Tak Paham ”Sabda Pandita-Ratu”, Gejala Disorientasi Parah

mangayubagya7
HAMEMAYU HAYUNING BAWANA : Sinuhun Paku Buwono XII saat menggelar acara sungkeman di hari lebaran, jauh sebelum 2004, tampak sekali masih jauh dari gejala-gejala disorientasi, karena orientasinya banyak memancarkan upaya-upaya hamemamayu-hayuning bawana atau menjaga dunia tetap indah, aman, damai dan sejahtera. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Aneh, Sinuhun dan Keraton Mangayubagya ”Hajadnya” Sendiri (3-bersambung)

SETELAH peristiwa rekonsiliasi secara sepihak antara Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII (Hangabehi) dengan ”mantan” Sinuhun PB XIII tandingannya (KGPH Tedjowulan) di Jakarta yang antara lain ”direstui” Ketua DPR RI Marzuki Ali, kira-kira tahun 2010, di antara serentetan letupan akibat friksi yang terus berlanjut muncul narasi-narasi bernada protes dari antara 35 putra-putri Sinuhun PB XII yang ”prorekonsiliasi sepihak” itu. Di antara yang bersuara keras memunculkan narasi ”Sabda Ratu datan kena wola-wali” itu adalah GPH Madu Kusumo, yang tak lain adalah adik kandung seibu Sinuhun PB XIII.

Banyak lagi narasi bernada protes atau memberi ”stressing” pembenaran terhadap semua yang telah dilakukan para pendukung ”rekonsiliasi sepihak” itu, misalnya yang menyuarakan ”Sinuhun berhak memberi izin warga Baluwarti mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah bangunan yang dihuninya”. Narasi seperti ini sudah konyol, tetapi ada yang lebih konyol lagi, misalnya narasi yang disuarakan GPH Madu Kusumo tentang ”Sabda Ratu datan kena wola-wali” yang sampai diulang beberapa kali dalam setiap kesempatan aksi ”radikal”nya (untuk ukuran masyarakat adat).

Baca : Ajak Mahasiswa Internasional Selami Kearifan Lokal

Narasi yang sama ”radikal”nya, juga sering diungkapkan kakak kandungnya yang notabene seorang seniman dalang, yaitu Ki GPH Benowo. Bahkan jauh sebelum friksi memuncak di sekitar tahun 2004, kakak kandung seibu GKR Wandansari Koes Moertijah atau Gusti Moeng itu ketika menjadi bintang tamu pada sebuah pentas wayang kulit di Pendapa Prangwedanan Pura Mangkunegaran. Di tengah pentas yang disajikan Ki KRT Harbono (kini doktor) itu, pangeran yang berprofesi sebagai dalang itu dengan agak kesal mengungkapkan cita-citanya untuk menjual apa saja yang ada di Keraton Surakarta guna mewujudkan impian dan cita-citanya.

mangayubagya8
ERING BERSILATURAHMI : Beberapa tokoh intelektual kampus dan budaya yang menjadi bagian dari lembaga paranpara nata, lebih banyak berkumpul dan bersilaturahmi dengan Lembaga Dewan Aadat (LDA) yang diketuai Gusti Moeng di forum-forum sarasehan yang digelar di ndalem Kayonan, Baluwarti, beberapa waktu lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Beberapa ilustrasi peristiwa yang muncul sejak Keraton Surakarta dan figur tokoh pemangku adatnya menderita disorientasi akibat friksi hebat di tahun 2004, sungguh ”nggegirisi” atau bikin takut bercampur heran yang luar biasa. Tetapi ketika diteliti lebih jauh dan dicermati satu demi satu, kelihatannya memang seperti itulah gejala-gejala terjadinya disorientasi yang diderita sekumpulan orang yang sejak puncak friksi 2017 itu berada di sekitar Sinuhun PB XIII, yang di dalamnya justru bergabung sebagian besar dari 35 putra/putri Sinuhun PB XII.

Radikal di Lingkungan Adat

Bahkan sekitar seminggu sebelum GKR Galuh Kencana meninggal (SMS.Com, 31/10), sempat berbincang dengan suaramerdekasolo.com membahas tentang aksi ”radikal” seorang putridalem pada sekitar peristiwa jemenengan nata 2004. Aksi itu disertai narasi yang menyatakan diri memilih keluar dari keraton dan bersumpah seumur hidup tidak akan menginjakkan kaki di keraton apabila KGPH Hangabehi yang jumeneng nata sebagai Sinuhun PB XIII.

Kepergian seorang putridalem yang dipersepsikan Gusti Galuh adalah bagian dari dendam masa kecil di antara putra-putri Sinuhun PB XII itu, sambil membawa sekoper atribut kebesaran raja yang nota bene aset sangat penting yang sering dipakai seorang Sinuhun pada saat berlangsung upacara adat. Di sini memang persoalan narasi yang menyertai aksi ”radikal” seorang putridalem itu yang menjadi hal penting untuk dibahas berkait dengan masalah disorientasi, meskipun bagi lingkungan masyarakat adat itu ”oncatnya” sekoper atribut raja yang sering dipakai Sinuhun PB XII dianggap sama dengan kehilangan separo simbol raja.

Baca : Tampilnya Calon Putra Mahkota Sebagai Adipati Lampah

Berdasar gejala-gejala yang bisa membuat publik secara luas terbelalak dan terbengong-bengong itu, tentulah makin menguatkan kesimpulan sementara tentang terjadinya disorientasi di institusi Keraton Surakarta, akibat figur pemangku adatnya, bahkan orang-orang yang berada di sekeliling mendukungnya lebih parah mengalami disorientasi. Dalam bahasa spiritual kebatinan, kondisi institusi keraton dan figur pemangku adatnya yang menderita disorientasi berat, sama halnya sedang koncatan kawicaksanan, koncatan kawaskithan dan paling berat apabila sudah ”koncatan wahyu kanarindran”.

”Menurut saya bukan koncatan wahyu atau koncatan kawicaksanan. Tetapi koncatan akal sehat. Ha…ha….ha….. Tapi ini bahasa gojekan/guyon saya lo……,” sebut salah seorang cucu Sinuhun PB X yang bernama sepuh KPH Raditya Lintang Sasangka dengan gaya kelakarnya, saat dihubungi suaramerdekasolo.com saat dihubungi di tempat terpisah, tadi siang.

Tak Bisa Dilihat Awam

Memang, kata koncatan wahyu atau koncatan kawicaksanan dan kawaskithan, sulit diukur dengan mata telanjang, apalagi oleh orang awam. Tetapi, hal yang berhubungan dengan spiritual kebatinan nonfisik itu, adalah muara kekuatan terakhir yang berkait dengan Sang Hyang Tunggal atau Tuhan YME. Sedangkan turunannya bisa berupa disorientasi, yang gejala-gejalanya seperti contoh-contoh ilustrasi di atas, mulai dari ”mangayubagya ultahnya sendiri” sampai pemikiran radikal yang sangat konyol itu.

Baca :  Tak Ada Paranpara dan Pujangga yang Mau Mendekat

mangayubagya9
ATRIBUT KEBESARAN LENGKAP : Sinuhun Paku Buwono XII dengan atribut kebesaran raja lumayan lengkap, tampak ketika menggelar ritual adang sega dengan dandang Kiai Duda, beberapa tahun sebelum wafat (2004). Atribut tak pernah dikenakan Sinuhun PB XIII, karena sudah ”oncat” dari keraton bersama orang yang membawanya di tahun 2004. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Kalau bentuk-bentuk gejala berupa aktivitas yang tidak dipahami seperti selalu terpampang di papan publikasi banyak merepresentasikan Sinuhun PB XIII dan institusi yang ”sedang dikuasainya”, pemikiran yang radikal dan konyol lebih merepresentasikan oknum-oknum yang mendukungnya sampai saat ini yang bisa mencerminkan gejala kolektif dan umum di lingkungan masyarakat adat itu. Munculnya narasi yang berbunyi ”Sabda Ratu datan kena wola-wali”, jelas sekali melukiskan bahwa figur tokoh yang bersuara itu tidak memahami bahwa keberadaan seorang ”Ratu” (raja Jawa-Red), (seharusnya) selalu bersanding dengan lembaga paranpara nata atau lembaga Kapujanggan.

Baca : Disorientasi atau Koncatan Kawicaksana

Tetapi, yang terjadi ketika narasi itu muncul faktanya Sinuhun atau institusi sejak lama tidak bersanding dengan lembaga think-thank, jauh sekali atau karena dijauhi orang-orang bijak dan cerdik pandai yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk mengemban tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang raja dengan gelar khalifatullah panatagama-nya, yang sekaligus sebagai seorang kepala rumah tangga besar. Di negara-negara barat, kehadiran lembaga think-thank dan sistem ketatanegaraan kerajaan yang disusun, untuk memperkuat prinsip ”The King can do no wrong”, agar raja terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum, termasuk hukum positif, misalnya kasus trafficking, kasus korupsi bantuan hibah dan sebagainya.

Munculnya narasi ”Sabda Ratu datan kena wola-wali” itu justru makin menjelaskan, bahwa raja tidak sedang bersanding dengan para pujangga yang tugasnya menasihati raja. Maka, kebijakan-kebijakan yang keluar macam dawuh-dawuh lewat surat, juga pesan-pesan di papan publikasi itu misalnya, nyaris tanpa kebijaksanaan. Akibatnya, semua yang ada di kawasan Keraton Surakarta dan seisinya diperlakukan seperti miliknya sendiri, karena merasa memperoleh dari warisan orang tuanya (Sinuhun PB XII).

Baca : LDA Berharap Penyelesaian, Karena Kabinet Baru Sudah Terbentuk

Hanya Numpang Duduk

Perilaku aneh dan ganjil seperti itu, akibat tidak memahami makna dalil ”kagungandalem” yang berati milik institusi dengan ”kagungan ingsun” yang artinya milik pribadi seperti yang diatur dalam ”konstitusi” paugeran adat. Dalil itu menjelaskan bahwa ketika seorang putradalem sudah jumeneng nata sebagai seorang Sinuhun, segalanya nyaris menjadi milik atau atas nama institusi, nyaris tidak ada hal-hal yang bersifat pribadi, karena harus dilepaskan semua. Yang ada dan melekat tinggal nama institusi, karena jabatan atau kedudukan Sinuhun itu, berarti representasi/wakil institusi yang dilengkapi segala kewenangan milik institusi.

Baca : Mengibaratkan Sinuhun, ”Mrucut Saka Gendhongan, Luput Saka Kekudangan”

mangayubagya10
MENDENGARKAN MASUKAN : Sinuhun Paku Buwono XII tetap bersedia mendengarkan masukan, walau dari seorang Timbul yang notabene pelawak (Srimulat). Namun, raja tetap memandangnya sama seperti menerima masukan paranpara nata atau pujangga, sehingga terhindar dari disorientasi. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

akanya, Sinuhun PB XII semasa tahtanya (1945-2004), selalu menegaskan bahwa dirinya hanya ”menumpang duduk” atau ”hamung nglungguhi klasa kang gumelar”. Karena senyatanya, keraton yang dibangun sejak Sinuhun PB II dan seisinya dilengkapi dari peninggalan Majapahit dan pendiri Dinasti Mataram itu, tentu saja milik semua trah darahdalem Dinasti Mataram, mulai Sinuhun Amangkurat hingga keturunan PB XIII sekarang ini.

Baca : Jaga Budaya Adiluhung, Pengurus Yayasan Forum Budaya Mataram Dibentuk

”Orang itu apa paham yang dikatakan ta? Saya yakin tidak paham. Bahkan, mengenal lembaga paranpara nata saja tidak. Apalagi paham tentang istilah para pujangga bahwa kebijakan raja yang baik adalah ”Sabda Pandita-Ratu datan kena wola-wali”. Maka, orang itu mung gaco mbengok. Ngawur. Salah fatal. Karena tidak tahu yang dikatakan”.

”Raja yang bijaksana, pasti selalu bersanding dengan para pujangganya (lembaga paranpara nata). Dawuh dan kebijakannya, selalu lewat lembaga kabinetnya. Bukan dibikin dan ditandatangani sendiri. Maka saya membenarkan penilaian Gusti Wandan (Gusti Moeng-Red) terhadap semua yang menderita disorientasi itu,” tunjuk KRT Arwanto Darponagoro, seorang abdidalem administrasi ”pemerintahan” di keraton, yang dihubungi secara terpisah, tadi siang. (Won Poerwono-bersambung)

mangayubagya11
MEMBERIKAN SANTUNAN : KPP Hernowo dan KRA Saptonojati menyerahkan santunan kepada keluarga korban trafficking sesudah kasusnya selesai disidangkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, beberapa tahun silam sebelum 2017(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Baca : ”Jangan Biarkan Keraton Terkesan tak Terawat”

Editor : Budi Sarmun