Jabatan Ketum MAKN Dibiarkan Kosong, Pura Pakualaman Jogja Utus KPH Indro Kusumo

jabatan-ketum-mkn2
BERSAMA PENGURUS : Seusai dilantik, pengurus DPW MAKN Bali berfoto bersama Ketua Harian MAKN Pusat KPH Edy Wirabhumi dalam rapat pleno pengurus yang berlangsung di Buleleng, Bali, belum lama ini.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

SOLO, suaramerdekasolo.com – Jabatan Ketua Umum pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Adat Keraton se-Nusantara (MAKN), akan dibiarkan kosong tanpa batas waktu atau sampai suatu saat terisi, karena Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan Sri Paduka Paku Alam (PA) X secara adat tidak diizinkan menduduki unsur pengurus organisasi apapun. Sebagai representasi kehadiran atau keterwakilan dua lembaga masyarakat adat itu pada organisasi MAKN, diutus KPH Indro Kusumo untuk duduk sebagai anggota Dewan Kerajaan MAKN.

”Jabatan-jabatan seperti itu memang dihindari raja atau sultan. Waktu Keraton Surakarta dipercaya menjadi Sekjen FKIKN dulu ya seperti itu. Bukan Sinuhun PB XII yang duduk di jabatan itu, tetapi menunjuk GKR Wandansari Koes Moertijah. La wong di DPR saja bukan Sinuhun yang masuk kok. Beliau mengutus GPH Prabuwijoyo. La sekarang, untuk kedudukan MAKN ini, ya sudah benar kalau beliau-beliau itu mengutus KPH Indro Kusumo. Jabatan ketua umum biar kosong, enggak apa-apa.

Baca : MAKN Bentuk Dewan Pimpinan Wilayah Bali Tebentuk

“Kan dengan ketua harian sudah bisa jalan lancar,” jelas KPH Edy Wirabhumi selaku ketua harian (bukan ketua pelaksana harian-Red/SMS.Com, 7/10), saat dihubungi suaramerdekasolo.com, tadi pagi.

Seperti diketahui, sejak pengurus DPP MAKN terbentuk di Bali, Agustus dan kemudian disahkan Kemenkum HAM, susunan pengurus masih kosong untuk jabatan ketua umum. Namun, semua organ atau pengurus inti, sudah terpenuhi antara lain ketua harian yang dipercayakan kepada KPH Edy Wirabhumi (Keraton Surakarta) dan jabatan Sekjen yang dipercayakan kepada Dra RAy Yani WSS Kuswodijoyo (Keraton Sumenep).

jabatan-ketum-mkn1
MEMBERI SAMBUTAN : Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi memberi sambutan pada pelantikan pengurus DPW MAKN Bali dalam rapat pleno pengurus pusat yang berlangsung di Buleleng, Bali, belum lama ini.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Adat Tidak Mengizinkan

Untuk jabatan ketua umum yang semula diharapkan kesediaan Sri Sultan HB X atau Sri Paduka PA X, ternyata akhirnya sudah dijawab dengan diutusnya KPH Indro Kusumo dari Pura Pakualaman untuk mewakili dua institusi adat di Jogja itu.
Kedua pimpinan lembaga masyarakat adat di Jogja itu tidak bersedia duduk di jabatan itu, karena secara adat seorang raja atau pimpinan adat tidak diizinkan menduduki jabatan apapun kecuali yang sudah diemban di lingkungan masyarakat adatnya.

Baca : Siswa SMP 5 Wonogiri Juara Festival Dalang Bocah Nasional

Menurut KPH Edy Wirabhumi, meski kursi ketua umum masih kosong, bukan berarti organisasi tidak bisa bergerak atau memutuskan sesuatu. Karena, justru dengan ketua harian yang dilengkapi unsur sekretaris dan bendahara, apalagi dengan kelengkapan organ pengurus lainnya, organisasi sudah bisa bergerak seperti yang diatur dalam ketentuan legal formalnya, misalnya membentuk organ-organ struktural di bawahnya.

Bersamaan dengan undangan mengikuti upacara adat Malige, upacara adat menyucikan arwah menurut Hindu di Puri Buleleng, belum lama ini, semua pengurus DPP bisa berkumpul memberi penghormatan, bahkan bisa menggelar rapat pleno. Rapat itu untuk menindaklanjut/mengakomodasi permohonan Puri Buleleng dan Denpasar, agar pengurus DPW Bali diresmikan.

jabatan-ketum-mkn3
BERBINCANG-BINCANG : Ketua Harian MAKN KPH Edy Wirabhumi (Keraton Surakarta) didampingi Sekjen Dra RAy Yani WSS Kuswodijoyo (Keraton Sumenep), sedang berbincang-bincang sambil makan siang dengan salah seorang unsur pengurus DPW MAKN Bali, di sela-sela rapat pleno pengurus pusat di Buleleng, Bali, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Menyikapi permohonan itu, lanjut KPH Edy, rapat pleno bisa terwujud dan susunan pengurus DPW Bali yang sudah lengkap langsung diresmikan di sebuah tempat di Buleleng, beberapa saat setelah upacara adat Malige selesai.

DPW Bali itu diketuai PYM Ida Tjokorda Anglurah Tabanan dari Puri Agung Tabanan, dilengkapi ketua harian yang dijabat YM I Gusti Ngurah Alit Aryawan (Puri Agung Tabanan) dan sekretaris YM Dr Ida Anak Agung Ngurah Gede Sadiartha Kaleran (Puri Kaleran Kediri-Tabanan).

Baca : Khol Sultan Agung Digelar 1 Oktober di Pendapa Pagelaran

”Struktur organisasinya tidak persis sama partai politik yang berdasarkan provinsi untuk DPD I dan kabupaten/kota untuk DPD II. Karena keraton/kesultanan/pelingsir adat/kedatuan tidak ada di setiap provinsi atau kota/kabupaten, maka penyebutannya dewan pimpinan wilayah (DPW). Sekarang Bali, dalam waktu dekat akan ada banyak pelantikan lagi. Karena, ini sudah ada tiga wilayah yang meminta pelantikan,” sebut KPH Edy. (won)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Balasan