LDA Berharap Penyelesaian, Karena Kabinet Baru Sudah Terbentuk

lda-keraton-surakarta1
MEMBERI PENJELASAN : Sebagai seorang koreografer sekaligus Ketua Sanggar Pawiyatan Beksa, Gusti Moeng memiliki pekerjaan memberi penjelasan tentang kekayaan seni tari khas Keraton Surakarta, misalnya saat dikunjungi guru-guru seni tari dari Kota Semarang, beberapa waktu lalu. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)
  • Biarkan Bekerja, Agar Keraton Hidup

SOLO, suaramerdekasolo.com– Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta yang diketuai GKR Wandansari Koes Moertijah berharap, agar segera ada langkah penyelesian tuntas atas friksi berlarut-larut yang terjadi di Keraton Surakarta, karena Presiden Jokowi sudah terpilih kembali dan kabinet baru (2019-2024) sudah terbentuk.

Setidaknya, proses penyelesaian yang pernah dilakukan Kemenko Polhukam (lama) Wiranto atas penugasan Presiden tetapi gagal-total itu, segera bisa ditindaklanjuti oleh Kemenko Polhukam baru Prof Mahfud MD.

”Tentu saja, setelah Prof Mahfud ditunjuk secara resmi oleh Presiden untuk tugas itu. Yang jelas kami berharap, Kemenko Polhukam yang baru bisa segera mengatasi persoalan (friksi) di keraton yang berlarut-larut sampai sekarang. Tujuannya ‘kan rekonsiliasi tuntas. Kami sudah siap untuk itu. Karena kami berharap agar segera bisa masuk (keraton) dan kembali bekerja,” tegas GKR Wandansari Koes Moertijah yang akrab disapa Gusti Moeng, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, tadi pagi.

Baca : Praktik Perdagangan “Gelap” Jadi Subur Karena Jauh dari Jangkauan Hukum

Baca : Ternyata Pura Mangkunegaran Juga Pernah Kehilangan ”Badhong”

Jadi, lanjut Ketua LDA yang juga Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta itu, rekonsiliasi total dan tuntas yang diharapkan datang dari Kemenko Polhukam baru, dimaksudkan agar semua putra-putri Sinuhun PB XII dan semua kerabat trah Dinasti Mataram bisa bersatu kembali dan rukun.

Setelah kembali bersatu, semua unsur bebadan (kabinet) yang ada, bisa bekerja kembali seusia bidang masing-masing untuk merawat keraton dan menjaga kelestariannya sebagai sumber dan pusat budaya (Jawa).

lda-keraton-surakarta2
MEMUKUL KEPRAK : Memandu jalannya sajian tari dengan memukul keprak pada saat ada latihan rutin atau untuk persiapan pentas di Pendapa Sasanamulya ini, adalah salah satu pekerjaan Gusti Moeng yang menjadi salah satu simbol kehidupan di Keraton Surakarta. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Akan Terseleksi Sendiri

Bekerjanya kembali semua unsur bebadan bahu-membahu yang ada di dalam lembaga, sudah mendesak dilakukan mengingat kondisi fisik keraton sudah tidak terurus sejak April 2017, bahkan diyakini Gusti Moeng tingkat kerusakannya justru bisa bertambah.

Selain itu, aktivitas pelestarian budaya sebagai pertanda atau simbol eksistensi keraton harus terus dilakukan, terlebih karena keraton masih dibutuhkan publik secara luas, terutama untuk keperluan memperkuat ketahanan budaya bangsa.

Proses rekonsiliasi total dan tuntas itu, menurut Ketua Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta itu harus dimulai dengan bertemunya semua kerabat dengan prioritas mempertemukan semua putra-putri Sinuhun PB XII sebagai prioritas awal. Karena, yang dipersepsikan telah terjadi friksi oleh pihak luar adalah di antara putra-putri Sinuhun PB XII.

Baca : Benda Bernilai Tinggi Yang Masuk Pasar Gelap, Rata-rata Hasil Tindak Kejahatan

Baca : Jabatan Ketum MAKN Dibiarkan Kosong, Pura Pakualaman Jogja Utus KPH Indro Kusumo

”Prioritas awal dipertemukan dulu kami semua putra-putri Sinuhun (PB XII). Setelah itu baru dengan kerabat trah yang bergabung di LDA. Mengapa begitu, karena Keraton Surakarta dengan segala isinya adalah milik dinasti. Bukan milik pribadi raja yang berkuasa dan keluarganya, atau orang-orangnya. Kami sudah siap bertemu untuk berbagai peran. Kami sudah rindu bekerja.

Kalau semua sudah berada di posisi masing-masing dan memulai bekerja, pada perjalanan kemudian akan terseleksi dengan sendirinya atau secara alami,” jelas koreografer sekaligus Ketua Sanggar Pawiyatan Beksa Keraton Surakarta yang mendapat berbagai penghargaan skala nasional dan internasional itu.

Di tempat terpisah, KPH Edy Wirabhumi selaku pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta (LHKS) menyebutkan, seandainya Kemenko Polhukam baru ditunjuk untuk menjalankan tugas menuntaskan rekonsiliasi di keraton melanjutkan yang sudah diawali pendahulunya, pasti akan menempuh dua hal.

Yang pertama pola penyelesaian secara kekeluargaan dalam rangka rekonsiliasi, yang kedua pola penyelesaian secara hukum sambil menunggu keputusan hukum tetap yang prosesnya sedang berlangsung.

Baca : Gelar Kidung Macapatan Buat Jokowi Jelang Pelantikan

lda-keraton-surakarta3
BAGIAN PEKERJAAN : Selain berkantor di Sasana Wilapa yang berkaitan dengan tugas-tugas kesekretariatan, aktivitas menunggui latihan tari, melatih koreografi dan memandu dengan pukulan keprak, adalah bagian dari pekerjaan seorang Gusti Moeng dalam pelestarian seni budaya yang menjadi simbol kehidupan Keraton Surakarta. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Tunggu Proses Hukum

Bila penyelesaian secara kekeluargaan bisa ditempuh sesegera mungkin, tetapi penyelesaian secara hukum yang menyangkut legal standing administrasi kelembagaan harus menunggu dua proses hukum yang sedang berjalan. Yaitu kasasi di Mahkamah Agung atas gugatan perdata terhadap SK Mendagri yang menyebutkan Sinuhun PB XIII secara pribadi sebagai ”pemilik” keraton, dan proses gugatan perdata yang dilakukan beberapa wayahdalem Sinuhun PB XII tentang penutupan (sebagian) layanan publik di keraton melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

”Jadi harus menunggu proses hukum itu dulu. Ya, tentu harus bersabar. Penyelesaian menurut hukum itu perlu waktu, karena menyangkut struktur bebadan (kabinet) yang termasuk sedang diuji secara hukum. Keputusan hukum itu nanti, akan menjelaskan banyak hal kepada siapa saja. Termasuk kepada pemerintah sendiri,” papar KPH Edy. (won)

Baca : Ki Seno Nugroho, Titisan Ki Narto Sabdho itu Telah Lahir

Editor : Budi Sarmun