Selama Dua Tahun Nomer Rekening 500-an Abdidalem Menunggu Kejelasan Sikap Gubernur

Mereka itulah yang senyatanya telah menjadi korban penutupan keraton, sekaligus korban atas sikap Gubernur Jateng yang tidak jelas karena menyerahkan dana hibah dari APBD Prov Jateng 2018 senilai Rp 1,6 M kepada Sinuhun PB XIII, tetapi sebagian besar dari 500 lebih abdidalem garap mengaku belum menerima gaji.

Sikap yang tidak jelas itu juga terulang ketika dana hibah 2019 senilai Rp 1,3 M ditagih LDA, tetapi Gubernur tidak memberikan karena alasan belum ada LPJ atas pengggunaan dana hibah 2018 yang diterima Sinuhun.

Melihat lalu-lintas aliran dana hibah dari Pemprov Jateng ke keraton seperti itu, tentu terkesan ada penyimpangan atau tidak tepat sasaran. Dan kejadian yang sudah berulang dari sumber dana berbeda itu, semua bermuara pada persepsi yang keliru terhadap definisi Sinuhun Paku Buwono seperti yang disebut dalam SK Kemendikbud yang diterima KGPH Tedjowulan.

Karena, dalam SK itu menyebut Sinuhun sebagai pemilik atau punya hak milik atas keraton dan seisinya.

”Jadi, tidak jelasnya sikap Gubernur dalam penyaluran bantuan hibah itu, karena lebih meyakini isi SK Kemendagri 2017/2018 sebagai hal yang benar dan sah. Padahal, apa yang tertulis dalam SK itu salah mengartikan posisi Sinuhun. Ini memang ulah orang-orang yang bersembunyi di belakang Sinuhun dan hanya memanfaatkan nama Sinuhun”.

”Sinuhun bukan pemilik keraton dan seisinya seperti dimaksud dalam SK Kemendagri itu. Keraton adalah milik seluruh dinasti. Dan ini salah besar. Ini sumber rusaknya tatanan adat di keraton. Semua jadi rusak. Semua jadi korban. Termasuk publik secara luas yang selama ini melakukan studi di keraton,” tunjuk Gusti Moeng yang mengaku tetap berupaya menagih bantuan hibah Rp 1,3 M, karena itu merupakan perintah kontitusi (pasal 18 UUD 45) melalui Perpres No 29/1964. (Won Poerwono)

Editor : Budi Sarmun