Seleksi dengan Tes Kemampuan Berbahasa Jawa

menguji-konsistensi-kota-solo6
MENYAMBUT GEMBIRA : Papan publikasi yang memperlihatkan Sinuhun PB XIII menyambut gembira (mangayubagya) upacara adat yang dibuatnya sendiri, tentu menjadi petunjuk yang jelas pangkal terjadinya kekacauan dalam penguasaan ”kawruh basa” dan ”kawruh budaya Jawa” di kalangan masyarakat ”Kota Solo”, bahkan lebih luas lagi. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Jadi, secara umum gejala-gejala inkonsistensi di lingkup kota yang dikenal sebagai pusat dan sumbernya peradaban/budaya Jawa itu, sudah mirip penyakit yang ganas. Mengobati penyakit ganas yang kini sedang disandang Kutha Sala, sangat tidak cukup hanya dengan bentuk-bentuk ”recovery” sangat parsial, terlebih hanya bersifat artifisial dan verbal.

Tetapi, harus dimulai dengan lahirnya kesadaran bersama untuk terlebih dahulu memahami apa yang sudah dimulai para perintis peradaban, minimal memperhatikan kata-kata bijak para pujangga yang paling banyak dimiliki warga etnik Jawa.

Oleh sebab itu, apabila terdengar ada beberapa wacana yang akan muncul setelah Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya Daerah serta Pembelajarannya di Semarang, 16-17/12, misalnya akan ada seleksi calon PNS dengan tes kemampuan berbahasa Jawa, itu merupakan gejala positif untuk memulai recovery yang sifatnya intangable.

Karena, recovery terhadap rusak dan hilangnya daya dukung terhadap beberapa predikat di atas, sesungguhnya justru sangat penting dan lebih urgen untuk segera dilaksanakan.

”Tetapi itu baru wacana lo mas. Yang saya dengar begitu. Mudah-mudahan saja segera terwujud. Karena, menurut saya itu yang harus didahulukan. Karena dengan mengenal dan menggunakan basanya sendiri, ada harapan terjadi proses pencarian lebih dalam lagi. Dari proses pencarian itu, bisa didapatkan hal-hal yang lebih besar dan penting menyangkut eksistensi diri dan asal peradabannya. Kesadaran untuk memelihara dan melestarikan peninggalan peradaban akan lahir dari proses itu,” jelas KRRA Budayaningrat selaku seorang dwija dari Sanggar Pasinaon Pambiwara Keraton Surakarta, yang dihubungi suaramerdekasolo.com, belum lama ini.

Menyinggung hal intangable yang diwacanakan itu, sebenarnya merupakan setitik oase yang muncul di tengah padang luas kehidupan sekarang ini, sekalipun berada di dalam batas wilayah yang disebut ”The Central of Java” atau ”The Real of Java” itu. Karena, kemampuan bahasa Jawa, perkembangan dan penggunaan atau penguasaannya sudah sangat kacau dan membahayakan untuk ukuran sebuah masyarakat etnis yang melegitimasi budaya/peradaban Jawa, yang simbol-simbolnya banyak sekali digunakan institusi negara/pemerintah NKRI ini.

Kacaunya kalangan generasi muda terutama kalangan siswa sekolah dalam penggunaan bahasa Jawa, masih bisa dimaklumi karena para pemimpinnya (di tingkat lokal/regional), boleh dikatakan sangat tipis pemahamannya terhadap ”kawruh basa Jawa”, terlebih ”kawruh budaya Jawa”.

menguji-konsistensi-kota-solo7
TERPENGARUH PLESETAN : Salah satu rusaknya penggunaan bahasa Jawa dan menipisnya ”kawruh basa Jawa”, adalah bentuk-bentuk ”plesetan” yang sangat disukai sebagian masyarakat dalam penggunaan bahasa ibunya dalam kehidupan keseharian. Sehingga, ”Ngarsapura” dalam aksara Jawa diterjemahkan secara ”plesetan” dengan ”Ngarsopuro” di pojok timur perempatan Pasar Pon, seperti halnya ”Kutha Sala” menjadi ”Kota Solo”.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Inilah yang menjadi titik awal tiadanya kebijakan-kebijakan strategis yang bisa membimbing warganya, khususnya generasi muda yang bersekolah, untuk sekadar bisa dan paham dalam penggunaan bahasa Jawa.

Bila ditarik garis ke belakang, kekacauan dalam berbahasa Jawa atau bahasa ibu itu, karena kalangan pembimbing di lingkaran insitusi yang dijadikan patron dan teladan publik secara luas, nyaris kehilangan makna dan fungsinya sebagai pusat dan sumbernya teladan dalam ”kawruh basa” dan ”kawruh budaya Jawa”. Spanduk dan papan publikasi yang sering muncul di lingkungan masyarakat adat Keraton Surakarta yang selama ini dijadikan patron dalam ”kawruh basa ” dan ”kawruh budaya Jawa”, justru sering memperlihatkan kesan sebaliknya atau contoh teladan yang tidak baik/keliru bagi publik secara luas yang selama ini melegitimasinya.

”Ya pantas saja kalau kualitas pemahaman publik dalam berbahasa (Jawa) seperti itu. La yang diikuti selama ini ya hanya seperti itu. Lihat saja tulisan-tulisan di spanduk kalau ada upacara adat di sini (keraton). Juga tulisan di sebelah kantor sekarang ini, maksudnya apa?. Tetapi dalam pandangan saya, situasi dan kondisi publik sekarang ini tidak berdiri sendiri. Termasuk yang terjadi di keraton. Karena, pasti ada penyebabnya.