeran adat, misalnya tampil di depan ”ngampil pusaka” dalam ritual kirab pusaka. Ini diharapkan agar kelak menjadi pemimpin yang tetap konsisten dalam melestarikan budaya, demi kelangsungan Keraton Surakarta dan kerabat masyarakat yang melegitimasinya. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Karena sejarah telah menulis, perjalanan kerajaan-kerajaan yang pernah hidup di Jawa, atau dalam perjalanan Keraton Mataram saja, selalu didapati cara-cara yang ditempuh dalam proses lahirnya seorang pemimpin baru pengganti sebelumnya, selalu disertai risiko banyaknya korban, bahkan sampai ”berdarah-darah”.

Tetapi persoalannya, mengapa peristiwa itu seakan terus berulang tanpa pernah bisa berhenti dengan sendirinya walau zaman sudah berganti, suasana sudah berubah menjadi zaman ”now”? Mengapa di alam republik yang sudah menginjak abad milenium ”2” yang memasuki super bahkan ultra modern, peristiwa ”kraman” masih terjadi di tahun 2004?

Menyelesaikan Sisa Pekerjaan

Salah seorang sesepuh yang juga paranpara nata di Keraton Surakarta yaitu KPP Wijoyo Adiningrat (69), bahkan memprediksi peristiwa serupa akan terjadi lagi di masa mendatang meskipun di alam generasi ketiga setelah Sinuhun PB XII (1945-2004). Terlebih berdasar pengamatannya lalu meyakini, bahwa peristiwa yang terjadi berulang-ulang itu karena andil faktor genetika dan ”komitmen” (ambisi) seseorang/kelompok yang ingin menyelesaikan ”sisa pekerjaan/utang” yang belum tuntas di masa lalu.

Baca : Mungkinkah Terinspirasi oleh Drama Ketoprak dan Film Super Hero?

dolanan-adeging-ratu18
SINUHUN DAN GARWA : Potret Sinuhun Paku Buwono XIII dan garwa ampil KR Pradapaningrum menghiasi acara doa, tahlil dan dzikir acara haul/khol atau peringatan meninggalnya ”Raja” yang digelar Gusti Moeng di ndalem Kayonan, Baluwarti, beberapa waktu lalu dan akan digelar untuk yang ke-14 di kagungandalem Masjid Agung Keraton Surakarta, Jumat malam (20/12) mulai pukul 20.00 WIB. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Apa yang dianalisis kerabat yang memiliki kemampuan mirip ”kamus silsilah berjalan” itu, bisa dikategorikan sebagai cara pandang warga internal atau yang menjadi bagian dari lembaga masyarakat adat. Meskipun, faktor genetika atau yang dulu dikenal dengan istilah dendam turun-temurun itu, sebenarnya merupakan bagian dari bidang ilmu pengetahuan modern yang bernama ginekologi.

Tetapi, generasi di zaman now atau zaman milenial sekarang ini, bisa saja melihat peristiwa ”kraman” itu dengan dua cara pandang sekaligus, yaitu sebagai sebuah kebebasan berekspresi di satu sisi, dan perilaku yang kebablasan di sisi lain.

Oleh sebab itu, peristiwa ”kraman” yang terjadi di tahun 2004, bisa dilihat sebagai sebuah kebebasan berekspresi seorang dan kelompok pendukungnya yang berasal dari masyarakat adat Dinasti Mataram, tetapi oleh terutama masyarakat adat itu sendiri maupun publik secara luas juga dianggap sebagai perilaku yang kebablasan.

Baca : Pembentukan Tak Cukup dengan Pendekatan Yuridis dan Historis

Perubahan Perangkat Tatanilai

Super bahkan ultra modernitas zaman yang secara umum dipersepsikan memiliki standar estetika rendah atau telah mengalami penurunan standar estetika dibanding zaman-zaman sebelumnya.

Publik meyakini bahwa sebuah komunitas masyarakat adat semisal kerabat besar penerus Dinasti Mataram, memiliki tatanilai adat (paugeran) dengan ciri standar estetikanya lebih tinggi dibanding yang dimiliki publik secara luas. Karena, Dinasti Mataram diakui merupakan motor utama penggerak dinamika peradaban yang menjadi sumber dan pusatnya peradaban/budaya Jawa.

Baca : DIS, Dari Upacara Wisuda Abdidalem Klaten dan Ponorogo

dolanan-adeging-ratu19
RITUAL LABUHAN : Sebagai pemimpin yang baik, apalagi yang diperoleh dari proses yang baik dan benar secara adat, seorang Sinuhun Paku Buwono pasti memiliki rasa tanggungjawab besar dalam menjalankan dan menjaga adat seperti yang dilakukan Sinuhun PB XII saat memimpin ritual ”labuhan” di pantai Parangkusuma, Bantul, DIY, sebelum 2004. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Meski begitu, kalangan internal masyarakat adat sendiri seperti Pengageng Kusuma Wandawa KGPH Puger misalnya, sangat bisa memaklumi bahwa apapun yang menjadi produk peradaban Jawa termasuk budaya yang menjadi warna dasar dan dijadikan komitmen untuk dilestarikan di Keraton Surakarta, harus dimaklumi dan direlakan telah dan dimungkinkan akan terus berubah seiring proses perubahan zamannya yang dikenal dengan istilah ”Nut jaman kelakone”.

Ini bisa diartikan, perangkat tatanilai paugeran adat yang menjadi ”konstitusi” Dinasti Mataram itu tentu harus dimaklumi pula akan mengalami perubahan, karena pola pikir di alam modern juga sudah menganggap wajar ketika UUD 45 atau konstitusi NKRI itu harus berubah nelalui mekanisme amandamen.

Karena kebutuhan mengelola negara dan bangsa juga berubah meningkat, akibat kondisi dan situasi dunia secara global yang mengalami perkembangan.

Baca : Dua Ahli Radiologi Malaysia Naik Andong Keliling Baluwarti

Terus Memperbaiki dan Menyempurnakan

Karena konstitusi dinasti yang mengatur komunitas masyarakat adatnya telah mengalami perubahan akibat realitas adanya NKRI dan perubahan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat global, lalu bagaimana cara pandang, menilai dan cara mengukur peristiwa ”kraman” tahun 2004, proses genetika yang manipulatif, proses pencapaian status kekerabatan tertinggi yang juga manipulatif dan sebagainya?

dolanan-adeging-ratu20
YANG MELEGITIMASI : Seorang Sinuhun Paku Buwono yang selalu mencerminkan cara-cara memimpin sesuai tatanilai paugeran adatnya, pasti akan dihormati, dicintai dan dilegitimasi masyarakat adatnya seperti suasana yang tampak menjelang pisowanan agung di Pendapa Sasana Sewaka yang digelar Sinuhun Paku Buwono XII di masa hidupnya sebelum 2004. . (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Apakah cara-cara demikian dibenarkan sebagai sebuah pola pikir dan perilaku yang wajar di alam kebebasan? Ataukah masih ada perangkat tatanilai adat yang berfungsi untuk mengendalikan/membatasi, agar cara-cara yang ditempuh tidak kebablasan?

”Dalam pandangan saya, peradaban Jawa memiliki produk budaya. Di dalamnya ada banyak piwulang luhur, misalnya yang berbunyi ”Hamemayu -hayuning bawana”. Itu dimaksudkan agar manusianya punya komitmen melestarikan budaya, selalu melakukan perbaikan dan upaya-upaya penyempurnaan produk peradaban yang dianggap belum baik dan belum sempurna.

Baca : Lokananta Ingin Produksi Kembali Piringan Hitam

Agar kualitas manusianya juga menjadi lebih baik, dan dunia secara mikro dan makro juga terus dijaga dan disempurnakan agar menjadi lebih baik. Maka, saya tetap mengecam terjadinya peristiwa-peristiwa itu”.

”Sekalipun ada faktor genetika, tetapi manusia diberi akal dan kecerdasan untuk menggunakan pertimbangkan akal sehat, standar etika publik dan tatanilai lain. Terlebih, figur-figur itu tokoh masyarakat adat yang memiliki perangkat tatanilai paugeran adat, yang selama ini dijadikan pedoman publik. Sebagai insan penerus peradaban Mataram/Jawa, harus punya standar etika lebih tinggi dari publik secara luas.

Jadi, mereka semua yang ‘dolanan adeging ratu’ itu, adalah contoh buruk yang memalukan. Cara-cara itu tidak boleh dilakukan lagi. Apakah atas nama dendam atau kebebasan. Karena, itu adalah perilaku yang kebablasan,” tegas KPP Wijoyo Adiningrat yang pernah berdinas di pasukan elit TNI AD itu.(Won Poerwono-bersambung)

Baca : Museum Keris Nasional Kaya Filosofi kehidupan dan kebudayaan Jawa

Editor : Budi Sarmun