MAKN Bentuk Dewan Pimpinan Wilayah Bali Tebentuk

MAKN-Korwil-Bali
RAJA BULELENG : Pengurus MAKN Korwil Bali ketika diterima Raja Buleleng dan foto bersama di Puri setempat, seusia menggelar musyawarah dan pelantikan pengurus korwil oleh Ketua Pelaksana Harian MAKN, KPH Edy Wirabhumi, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)
  • Ikut Siapkan Denpasar Tuan Rumah FKN ke-14 2020

SOLO, suaramerdekasolo.com – Pengurus Majelis Adat Keraton Nusantara (MAKN) yang terbentuk dalam musyawarah adat yang berlangsung di Denpasar, Bali, akhir Juli, kini sudah membentuk pengurus organisasi secara struktural yang disebut Koordinator Wilayah (Korwil) di tingkat wilayah, yang masih memiliki masyarakat adat. Dalam sebuah musyawarah yang berlangsung di Buleleng (Bali), 4-5 Oktober, pengurus DPW Bali yang diketuai Raja Buleleng dan dilantik sebagai ketuanya.

”Kemarin Korwil Bali. Sebentar lagi Korwil Bima (NTB), Banten dan Maluku akan terbentuk dan diresmikan. Selain punya agenda kegiatan sendiri mirip FKN-Masyarakat Adat Asean (MAA), MAKN juga bisa diajak dialog untuk berbagai keperluan, terutama untuk bangsa dan negara. Juga kerjasama kalau ada event Festival Keraton Nusantara (FKN) yang digelar FKIKN tiap tahun itu,” ujar KPH Edy Wirabhumi selaku Ketua Pelaksana Harian MAKN, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, tadi pagi.

Seperti diketahui (suaramerdekasolo.com, 12/8), MAKN terbentuk akhir Juli lalu dalam sebuah musyawarah agung yang dihadiri lebih dari 30 perwakilan masyarakat adat di Nusantara yang ada di luar Forum Komunikasi dan Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN), yang jumlahnya ada 47 keraton/kesultanan/kedatuan/pelungsir adat. Dari 30-an eks anggota Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) yang membubarkan diri itu, kemudian membentuk MAKN dan kini punya jumlah anggota yang disebut dewan adat sebanyak 59 perwakilan.

MAKN dan FKIKN

Perbedaan mendasar antara MAKN dan FKIKN yang sangat menonjol adalah mengenai status organisasi dan sifat-sifat keanggotaannya. Kalau MAKN keanggotaannya mirip FSKN, yaitu perwakilan masyarakat adat yang mungkin sudah tidak punya kelengkapan bangunan fisik keraton/kerajaan dan tidak menjalankan upacara adat, tetapi FKIKN masih punya lima persyaratan yaitu bangunan fisik keraton, upacara adat, masyarakat adat lengkap, pemangku adat (raja/sultan) dan barang-barang aset peninggalan sejarah, ditambah pengakuan dari pemerintah setempat.

Sedangkan status organisasinya, MAKN adalah organisasi yang memiliki organ-organ kepengurusan lengkap, berbadan hukum dan mendapat pengesahan dari Kemenkum HAM, sedangkan FKIKN hanya berupa paguyuban yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan tidak berbadan hukum.

Mulai menjadi MAKN, selain memiliki organ kepengurusan lengkap, juga akan dilengkapi pengurus organisasi secara struktural di tingkat wilayah (korwil), meskipun kepengurusan pusatnya kini masih dipimpin Ketua Pelaksana Harian, mengingat posisi ketua umum yang diperuntukkan Sultan Hamengku Buwono (HB) X atau Paku Alam (PA) X, kini masih dalam proses.

”Yang jelas, unsur ketua, sekretaris dan bendahara sudah terisi semua. Koordinator-koordinator bidang juga sudah terisi. Tinggal menunggu kabar dari Sri Sultan HB X atau Sri Paduka PA X, untuk duduk sebagai ketua umum. Untuk keduanya juga bisa ditunjuk yang mewakili. Tetapi kami berharap, salag satu ngarsa dalem bersedia mengisi ketua umum,” jelas KPH Edy yang juga anggota dewan pakar FKIKN.

Korwil-MAKN-Bali2
PENGURUS MAKN : Ketua Pelaksana Harian KPH Edy Wirabhumi bersama sejumlah pengurus Pimpinan Pusat MAKN seusai mengikuti musyawarah agung dan pelantikan pengurus Korwil MAKN Bali di gedung kompleks Puri Buleleng, Bali, belum lama ini. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Menurutnya, sambil menunggu dawuh dari Sri Sultan HB X atau Sri Paduka PA X, sosialisasi terus dilakukan ke daerah-daerah di Nusantara yang masih memiliki lembaga masyarakat adat. Untuk itu, setelah Korwil Bali terbentuk dan dilantik, dalam waktu dekat akan dilantik pula Korwil MAKN di Bima (NTB), Banten (Provinsi Banten) dan Maluku yang banyak memiliki masyarakat adat.

Mulai dari sejak masih bernama FSKN, selalu menjadi pelengkap FKIKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperkuat ketahanan bangsa dan negara di bidang budaya. Salah satu kegiatan dalam rangka itu, adalah pelaksanaan Festival Keraton Nusantara (FKN) yang selalu dirangkai dengan berbagai kegiatan pendukung, di antaranya musyawarah agung untuk menjaring saran dan masukan masyarakat guna reposisi dan konsolidasi organisasi FKIKN ke depan. T ermasuk yang sangat dibutuhkan MAKN, baik dalam kerjasama dengan pemerintah maupun dalam event-event yang punya nilai tambah untuk peningkatan pendapatan negara di bidang pariwisata.

Lima Seruan

Kini, dewan adat anggota MAKN ada sejumlah 59 lembaga masyarakat adat. Tugas dan kewajiban mereka, sama seperti FKIKN, yang fungsinya menjadi sumber saran dan masukan bagi pemerintah/negara dalam mengelola bangsa dan negara agar NKRI tetap utuh, ideologi Pancasila tetap kokoh, kebhinekaan tetap terjaga dan UUD 45 tetap menjadi konstitusi nasional bangsa dan negara ini.

Disebutkan, musyawarah agung agung di Bali kemarin itu juga menyampaikan lima seruan kepada seluruh bangsa dan negara, di antaranya untuk menjaga tetap utuh dan tegaknya empat pilar kebangsaan di atas. Selain itu juga diseruhkan, agar terus didorong pelestarian dan pengembangan budaya untuk menjaga agar suasana kehidupan masyarakat selalu harmonis, penuh kearifan dalam menangani setiap masalah seperti yang sedang panas akhir-akhir ini dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk mendukung agenda politik nasional dan hasil-hasil proses demokrasi yang baru saja dilalui bangsa ini.

”MAKN ingin bergandengan tangan dengan FKIKN menjadi mitra pemerintah. Bahkan, mengingat asal-usul posisi kedua lembaga itu yang tidak lepas dari sejarah lahirnya NKRI, kami ingin tetap menjadi sumber inspirasi, sumber saran dan sumber masukan khususnya di bidang budaya, untuk tetap utuhnya NKRI,” tegas KPH Edy. (Won Poerwono)

Editor : Budi Sarmun

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini