Akui Terlambat Susun Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

benda-cagar-budaya-klaten
BENDA OBJEK: Benda diduga cagar budaya dikumpulkan warga di Dusun Krapyak, Desa Dompyongan, Kecamatan Jogonalan. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Pemkab Klaten terlambat menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) sebab daerah lain sudah ada. Namun tahun ini Pemkab akan menyelesaikan dokumen itu sesegera mungkin.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemkab Klaten, Endang Hediyati mengatakan Kabupaten Klaten belum menyusun meskipun kabupaten lain sudah memiliki.

”Kami akui terlambat dan kami sadari. Mungkin lupa sebab banyaknya kegiatan kadang kami lupa,” jelasnya, Selasa (12/11).

Baca : Ajak Mahasiswa Internasional Selami Kearifan Lokal

Menurutnya selama ini sebenarnya Dinas sudah merencanakan sejak lama tetapi banyaknya kegiatan menjadikan lupa. Untuk itu tahun ini Dinas akan mengumpulkan semua elemen untuk menyosialisasikan pembuatan dokumen itu. Dinas dalam waktu dekat akan mengundang semua elemen dari tingjat kabupaten sampai kecamatan untuk hadir sosialisasi. Setiap elemen diminta memasukan pokok pikiran ke dalam dokumen itu.

Sebagai langkah persiapan, Dinas sudah melakukan studi banding ke Kabupaten Boyolali yang sudah memiliki dokumen itu.
Sosialisasi akan menghadirkan nara sumber dari Dinas maupun lintas instansi seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jateng. Kabupaten Klaten penting memiliki dokumen itu sebab akan menjadi dasar langkah pemerintah untuk memajukan kebudayaan dan melestarikannya.

Baca : ”Jangan Biarkan Keraton Terkesan tak Terawat”

Apalagi, tambah Endang, di berbagai wilayah Kabupaten Klaten sebenarnya memiliki banyak potensi kebudayaan yang aspeknya sangat luas. Menurut Kepala Seksi Seni Budaya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemkab Klaten, Rini Sri Mulyani, dalam dokumen itu akan mencakup semua pokok pikiran tentang seni dan budaya. ” Seni budaya itu aspeknya sangat luas jadi termasuk di dalamnya cagar budaya,” katanya.

Menurutnya dokumen itu merupakan garis besar dan akan dilanjutkan dengan penyempurnaan dokumen secara bertahap. Program itu merupakan program 2018 tetapi karena terkendala anggaran menjadi terlupakan sehingga baru akan diupayakan tahun ini untuk disusun. Padahal daerah lain sudah memiliki dokumen itu. Dokumen itu nantinya akan dikaji dan dianalisa oleh tim, termasuk di dalamnya perguruan tinggi.

Output yang ingin dicapai Pemkab adalah dokumen itu nantinya menjadi dasar pengembangan seni dan budaya. Kemana dan bagaimana seni budaya akan dikembangkan akan tertuang di dalamnya. (Achmad H)

Baca : Jaga Budaya Adiluhung, Pengurus Yayasan Forum Budaya Mataram Dibentuk

Editor : Budi Sarmun