Diserahkan kepada Negara, Diberi Ganti Rumah?

benda-pusaka-1
BARISAN KARTINI : Gusti Moeng bersama empat putri Sinuhun PB XII dan GKR Timoer putri Sinuhun PB XIII ketika terlibat langsung dalam ritual Garebeg Mulud, beberapa waktu lalu, Mereka adalah enam ''Kartini'' pendekar Keraton Surakarta yang selama ini berjuang menjaga eksistensi dan lestarinya Keraton Surakarta, jauh dari pikiran-pikiran merusak peninggalan leluhur dinastinya. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Kisah Benda-benda Bernilai Sejarah yang ”Lari” ke Luar Negeri (5-bersambung)

SEBELUM seniman dalang segala jenis wayang, Ki Bambang Suwarno, terperangah ketika mendengar kabar pemerintah Belanda berencana hendak mengembalikan benda-benda seni budaya bernilai sejarah kepada pemerintah RI, doktor di bidang seni pertunjukan itu menyatakan setuju apabila benda-benda peninggalan sejarah di Keraton Surakarta diserahkan kepada pemerintah agar dipelihara.

Pernyataan itu nyaris sama dengan jawaban Menteri Kebudayaan di era Presiden SBY, Jero Wacik, ketika bertemu GKR Wandansari Koes Moertijah dan dimintai solusi untuk penyelesaian persoalan di Keraton Surakarta.

Saran menteri asal Bali itu secara tidak langsung meminta kepada seluruh kerabat Keraton Surakarta untuk menyerahkan keraton kepada pemerintah, dan sebagai gantinya semua putra-putri almarhum Sinuhun Paku Buwono XII akan diberi rumah untuk ditinggali. Sedangkan keraton seisinya akan dijadikan museum dan dipelihara negara/pemerintah.

Soal kompensasi itu, pendapat Ki Bambang Suwarno agak beda sedikit, karena menyarankan agar aset benda-benda peninggalan sejarah saja yang diserahkan pemerintah, sedang bangunan kompleks keraton masih bisa dimanfaatkan kalangan kerabat.

benda-pusaka-2
HANDAL BEKERJA : Beberapa putra-putridalem dan kerabat yang sedang berikrar sebagai pengageng bebadan dan jajarannya di depan Sinuhun Paku Buwono XIII di tahun 2004, adalah sekelompok kecil kerabat yang sangat peduli dan handal bekerja dalam menjaga eksistensi dan pelestarian Keraton Surakarta, tetapi justru kini disingkirkan ke luar keraton. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Meski dua pendapat dan saran itu muncul dari orang berbeda di waktu yang berbeda, tetapi esensinya memiliki kemiripan, yang seakan mewakili persepsi dan harapan publik secara luas.

Terlebih ketika menyimak esensi isi Keppres No 23 tahun 1988 tentang, Pembentukan Badan Pengelola Keraton Surakarta, yang diterbitkan pemerintah Orde Baru kira-kira 10 tahun sebelum rezim yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun itu runtuh.

Bila melihat dari sisi kesejarahan, ketiga saran yang salah satunya sudah mewujud dalam lembaga yang menjembatani itu rasanya justru berseberangan, terlalu ”nyangklak” (berani) kalau saran itu ditempatkan pada perspektif NKRI sebagai saudara muda dan Keraton Surakarta sebagai kesatuan masyarakat adat yang lebih dulu ada ditempatkan sebagai saudara tua (suaramerdekasolo.com, 24/9).

Namun karena yang muncul ke permukaan hanya satu alternatif itu yang seakan-akan menjadi satu-satunya solusi, maka saran-saran itu bisa memunculkan banyak tafsir.

Jadi Beban Pemerintah?

Apalagi ketika secara tidak langsung, pemerintah Belanda sudah memberi contoh tentang beratnya merawat benda-benda seni budaya bernilai sejarah asal Indonesia, sebagian besar dari Jawa alias Dinasti Mataram.

Hal yang dirasa berat adalah besarnya anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan, karena Belanda dan negara-negara di Eropa yang dalam waktu 10 tahun terakhir ini sedang dan diperkirakan masih akan ”tiarap” karena resesi ekonomi.

benda-pusaka-3
JADI SIMBOL : Gusti Moeng ketika diminta tim seleksi penghargaan The Fukuoka Art and Culture Prize Award dari Jepang untuk mepresentasikan dirinya sebagai tokoh pelestari seni budaya khas Keraton Surakarta, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, 2012. Dia jadi simbol penjaga eksistensi dan pelestarian keraton di antara 35 putra-putri Sinuhun PB XII. (suaramerdekasolo.com/

”Kalau Belanda yang tergolong kuat ekonominya saja sampai mengeluh keberatan merawat aset-aset kita, bagaimana lagi dengan pemerintah kita? Eropa terkena resesi, bahkan Amerika juga akan mengalami itu, tentu berpengaruh ke Indonesia. Kalau begitu, bagaimana nasib aset-aset Keraton Surakarta dan dari Indonesia lainnya kalai benar-benar dikembalikan ke Indonesia?”.

”Bagaimana pula nasib (aset-aset keraton) yang ada sekarang ini, malah disarankan juga diserahkan kepada negara/pemerintah? Apakah tidak menambah beban pemerintah?,” jelas KPH Edy Wirabhumi kepada suaramerdekasolo.com, ketika dimintai pandangan-pandangannya terhadap nasib keraton dan aset-asetnya, di samping sikap serta persoalan yang dihadapi pemerintah akhir-akhir ini

Selain faktor kesejarahan yang di dalamnya ada peran dan andil Keraton Surakarta terhadap eksistensi NKRI, ada banyak alasan dan pertimbangan yang sangat bertolakbelakang dengan esensi beberapa saran dan maksut dibentuknya badan pengelola keraton. Terlebih, di dalam saran-saran itu terkesan seolah-olah Keraton Surakarta itu adalah hak milik 35 putra-putri yang mewarisi harta yang ditinggal Sinuhun Paku Buwono XII, kemudian pemerintah disarankan memberi ganti rugi berupa tanah atau rumah untuk tempat tinggal 35 putra-putri tersebut.

Pertarungan dalam Suksesi

Kalau caranya melihat persoalan eksistensi Keraton Surakarta hanya dari beratnya mengurus aset-aset koleksi benda budaya dan sebagai cara yang mudah agar bisa menghindari tindak kejahatan terhadap aset-aset benda budaya itu, justru semakin memperlihatkan bahwa kerusakan keraton di satu sisi dan sikap diam penguasa di sisi lain, serta sikap apatis publik secara luas di sisi lain lagi selama ini, benar-benar ada skenario besar.

Skenario itu antara lain, melumpuhkan pelan-pelan kekuatan internal dan eksistensi keraton, mulai dari lepasnya kedaulatan politik dan ekonomi hingga menciptakan pertarungan antar putra-putri Sinuhun PB XII dan kerabat dengan bungkus persaingan/perebutan suksesi alih kepemimpinan.

benda-pusaka-4
CALON PUTRA MAHKOTA : Melihat penampilan dan caranya berbaur, apa yang sedang dilakukan KGPH Mangkubumi memang jauh dari kesan yang terlukis dalam doktrin seorang calon putra mahkota Keraton Surakarta di zaman sebelum ada NKRI. Namun kesederhanaannya itu justru menjadi simbol generasi muda yang peduli pada pelestarian keraton. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Kemudian, pembiaran terjadinya tindak kejahatan terhadap benda-benda budaya, tumbuhnya kekuatan-kekuatan politik yang saling berseberangan karena berafiliasi ke beberapa partai dan sebagainya.

Ini merupakan potensi untuk menghancurkan diri mereka sendiri, tanpa perlu meninggalkan jejak-jejak masa lalu, karena ambisi sang kreator yang menginginkan Indonesia benar-benar baru, kira-kira memang begitu.

Yang selalu muncul di permukaan dan banyak menyita perhatian publik, memang benar jika ada berita-berita yang berkaitan dengan hilangnya benda-benda budaya bernilai sejarah atau antik dari keraton, juga dari tempat lain.

Satu lagi, berita-berita tentang perebutan kekuasaan seperti yang terjadi di tahun 2004, tetapi persoalannya terus muncul dan sampai kini belum ada penyelesaiannya.

Keraton Wajib Dilestarikan

Tetapi, berita-berita yang berkaitan dengan hilangnya benda-benda budaya, misalnya rebab gading, pedang prajurit, gamelan Kiai Gentana asal Thailand, pot bunga, topeng, naskah-naskah kuno atau anak wayang pusaka, memang menjadi ramai diperbincangkan, tetapi begitu cepat hilang.

Karena publik secara luas terutama di Solo dan sekitarnya, seakan sudah tahu bagaimana proses hilangnya?, bekerjasama dengan (orang dalam) siapa? kira-kira siapa jaringan pelakunya?, larinya ke mana? dan sebagainya.

Situasi seperti itu, memang tidak mencerminkan terjadinya degradasi moral atau penurunan standar etika publik secara umum di lingkungan kerabat internal keraton, karena yang diduga terlibat hanya beberapa gelintir oknum.

Tetapi, dari beberapa gelintir ini memang menjadi setitik nilai yang merusak citra lembaga masyarakat adat, apalagi jika dianggap mewakili kisah kehidupan 35 putra-putri Sinuhun Paku Buwono XII yang sebagian besar hidup pas-pasan, bahkan di bawah standar.

benda-pusaka2
SETELAH DIKONSERVASI : Kereta kuda antik yang habis dikonservasi dan sebagian dicat warna orange ngejreng, punya daya pikat luar biasa untuk dicermati sebagai objek kunjungan dan objek penelitian edukasi di Keraton Surakarta. Itu adalah salah satu contoh fungsi manfaat bagi kemaslahatan publik secara luas, jangan sampai dijadikan komoditas di pasar gelap. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

”Itu jangan dijadikan pembenaran atau seolah-olah merupakan sebab-akibat dari situasi keraton. Kalau benar, itu hanya segelintir oknum saja. Dan secara umum, kami anak-anak Sinuhun sepertinya tidak siap menghadapi kenyataan ketika keraton memasuki alam republik, tetapi negara/pemerintah tidak menjamin kehidupan masa depan kami”.

”Kalau diberi ganti rugi rumah, la yang mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari siapa kalau banyak yang belum punya pekerjaan berpenghasilan tetap?. Tidak segampang itu kalau tujuannya memang benar-benar ingin menjaga eksistensi dan melestarikan keraton.

Karena, keraton adalah warisan dinasti, milik seluruh dinasti, yang harus dilestarikan dan dirawat semua kerabat trah dinasti. Itu wajib!,” tandas GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. (Won Poerwono-bersambung)

Editor : Budi Sarmun