DIS, Dari Upacara Wisuda Abdidalem Klaten dan Ponorogo

daerah-istimewa-surakarta1
BERI SAMBUTAN : Gusti Moeng yang didampingi staf Pengageng Kusuma Wandawa masing-masing KRA Saptonojati dan KRA Bambang Kartika, saat memberi sambutan seusai penyerahan kekancingan dalam upacara wisuda yang digelar di rumah ''tenggan'' juru kunci Pesanggrahan Tegalganda, Wonosari, Klaten, Sabtu siang (7/12). (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Camat Wonosari Doakan Daerah Istimewa Surakarta Terwujud (1-bersambung)

PERNYATAAN Camat Wonosari, Kabupaten Klaten, Drs Muhammad Nurr Rosyit di tengah suasana upacara wisuda abdidalem anggota Pakasa Cabang Klaten dan Ponorogo (Jatim) di Pesanggrahan Tegalganda, Wonosari, Klaten, Sabtu siang (7/12), cukup mengejutkan dan menggelitik telinga sekitar 200 orang yang memenuhi rumah ”tenggan” jurukunci pesanggrahan itu.

Sambutan singkat mewakili jajaran Pemkab Klaten siang itu, seakan menggugah kesadaran kembali terhadap ”perjuangan” GKR Wandansari Koes Moertijah dan timnya ketika menggugat UU No 10/1950 melalui sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) 2013, agar status Provinsi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) dikembalikan lagi kepada segenap masyarakat di tujuh daerah di Surakarta itu.

”Saya menyambut gembira upacara yang bernuansa budaya ini. Saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka pelestarian budaya seperti ini. Apalagi yang berkaitan dengan Keraton Surakarta sebagai sumbernya budaya Jawa. Semoga ini akan menjadi benteng ketahanan budaya nasional. Saya teringat di Jogja yang sudah menjadi daerah istimewa (DIY). Sekarang tidak ada lagi jabatan camat. Karena sudah dikembalikan menjadi ”mantri” dan ”penewu”, sesuai posisi aslinya pada waktu dulu. Maka dari itu saya juga berdoa, semoga cita-cita Surakarta menjadi Daerah Istimewa Surakrta (DIS), juga cepat terwujud,” pinta Drs Muhammad Nurr Rosyit yang langsung disambut dengan kata ”amin…amin…amin….” secara koor semua yang hadir, termasuk GKR Wandansari Koes Moertijah dan rombongan dari Keraton Surakarta, siang itu.

Baca : BPCB Kebut Selesaikan Dua Candi Perwara Di Kompleks Candi Sewu

daerah-istimewa-surakarta2
RITUAL SESAJI : Para pengurus Pakasa Ranting Wonosari mengawali dengan prosesi ritual mengarak sesaji ubarampe kenduri, sebelum upacara wisuda penyerahan kekancingan digelar di rumah ”tenggan” juru kunci Pesanggrahan Tegalganda, Wonosari, Klaten, Sabtu siang (7/12). (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Pidato singkat itu tentu menjadi penyemangat terhadap siapa saja yang bersimpati terhadap upaya GKR Wandansari Koes Moertijah yang akrab disapa Gusti Moeng itu, ketika dirinya bersama kakaknya, GKR Retno Dumilah atau Gusti Retno, didampingi tim pengacara dari IAIN Jogja yang dipimpin Pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) KPH Edy Wirabhumi menguji UU No 10/1950 di MK tahun 2013.

Ungkapan ”Pak Camat” itu tentu menggugah kesadaran untuk meneruskan perjuangan mengembalikan status Provinsi DIS, karena dalam sidang judicial review untuk menguji UU pembentukan Provinsi Jateng itu, akhirnya gagal karena hakim tidak mengabulkan karena alasan legal standing pemohon tidak tepat.

Ungkapan ”Pak Camat” walaupun sekelumit, tetapi bisa menggairahkan kembali semangat yang sudah ”loyo” karena selama enam tahun sejak 2013, Gusti Moeng dan keluarga besar kerabat yang terwadahi dalam Lembaga Dewan Adat (LDA) serta sebagian pengageng bebadan di Keraton Surakarta terkuras energinya untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di internal keraton. Pengageng Sasana Wilapa dan segenap jajaran kabinet yang berdiri di belakangnya, bahkan harus bergeser tempat berpijaknya akibat preseden buruk yang terjadi April 2017 hingga kini.

Baca : Semangatnya Baik, Tetapi Perlu Diluruskan