Pembentukan Tak Cukup dengan Pendekatan Yuridis dan Historis

daerah-istimewa-surakarta7
PENGALAMAN BERHARGA : Suasana ketika Gusti Moeng bersama tim hukum dari IAIN Jogja yang dipimpin KPH Edy Wirabhumi, mengikuti sidang gugatan uji materi di MK tahun 2013 untuk mengembalikan status DIS menjadi pengalaman berharga sebagai bahan evaluasi perjuangan yang dilakukan. . (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Camat Wonosari Doakan Daerah Istimewa Surakarta Terwujud (2-habis)

KEGAGALAN dalam upaya hukum untuk mengembalikan status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) melalui judicial reviev di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013, menjadi pelajaran berharga bagi semua komponen yang bersimpati kepada upaya itu, khususnya Gusti Moeng bersama tim hukum dan keluarga besar kerabat Keraton Surakarta.

Karena kegagalan itulah yang kemudian membuat kalangan pemohon uji materi dan semua yang bersimpati terhadap perjuangan itu, harus banyak belajar dan akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa perjuangan itu tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan yuridis dan historis.

Memang, fakta yuridis tidak bisa dipungkiri karena hak secara konstitusional atas status Daerah Istimewa itu sudah jelas dimiliki Surakarta, seperti dijelaskan dalam pasal 18 UUD 45. Sedangkan fakta historis juga tidak terbantahkan bahwa Surakarta (Keraton Surakarta-Red) yang tentu termasuk jugha Pura Mangkunegaran, memiliki bukti sederet jasa-jasa keraton baik selama perintisan kemerdekaan hingga proses pembentukan NKRI.

Baca : DIS, Dari Upacara Wisuda Abdidalem Klaten dan Ponorogo

Maklumat Sinuhun Paku Buwono XII (juga Maklumat Sri Paduka Mangkoenagoro VIII) tanggal 19 Agustus dan Piagam Kedudukan (untuk kedua pemimpin adat) yang diterbitkan Presiden RI Ir Soekarno tanggal 1 September, menjadi bukti yuridis sekaligus historis yang tidak bisa dibantah oleh siapapun dan sampai kapanpun.

daerah-istimewa-surakarta3
TEGALGANDA BERSEJARAH : Gusti Moeng selaku Ketua LDA sekaligus Pengageng Sasana Wilapa mengulang peristiwa bersejarah di Tegalganda, Sabtu (7/12) lalu, yaitu membagikan kekancingan gelar sesebutan kepada warga Pakasa Cabang Klaten sebagai bagian dari pendekatan sosiologis yang bisa mempermudah upaya pengembalian status DIS. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Noda Setitik Nila

Namun sekali lagi, belajar dari pengalaman uji materi UU No 10/1950 tentang pembentukan Provinsi Jateng yang gagal itu, justru memberi semangat kepada berbagai pihak khususnya Gusti Moeng dan Keraton Surakarta untuk mempelajari kelemahan dan kekurangannya. Dan ternyata, fakta yuridis dan historis tak lagi bisa diandalkan dalam perjuangan itu, karena kondisi sosial-budaya masyarakat secara umum telah berubah dan bergeser jauh, sehingga faktor sosiologis segenap masyarakat wilayah Surakarta atau Solo Raya ini yang justru harus dikedepankan dalam proses perjuangan mengembalikan status DIS itu.

Baca : Tersisa Kesadaran Orientasi ”Materialistik”, Munculnya ”Dat-nyeng”

”Setelah kami banyak meneliti dan berdiskusi dengan banyak pihak, ternyata ada kekurangan yang sangat fatal. Yaitu faktor sosiologis yang harus dikedepankan untuk pendekatan. Karena, zaman sudah berubah. Dan tak cukup hanya berbekal fakta yuridis dan historis saja. Tetapi, sejak 2013 hingga kini kami belum menyusun kembali proses untuk itu (ke Mahkamah Konstitusi-Red). Tetapi, jalannya masih terbuka. Lewat proses hukum (MK) dan proses politik (pemekaran wilayah),” jelas Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS), Dr KPH Edy Wirabhumi SH MH, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, tadi siang.