Tersisa Kesadaran Orientasi ”Materialistik”, Munculnya ”Dat-nyeng”

mangayubagya12
TAK BISA DIHARAPKAN : Gusti Galuh (almh) dan Gusti Moeng saat menjadi anggota Komisi II DPR RI, menyerahkan cinderamata kepada Ganjar Pranowo sebagai Ketua Komisi II DPR RI yang berkunjung ke Keraton Surakarta, waktu itu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Aneh, Sinuhun dan Keraton Mangayubagya ”Hajadnya” Sendiri (4-habis)

BILA memotret profil serentetan gejala yang menunjukkan terjadinya disorientasi pada lembaga/figur pemangku adat dan institusi Keraton Surakarta yang sedang mereka kuasai, secara umum yang tampak memang bentuk-bentuk perilaku aneh dan ganjil yang disimbolkan di papan publikasi, dawuh-dawuh yang memlalui surat-menyurat, hadirnya figur-figur asing misalnya di antara kelompok karawitan penabuh gamelan Sekaten, para peraga di beberapa bagian pada upacara-upacara adat yang berlangsung selama tiga tahun ini dan sebagainya. Tetapi bila mencermati lebih detil lagi, sebenarnya masih tersisa titik-titik kesadaran yang berorientasi, meskipun munculnya tidak konstan tetapi hanya timbul-tenggelam yang dalam bahasa gaul disebut ”dat-nyeng”.

Persoalannya, berapa lama sisa kesadaran berorientasi itu muncul/timbul dan sebaliknya berapa lama sisa kesadaran itu tenggelam. Bila dikalkulasi, perbandingan antara ”dat” dengan ”nyeng” itu mana yang lebih banyak atau mendominasi. Kesdaran berorientasi yang ”dat-nyeng” atau ”sok eneng- sok ora” (eneng) itu bisa menjadi petunjuk, bahwa disorientasi yang diderita figur pemangku adat dan para pembantunya itu tidak sepenuhnya menderita disorientasi sepanjang waktu dan dalam waktu yang panjang. Tetapi, pada saat tertentu dengan jarak interval yang tidak beraturan, masih sering muncul sisa-sisa kesadaran berorientasi itu, meskipun munculnya ”dat-nyeng” atau ”sok-sok”.

mangayubagya13
SEBELUM DISORIENTASI : Sinuhun PB XIII sebelum mengalami disorientasi atau dinyatakan cacat permanen oleh pengadilan, menggelar sungkeman di hari raya Lebaran di Pendapa Pagelaran Sasanasumewa, sebelum 2017. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Baca : Tak Paham ”Sabda Pandita-Ratu”, Gejala Disorientasi Parah

Sisa-sisa kesadaran berorientasi inilah yang bisa dipakai untuk memperkirakan bagaimana Sinuhun yang sosoknya terpasang di spanduk dan baliho bersama institusinya sendiri sedang berulangtahun tahta, tetapi sekaligus mendapat ucapan ”menyambut gembira” atau ”mangayubagya” dari diri atau institusinya sendiri.

Logika jungkir-balik yang secara tidak disadari terbangun melalui kalimat di baliho dan spanduk itu, ternyata bisa dijadikan pendekatan (approach) terhadap proses mengalirnya bantuan hibah Pemprov Jateng dari APBD 2018 senilai Rp 1,6 M.

Tak Berkekuatan Hukum

Logika jungkir-balik yang hendak dibangun oleh para penderita disorientasi itu, juga terjadi ketika ada lagi aliran dana selain hibah Pemprov Jateng 1,6 M. Misalnya proses mengalirnya uang sewa Alun-alun Lor yang nilainya Rp 2,5 M/tahun selama 3 tahun (2016-2018), dari Pemkot ke Sinuhun. Bahkan beberapa waktu lalu Pemkot memohon untuk memperpanjang setahun lagi (2019), dengan nilai sewa yang sama, Rp 2,5 M.

Logika yang dibangun jungkir-balik dalam persoalan itu, jelas bertolak-belakang dengan posisi Sinuhun yang sejak berperkara dalam kasus trafficking di Pengadilan Negeri Sukoharjo, sudah dinyatakan menderita cacat permanen. Penetapan pengadilan itu, di satu sisi meloloskannya dari jerat hukum, tetapi di sisi lain menempatkannya pada situasi dan kondisi yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum atas segala keputusan legal formalnya yang dibuatnya, termasuk kabinet atau bebadan baru yang dibentuk Oktober 2018.

Baca : Tak Ada Paranpara dan Pujangga yang Mau Mendekat

Dengan fakta-fakta seperti itu, akal sehat bertanya-tanya, kalau Sinuhun dinyatakan cacat permanen dan semua produk aktivitas legal formalnya tidak memiliki kekuatan hukum, lalu bagaimana cara mempertanggungjawabkan bantuan hibah yang diterima dari Pemprov Jateng senilai 1,6 M itu?

Kalau Sinuhun cacat permanen, lalu siapa yang harus mempertanggungjawabkan? Karena kabinet atau bebadan yang dibentuk 2018, menjadi bagian yang tidak memiliki kekuatan hukum, alias tidak punya kewenangan secara hukum untuk menerima dan membelanjakan bantuan hibah itu.

mangayubagya14
KERATON KULON : Bangunan pendapa Keraton Kulon yang letaknya di belakang kompleks Pendapa Sasana Sewaka di kawasan kedaton Keraton Surakarta, selalu tampak asri, indah dan nyaman untuk sekadar jagongan santai Gusti Moeng dan lingkungan terbatas. Sebelum 2017, tempat itu selalu terawat, tetapi bagaimana nasibnya sekarang, setelah para pemangku adatnya menderita ”disorientasi berjamaah”. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Logika jungkir-balik yang tidak disadari terbangun, juga menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang menikmati dana hibah itu? Karena faktanya, sejumlah di antara 500 lebih abdidalem garap yang tetap diizinkan bekerja di dalam keraton hanya tiap Kamis (seminggu sekali), sudah sejak Mei hingga kini belum menerima gaji.

Perilaku ganjil dan aneh para penderita disorientasi makin banyak menimbulkan pertanyaan, karena ”kabinet” atau bebadan yang dipimpin GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng, sejak April 2017 berada di luar keraton tetapi bertanggungjawab sepenuhnya terhadap nasib 500 lebih abdidalem garap bersama Lembaga Dewan Adat (LDA) yang setia kepadanya.

Baca : Disorientasi atau Koncatan Kawicaksanan?

Target dan Misi ”Berjamaah”

Sampai di sini, semakin jelas bahwa disorientasi yang diderita secara ”berjamaah” itu ternyata masih menyisakan ruang-ruang kesadaran berorientasi, walau timbul-tenggelam atau ”dat-nyeng” atau ”sok-sok”. Sebab, hal yang dilakukan dengan atau secara ”dat-nyeng” atau ”sok-sok” itu justru yang dijadikan target riil atau misi ”berjamaah” para penderita disorientasi itu.

Terget riil atau misi yang hendak dicapai itu tidak lain adalah sesuatu yang menguntungkan bagi pribadi dan tentu saja keluarga masing-masing yang sedang bermufakat. Sesuatu yang menguntungkan itu nomer satu atau yang paling utama adalah materi atau yang bersifat materialistik, misalnya dana hibah dari Pemprov Jateng senilai Rp 1,6 M tersebut.

mangayubagya15
AKSI NYATA : Selalu menjalankan adat tradisi peninggalan leluhur Dinasti Mataram yang sudah berjalan ratusan tahun, adalah aksi dan kerja nyata para pelestari budaya macam Gusti Moeng, seperti gelar konser orkestra gamelan ”Manguyu-uyu” di Bangsal Pradangga menjelang ritual tingalan jumenengan sebelum 2017. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Jangankan yang bernilai milyaran rupiah, uang sukarela hasil pengoperasian WC umum di lingkungan keraton ini juga doyan kok. Nista sekali kan? Apa enggak malu kalau sampai tega makan rezekinya para penunggu WC umum? Mereka ini ‘kan bagian oknum-oknum yang harus mempertanggungjawabkan semua jenis bantuan pemerintah yang masuk ke Sinuhun”.

Baca : ”Jangan Biarkan Keraton Terkesan tak Terawat”

”Kalau di dalamnya ada pejabatnya, apa ya tidak malu punya anak buah doyan duit WC umum? Sekarang ketahuan ‘kan. Semua yang berkumpul di sana itu orientasinya hanya materi, uang. Meskipun masing-masing punya target dan misi yang berbeda.

Mereka itu sudah tidak peduli keratonnya hancur, adatnya rusak,” tunjuk Gusti Moeng selaku Pengageng Sasana Wilapa maupun Ketua LDA, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com yang menghubungi tadi siang.

Dari Uang WC Sampai Jual Kios

Jika mencermati pernyataan Gusti Moeng itu, alur dari semua gejala yang tidak wajar itu kelihatan sekali dan jelas sekali jawabannya. Pernyataannya itu seakan menjadi kesimpulan dari serangkaian gejala yang kemudian disebut disorientasi. Dan ujung dari analisis terhadap gejala disorientasi parah itu adalah sisa kesadaran berorientasi yang justru menjadi target utama, yaitu segala sesuatu yang menguntungkan secara materi atau uang.

Kalau kesimpulan paling akhir adalah materi atau uang yang menjadi orientasinya, terlalu kecil atau tidak berarti kalau yang muncul hanyalah dana hibah 2018 dan uang pengoperasion WC umum. Jangan salah, sekoper atribut kebesaran raja yang paling banyak ditinggalkan Sinuhun PB X (emas, batu permata, berlian) yang ”oncat” dari keraton di tahun 2004, berapa milyar nilainya? Juga stasiun pengisian gas Elpiji di Kebakkramat (Karanganyar) yang pernah didirikan Sinuhun PB XII yang kini tidak jelas, berapa nilainya?

Baca : Mengibaratkan Sinuhun, ”Mrucut Saka Gendhongan, Luput Saka Kekudangan”

mangayubagya16
PUNYA ORIENTASI JELAS : Meski posisinya hanya mantudalem (Sinuhun PB XII), tetapi KPH Edy Wirabhumi punya orientasi jelas berusaha ikut melestarikan Keraton Surakarta dalam berbagai bentuk, misalnya serangkaian renovasi dan revitalisasi kawasan Kamandungan, termasuk kompleks Balerata dan Kori Kamandungan dengan dana yang diperoleh dari Kemen PUPR, sebelum 2017. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Kemudian sekoper barang-barang berharga milik Sinuhun PB XII yang diketahui ”oncat” ke Surabaya di tahun 2004, berapa nilainya? Memang tidak ada artinya ketika dibanding dengan hasil operasional parkir di seputar Pendapa Pagelaran Sasana Sumewa yang sudah berjalan puluhan tahun, atau uang yang terkumpul dari para pedagang kecil dan pengusaha jasa hiburan yang datang tiap Sekaten.

Mungkin juga kurang sebanding dengan sejumlah kios di Pasar Klewer dan kios di Pasar Cinderamata yang dikuasai lalu dijual salah seorang pangeran pendukung Sinuhun, karena nilainya sampai belasan milyar di tahun 2018.

Bila benar orientasi yang tersisa dari disorientasi yang diderita seperti itu, sungguh ”nggegirisi”, fantastis (nilai)-nya tidak kalah dengan kasus-kasus korupsi yang sudah berhasil dibongkar KPK. Artinya, ”gangguan” disorientasi yang diderita ”berjamaah” itu punya akibat yang luar biasa untuk ukuran kehidupan wajar.

Tetapi, ini menjadi sangat tidak wajar karena terjadi di dalam masyarakat adat, walau sulit dilepaskan dari keterlibatan orang-orang dari luar (termasuk dari pemerintahan).

Mudah-mudahan, ”disorientasi berjamaah” itu bukan jawaban atas keputusan Sinuhun PB XII, yang menyatakan bahwa Keraton Surakarta bergabung ke dalam NKRI, 17 Agustus 1945 dan Desember 1949 itu. (Won Poerwono-habis)

Baca : MAKN Bentuk Dewan Pimpinan Wilayah Bali Tebentuk

Editor : Budi Sarmun