Tak Ada Paranpara dan Pujangga yang Mau Mendekat

mangayubagya3
MASIH KONDUSIF : Meski secara fisik sudah terlihat mengalami perkembangan yang kurang ideal, pelaksanaan perayaan Sekaten atau hajaddalem Garebeg Mulud semasa KRT Suhadi darmodipuro dan BKPH Prabuwinoto di awal tahun 2000-an, suasananya masih nyaman karena belum mengalami disorientasi dan pranata adat masih konsisten dijalankan. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Aneh, Sinuhun dan Keraton Mangayubagya ”Hajadnya” Sendiri (2-bersambung)

DALAM catatan KRT Yusdianto Budayaningrat yang selama tiga tahun ini banyak menerima masukan dan pertanyaan tentang ”perilaku” ganjil dan aneh tertuju pada figur/lembaga pemangku adat dan institusi Keraton Surakarta, menjadi kisah tersendiri ketika dua komponen lembaga adat itu mengalami disorientasi atau koncatan kawicaksanan. Sebab, dwija atau guru di Sanggar Pasinanon Pambiwara yang bernaung di bawah Yayasan Sanggar Pawiyatan Kabudayan, dan keduanya merupakan bagian yang diayomi Lembaga Dewan Adat (LDA) itu, selama ini sangat aktif berkeliling di berbagai daerah untuk melakukan tugas sosialisasi penguatan ketahanan budaya (Jawa), setidaknya dalam tiga tahun terakhir sejak terjadinya insiden April 2017.

Oleh sebab itu, banyak hal yang ditangkap dan dikumpulkan yang kemudian dipelajari, karena diyakini akan menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki kehidupan di kemudian hari, baik di lingkup paling kecil lembaga Sanggar Pasinaon Pambiwara maupun lingkup sangat luas yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesalahan memaknai sebuah tindakan akibat mengalami disorientasi yang tercermin pada kata ”Mangayubagya” Hajaddalem Pareden (Gunungan) Garebeg Mulud seperti tertulis dalam baliho/spanduk publikasi, hanyalah titik kecil dari arah yang salah dan penyimpangan yang terjadi akibat keraton dan figur pemangku adatnya tak memiliki lembaga paranpara nata atau lembaga Kapujanggan.

Baca : Mengibaratkan Sinuhun, ”Mrucut Saka Gendhongan, Luput Saka Kekudangan”

Kesalahan atau penyimpangan yang tampak dari perilaku ganjil atau aneh akibat disorientasi yang disebabkan tidak adanya pihak yang memberi sumbang saran (paranpara nata/Kapujanggan), tak hanya bisa dilihat dari penyelenggaraan hajaddalem garebeg Mulud atau Sekaten yang memiliki porsi agak besar untuk konsumsi (edukatif/informatif) publik. Ada upacara adat yang porsinya sangat besar untuk konsumsi internal, tetapi memiliki tingkat keganjilan dan keanehan yang lebih fatal ketika dipublikasikan, yaitu ritual tingalan jumenengan dalem atau ulang tahun tahta Sinuhun.

mangayubagya4
SUASANA YANG BEDA : Suasana berjualan di zona pedagang makanan tradisi seperti nasi liwet di halaman kompleks Masjid Agung ketika berlangsung perayaan Garebeg Mulud atau Sekaten beberapa waktu sebelum 2017, tampak sangat tenang dan optimistik dibanding suasana ritual yang sama yang puncaknya berlangsung Sabtu (9/11) lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Mangayubagya” Ultahnya Sendiri

Tingkat keganjilan dan keanehannya menjadi luar biasa, karena perayaan ulang tahun diselenggarakan untuk diri figur pemangku adat (Sinuhun) sendiri, tetapi di dalam spanduk atau baliho yang dipasang di halaman Kamandungan, juga menggunakan kata ”Mangayubagya” yang konotasinya berlawanan. Padahal, di situ jelas ada foto Sinuhun dan istrinya, ada simbol Sri Radya Laksana (institusi Keraton Surakarta) dan kalimat hajaddalem tingalan jumenengan, yang tentu diasumsikan sebagai tokoh yang sedang merayakan ulang tahun tahta, simbol institusi sebagai penyelenggaranya, tetapi anehnya ada tulisan ”Mangayubagya” yang bisa dipersepsikan sekaligus sebagai yang ”menyambut gembira” tingalan jumenengan itu.

Baca : Kecewa Sangat Dalam, Karena Sinuhun ”Membelot”

”Itu yang tampak, karena bisa dilihat publik secara jelas. Banyak kesalahan fatal yang tidak terpublikasikan. Misalnya surat-menyurat, dawuh-dawuh dan lalu-lintas administratif untuk memperlihatkan bahwa mereke bekerja. Tetapi karena mereka tidak tahu posisi dan kedudukannya, ya jadi salah semua. Saya lebih banyak diam sambil ngelus dada ketika teman-teman dari Sanggar Pasinaon atau Pakasa bertanya soal keanehan itu. Tetapi saya ingin berusaha menjelaskan sesuai bidang saya,” jelas KRT Yusdianto Budayaningrat menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, kemarin.

Baca : Dinas Kebudayaan Surakarta Genjot Pembinaan Karakter Seni Budaya Usia Dini

Perihal munculnya gejala perilaku aneh dan ganjil yang mengisyaratkan telah mengalami disorientasi, juga termasuk ketika sekelompok orang yang bekerja pada lembaga Sinuhun menerbitkan sebuah surat permohonan yang dikirim ke Polda Jateng, beberapa bulan lalu. Surat untuk memperkuat perintah pengosongan semua bangunan aset keraton dari segala bentuk aktivitas yang dianggap liar itu, dimaksudkan untuk memohon dukungan (personel) guna menertibkan segala kegiatan yang berlangsung di sejumlah bangunan di kawasan Keraton Surakarta, dan yang menggunakan sejumlah bangunan itu meninggalkan tempat.

Surat yang kelihatan runtut, resmi dan meyakinkan itu, tampak ditandatangani secara manual oleh Sinuhun PBXIII. Secara kebetulan, salah satu kegiatan yang dimaksud untuk ditertibkan adalah aktivitas perkantoran di kantor Badan Pengelola (BP) yang selama ini digunakan untuk berkantor GKR Wandansari Koes Moertijah sebagai Koordinator Bidang Pelestarian/Pengembangan Seni Budaya dalam struktur BP, kegiatan LDA, kegiatan Pakasa dan sebagainya. Kompleks klinik kesehatan keraton juga dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas perkantoran yang mengurusi soal sentanadalem.

Baca :Disorientasi atau Koncatan Kawicaksanan?

mangayubagya5
SERBA SALAH : Di satu sisi, keraton hendak menolong para pedagang yang pasarnya belum dibangun kembali, tetapi di sisi lain suasana di satu sudut di Alun-alun Lor ini ini mengganggu aktivitas adat keraton semisal prosesi Garebeg Mulud yang menuju Masjid Agung. Apalagi ketika sedang mengalami disorientasi yang gejalanya tidak paham kalau terjadi hal yang aneh atau salah. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Dinyatakan Cacat Permanen

Tentu saja bukan insiden upaya pengusiran yang diawali dengan kedatangan dua perwira Polres yang langsung dihadapi KPH Edy Wirabhumi dan GKR Galuh Kencana (waktu itu). Tetapi, tatacara administratif terwujudnya surat perintah penertiban dan permohonan bantuan Polda untuk mengosongkan semua bangunan dari berbagai kegiatan itu, yang menjadi titik persoalan yang seakan melengkapi serangkaian keganjilan perilaku akibat disorientasi itu.

Keganjilan dalam penerbitan surat perintah pengosongan sekaligus permohonan bantuan Polda itu, terletak pada wujud fisik surat itu, apalagi ada tandatangan langsung dari Sinuhun PB XIII. Bagaimana surat itu bisa dibuat Sinuhun PB XIII, atau mungkin hanya sekadar dikoreksi Sinuhun, terlebih bisa ditandatangani langsung Sinuhun, kalau Pengadilan Negeri Sukoharjo di tahun 2015-an sudah menyatakan Sinuhun menderita cacat permanen?. Seperti pernah diberitakan di berbagai media waktu itu, akibat keputusan pengadilan itulah yang membuat Sinuhun lepas dari jeratan hukum kasus trafficking.

Baca : Pentas Kolosal Budaya Lintas Agama Meriah dan Bermakna

”La wong cacat permanen kok masih bisa bikin surat. Masih bisa tandatangan lagi…. ‘Kan sudah jelas kalau semua itu akal-akalan ta? Makanya, semua dawuh yang terbit dalam bentuk tulisan, salah semua. Itu jelas sekali mencerminkan kualitas orang-orang di sekitar Sinuhun. Semua yang di situ tidak paham apa yang dilakukan. Apalagi yang menyangkut kaidah bahasa Jawa. Lak ngisin-isinke ta? Mosok keraton bikin publikasi seperti itu?”

”Tapi, biar saja mereka berjalan dalam kegelapan. Biar saja serba salah. Biar diterus-teruskan. Sing waras ngalah….,” ketus Ketua LDA GKR Wandansari Koes Moertijah sambil tertawa geli saat dihubungi terpisah, tadi siang. Karena kapasitas sebagai representasi keraton, Ketua Yayasan Sanggar Pawiyatan Kabudayan itu juga mengaku akan menjadi pembicara dalam ”Seminar Persamaan Persepsi Tata Rias Pengantin Solo Putri dan Solo Basahan 2019, di Hotel Aston Inn, Semarang, 14-15 November ini.

Takut Ketularan Tidak Waras

Pengageng Sasana Wilapa yang akrab disapa Gusti Moeng itu juga tidak keberatan apabila institusi keraton dan figur pemangku adatnya sedang mengalami disorientasi. Menurutnya, persepsi disorientasi atau koncatan wahyu atau apa saja yang pengertiannya sama dengan itu, sangat meyakinkan karena sangat menguatkan fakta yang ada bahwa yang bersangkutan dinyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo mengalami cacat permanen.

mangayubagya6
AKIBAT DISORIENTASI : Salah satu wujud nyata akibat mengalami disorientasi, yaitu penyalahgunaan wewenang yang bisa jadi tanpa disadari telah merusak tata ruang kegiatan pendukung ritual Garebeg Mulud atau Sekaten. Akses keluar-masuk prosesi gunungan di pintu depan kompleks Pagelaran Sasana Sumewa justru ditutup untuk stand berjualan. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Baca : MAKN Bentuk Dewan Pimpinan Wilayah Bali Tebentuk

Fakta itu semakin meyakinkan, ketika menunjuk pada muara asal-usul yang menjadikan semua kondisi sekarang ini, yaitu karena figur pemangku adat dan institusi keraton tidak memiliki atau jauh dari sentuhan lembaga paranpara nata atau lembaga Kapunjanggan. Terlebih, representasi lembaga think-thank yang tinggal tersisa di LDA, juga terpisah jauh dari kehidupan Sinuhun dan institusi adat yang sedang ”dikuasai”.

”Kalau kerajaan-kerajaan di Eropa yang masih eksis sampai sekarang tak pernah ada masalah antara raja dengan hukum, itu karena benar-benar menerapkan prinsip The King can do no wrong. Karena yang bekerja dan bertanggungjawab ya lembaga di dalam kerajaan. Kalau di sini, ya bisa pengageng Sasana Wilapa atau Pengageng Parentah Keraton. Bukan raja yang bikin surat sendiri. Itu ngawur”.

”Tetapi karena semua yang ada di situ mengalami disorientasi atau koncatan kawicaksanan, ya betul juga kalau dianggap sudah tidak waras semua. La kalau sudah (dianggap) tidak waras, apa ada paranpara atau pujangga yang mau mendekat? Ya pada menjauh semualah. Takut ketularan tidak waras hi…hi…hi…,” ketus penerima ”The Fukuoka Culture Prize Award” dari Jepang 2012 itu meneruskan kelakarnya. (Won Poerwono-bersambung)

Baca : Pameran di Thailand, FSRD UNS Usung Seni Lukis Pengunjung

Editor : Budi Sarmun