Konsekuensi atau Harus Diurus Negara ?

putra-putri-keraton-surakarta1
MENGGALI PELUANG : Sejak 2004, Keraton Surakarta mulai mandiri dengan menggali peluang-peluang bisa bekerjasama dengan pihak lain dalam berbagai bentuk, misalnya kerjasama dengan sejumlah pengusaha Malaysia, yang hasilnya bisa untuk gaji semua bebadan dan kalangan abdidalem garap. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Nasib Putra-Putri Sinuhun PB XII Setelah di Alam Republik (1-bersambung)

KALAU benar-benar ditakar dengan akal sehat, apa yang dialami keluarga kecil Sinuhun Paku Buwono (PB) XII saat menghadapi realitas berada dalam suasana republik mulai 17 Agustus 1945 silam, bisa melahirkan dua anggapan/persepsi yang saling bertolak-belakang.

Yang pertama, apa yang dialami keluarga kecil raja itu pada perjalanan kemudian apapun wujudnya, memang menjadi sebuah konsekuensi perjalanan kehidupan kerajaan, dan sebaliknya sebenarnya ada faktor yang bisa merubah itu sehingga keluarga kecil itu bisa survive dalam ukuran layak.

Tetapi mengapa, fakta kehidupan 35 putra-putri Sinuhun PB XII sekarang ini lebih mengesankan berada di posisi yang menanggung akibat dari sebuah konsekuensi perjalanann kehidupan kerajaan? Mengapa mereka seakan yang menanggung akibat dari penggabungan wilayah nagari Mataram Surakarta Hadiningrat ke dalam NKRI? Dan mengapa mereka yang seakan menanggung akibat dari pelepasan kedaulatan ekonomi Keraton Surakarta setelah bergabung dalam NKRI?

Masih banyak pertanyaan yang bisa memudahkan dalam melukiskan akibat perubahan yang luar biasa ketika NKRI lahir sejak 1945, apalagi ketika Wapres Moh Hatta dan Sinuhun PB XII dan 20-an ”raja” meyakinkan kepada dunia bahwa semua kerajaan sudah benar-benar mendukung NKRI pada KMB di Denhaag, Belanda, 1949.

Baca : Benda Bernilai Tinggi Yang Masuk Pasar Gelap, Rata-rata Hasil Tindak Kejahatan

Dan, satu pertanyaan lagi yang bisa melukiskan rumusan jawaban atas sejumlah pertanyaan itu, adalah ”Apa saja yang termasuk diserahkan kepada negara seperti bunyi teks Proklamasi 17 Agustus/1945 dan sebaliknya apa yang diberikan negara untuk menjamin kelangsungan hidup (minimal) keluarga kecil PB XII?”.

Memang, para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan selalu menyemangati rakyat khususnya kalangan generasi muda dengan dengan kata ”Jangan pernah bertanya apa yang kau dapat dari negara, tetapi bertanyalah apa yang sudah kamu berikan kepada negara?”, seakan-akan mutlak adanya, dan mulia adanya.

Tetapi, bagaimana dengan nasib Sinuhun PB XII dan (minimal) keluarga kecilnya? Rasanya sudah terlalu banyak yang sudah diberikan kepada negara, apakah kemudian tidak boleh bertanya apa yang sudah diberikan negara kepada mereka?

putra-putri-keraton-surakarta2
BANTUAN PANGAN : Selain jaminan kesejahteraan lewat gaji yang rutin diterima tiap bulan, sejak 2004 Keraton Surakarta yang berusaha mandiri banyak mendapat simpati dunia internasional seperti bantuan pangan yang diberikan sejumlah pengusaha dari Malaysia kepada kalangan abdidalem garap, sebelum 2017. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Ikut Menanggung Akibat

Pertanyaan terakhir malah dibenarkan dengan beberapa pasal di dalam konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan/penghidupan yang layak. Apakah jaminan itu termasuk 35 putra-putri Sinuhun PB XII?

Apakah keluarga kecil PB XII juga menjadi bagian yang dijamin kehidupan sosialnya seperti bunyi sebuah pasal di UUD 45 itu? Bila kondisi mereka tidak elok dimasukkan ke dalam kategori itu, lalu apa arti bunyi pasal 18 UUD 45?

Baca : Ternyata Pura Mangkunegaran Juga Pernah Kehilangan ”Badhong”

”Kalau dipikir panjang, memang sudah menjadi konsekuensi bahwa setiap kerajaan di zaman dulu memiliki liku-liku perjalanan hidup yang hampir sama, yaitu bisa hancur sama sekali akibat perang, lalu muncul kembali. Itu seakan sudah menjadi konsekuensi. Tidak ada bedanya ketika hampir semua kerajaan yang ada saat itu, menyatakan menggabungkan diri ke dalam NKRI”.

”Tetapi saya tidak tahu, mengapa putra-putri Sinuhun PB XII itu seakan-akan harus ikut menanggung akibatnya. Sedangkan negara seakan-akan tidak mau tahu terhadap nasib kami semua yang menjadi keluarga kecilnya. Tetapi mungkin saja, aspirasi Sinuhun soal kelangsungan Keraton Surakarta pasca bergabung ke NKRI sudah diakomodasi dalam pasal 18 UUD 45,” jelas GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) saat ditanya suaramerdekasolo.com belum lama ini, tentang ”nasib” 35 putra/putri Sinuhun PB XII sejak memasuki zaman NKRI.

Pasal 18 UUD 45 yang antara lain berbunyi ”…Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat yang ada sebelum NKRI…”, yang pertama adalah sebuah bentuk pengakuan dan jaminan terhadap kelangsungan Keraton Surakarta.

Baca : MAKN Bentuk Dewan Pimpinan Wilayah Bali Tebentuk

Bila menyimak Perpres No 29/1964 yang menurunkan SKB Kementerian Politik dan Hukum, Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan yang menegaskan kewajiban negara memberi bantuan lewat Pemprov Jateng, sebenarnya sudah sangat ”menghibur” atau menjadi ”pelipur lara” atas nasib yang disandang 35 putra/putri Sinuhun PB XII.

putra-putri-keraton-surakarta3
PEMBAGIAN GAJI : Keraton Surakarta yang berusaha mandiri sejak 2004, mampu menggaji kalangan pejabat semua bebadan dan jajarannya termasuk 500-an abdidalem garap. Walaupun yang diterima tiap pejabat sekelas ”Pengageng”, besarnya masih jauh dibawah UMR, seperti yang diterima KPH Sangkoyo Mangunkusumo selaku Pengageng Kartipraja. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Paradigma Kewajiban Berubah

Bantuan berupa gaji atau apapun istilahnya kepada kalangan putra-putridalem, abdidalem garap yang bahkan bisa ”dijereng-jereng” (dimaksimalkan) untuk dinikmati kalangan sentanadalem, bisa dianggap sebagai jaminan hidup atau bisa menjadi modal jaminan kelangsungan hidup.

Baca : Pentas Kolosal Budaya Lintas Agama Meriah dan Bermakna

Meskipun, pada perkambangan kemudian ada sebuah pemahaman yang lebih baik, yaitu ketika Pemkot (Surakarta)pun juga membatu, karena bantuan dari Perprov lama-lama hanya cukup untuk sebagian perawatan dan pelaksanaan upacara adat.

”Itu mulai tahun kapan saya tidak tahu. Tetapi bantuan yang tadinya bisa memberi subsidi kebutuhan hidup kalangan putra-putri, sentana dan abdidalem garap itu, lama-lama tidak cukup. Karena, nilai kebutuhan hidup terus meningkat dari waktu ke waktu. Keraton yang dulu punya penghasilan untuk membiayai upacara adat, menjadi tidak punya. Akhirnya, bantuan dari Pemprov lebih banyak disalurkan untuk biaya upacara adat. Itu masih tidak cukup. Maka minta bantuan ke Pemkot”.

”Di tengah jalan, paradigma berubah. Dari kewajiban memberi, berubah menjadi memberi kalau diminta. Padahal, kewajiban memberi itu amanat pasal 18 UUD 45, melalui Perpres No 29/1964. Peraturan presiden (Perpres) itu sampai sekarangmasih berlaku, belum dicabut lo. Kalau katanya (bantuan) diserahkan Sinuhun PB XIII, mana buktinya?. Karena 500-an abdidalem garap yang berhak menerima gaji nyatanya tidak menikmati bantuan itu,” tunjuk GKR Wandansari yang akrab disapa Gusti Moeng itu mencontohkan. (Won Poerwono-bersambung)

Baca : Dinas Kebudayaan Surakarta Genjot Pembinaan Karakter Seni Budaya Usia Dini

Editor : Budi Sarmun