NKRI dan FKIKN Seperti Adik dan Kakak

NKRI-FKIKN-Adik-Kakak1
SERAHKAN PATAKA : Dalam penutupan FKN ke-13 di Kedatuan Luwu (Sulsel) 7-14 September, Gusti Moeng selaku Sekjen FKIKN menyerahkan bendera pataka simbol forum kepada utusan yang mewakili Puri Denpasar (Bali), yang disepakati menjadi tuan rumah FKN ke-14 tahun 2020.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

*Yang Tua Membimbing, yang Muda Harus Melindungi

TERBENTUKNYA Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga berusia 74 tahun ini, sungguh merupakan pencapaian yang meyakinkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk ratusan suku, ratusan bahasa daerah yang tersebar di ribuan pulau yang membentang di Nusantara ini.

Artinya, tingkat kematangannya dalam posisinya di usia itu, ibarat perjalanan hidup manusia sudah sangat menep, wening dan kebak kawicaksanan, karena rata-rata manusia di usai 74 tahun biasanya sudah dipanggil embah atau kakek/nenek.

NKRI-FKIKN-Adik-Kakak2
IKUT PEMBUKAAN : Selaku Sekjen FKIKN, Gusti Moeng selalu hadir dalam setiap FKN digelar, mulai yang pertama di Solo (1995) hingga ke-13 di Kedatuan Luwu (Sulsel) 7-14 September. Saat pembukaan FKN ke-13 itu, dia menunggu giliran berpidato memberi sambutan. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Dalam posisi seperti itu, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai sebuah kehidupan yang dianggap sudah sangat matang, tentu sudah sangat disadari. Salah satu tugas, kewajiban dan tanggungjawab itu, adalah menjaga dan memelihara eksistensi kesatuan masyarakat adat yang mendahului ada, karena fakta menyebutkan, sebelum NKRI lahir ada 250-an institusi keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir sebagai pemilik sah Nusantara ini.

Teori sosiologi dan antropologi manapun menyebut, sebagai suatu proses ke arah maju dalam sejarah peradaban manusia di dunia, terbentuknya sebuah kesatuan masyarakat yang baru atau lebih muda, bisa melalui beberapa cara, tetapi yang terjadi dengan lahirnya NKRI adalah merupakan konsensus bersama instutusi masyarakat adat untuk membentuk sebuah wadah baru yaitu NKRI.

Tugas Saudara Muda

”Nah, dalam musyawarah agung anggota FKIKN bersamaan dengan persiapan deklarasi Pemilu/Pilpres damai sebelum coblosan 17 April lalu, beberapa hal ini disinggung lagi kalangan anggota. Ini menjadi salah satu keputusan yang akan dijadikan masukan kepada pemerintah/negara. Artinya, sang kakak atau saudara tua kembali mengingatkan kepada sang adik atau saudara muda.

Apakah amanat tentang tugas, tanggungjawab dan kewajiban saudara muda untuk melindungi dan menjaga kelestarian saudara tua sudah dilaksanakan?,” sebut GKR Wandansari Koes Moertijah selaku Sekjen FKIKN saat menjelaskan hasil musyawarah agung anggota FKIKN, menjawab pertanyaan suaramerdekasolo.com, tadi malam.

NKRI-FKIKN-Adik-Kakak3
DISERAHKAN KEMBALI : Selaku tuan rumah FKN ke-13 (7-14/9), perwakilan dari Kedatuan Luwu (Sulsel) menyerahkan kembali bendera pataka simbol FKIKN kepada Gusti Moeng selaku Sekjen FKIKN pada penutupan festival. Selanjutnya, pataka diserahkan Puri Denpasar sebagai tuan rumah FKN berikutnya.(suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Satu di antara keputusan musyawarah agung raja/sultan/datu/pelingsir adat itu, disebutkan Sekjen FKIKN yang akrab disapa Gusti Moeng itu akan terus menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah/negara dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI, UUD 45, Pancasila dan kebhinekaan ”negara gung panjang-punjung pasir wukir loh-jinawi kerta tata raharja” itu.

Sebab, jalannya pemerintahan sejak NKRI lahir hingga berusia 74 tahun ini, jumlah saudara tua berkurang cukup fantastis, dari 250-an keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat, kini tinggal 48 institusi masyarakat adat yang terdaftar secara utuh sebagai anggota FKIKN.

Artinya, lebih 200 institusi masyarakat adat yang ada di Nusantara sebelum NKRI lahir, satu demi satu rontok berguguran karena berbagai faktor, utamanya sosial politik di dalam negeri. Di antara sejumlah itu, banyak sulit dilacak jejaknya atau tinggal namanya saja, apalagi aset-aset tangible (bisa disentuh) maupun yang intangible (tak bisa disentuh).

Ada pula lembaga masyarakat adat yang masih tersisa puing-puing situasnya, juga beberapa keturunannya, tetapi sudah sulit kembali membentuk kesatuan masyarakat adat karena sudah tidak ada alat pengikatnya semisal upacara adat.

Banyak yang Berguguran

Bagi FKIKN, sisa 48 kesatuan masyarakat adat termasuk Keraton Mataram Surakarta, harus dijaga eksistensinya agar bisa menjalankan tugas-tugas pelestarian budaya. Karena, NKRI senyatanya terdiri dari sejumlah kesatuan masyarakat adat itu yang sangat mewarnai dan sebagai cirikhas bangsa yang sangat beradab, yang sangat memerlukan sumbangsih kalangan masyarakat adat untuk tetap menjaga identitas dan cirikhas sebagai ketahanan budaya, juga menjaga keutuhan NKRI.

”Jadi, keprihatinan yang dirasakan Keraton Mataram Surakarta hampir dalam tiga dekade terakhir ini, sama yang dirasakan kalangan anggota FKIKN. Terlebih Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan itu. Puri Denpasar patut dijadikan contoh, karena Pemprov Bali dengan lapang dada mengembalikan sejumlah aset-aset bangunan yang tadinya dipakai, misalnya rumah dinas gubernur, yang dulunya bangunan inti Puri Denpasar.

Ini akan menambah daya tarik wisata Bali, karena masyarakat adatnya mendapat tempat untuk beraktivitas yang notabene bisa jadi objek kunjungan wisatawan,” tunjuk Gusti Moeng yang juga selaku Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta.

NKRI-FKIKN-Adik-Kakak4
MEMBERIKAN SAMBUTAN : Gusti Moeng selaku Sekjen FKIKN medang memberi sambutan pada pembukaan sekaligus pelepasan kirab kontingen peserta FKN di Kota Batusangkar ketika Istana Pagaruyung (Sumbar) menjadi tuan rumah FKN ke-12 tahun 2018. (suaramerdekasolo.com/Won Poerwono)

Berkait dengan pelaksanaan FKN yang mulai dibuka untuk kalangan lebih luas pada agenda musyawarah agung, mulai FKN ke-13 di Kedatuan Luwu (7-14/9) itu, seterusnya akan dijadikan tradisi pada setiap penyelenggaraan festival, misalnya di Puri Denpasar tahun 2020.

Musyawarah itu dibuka untuk unsur-unsur organisasi sejenis FKIKN dan kalangan kampus dan pemerhati budaya, untuk menjaring masukan yang bermanfaat bagi tugas, kewajiban dan tanggungjawab FKIKN sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketahanan budaya, utuhnya NKRI, tegaknya Pancasila dan UUD 45 serta terpeliharanya Nusantara yang bhineka.

”Konferensi Meja Bundar (KMB) di Denhaag (Belanda) Desember 1949, itu bukti dukungan seluruh raja/sultan/datu/pelingsir untuk meyakinkan dunia (PBB), bahwa Indonesia benar-benar merdeka. Walaupun, yang bisa mengirim wakil ke KMB itu hanya 17 institusi masyarakat adat. Tetapi mewakili semua yang ada di Nusantara ini. Jadi, keraton/kesultanan/kedatuan itu bukan kalah perang lo.

Jadi, tidak sepantasnya aset-asetnya dirampas. Termasuk aset-aset Keraton Mataram Surakarta. Kami tidak akan minta kembali kok. Tetapi, bagaimana tanggungjawab dan kewajiban saudara muda terhadap saudara tua?,” tanya Gusti Moeng bernada protes, karena Keraton Surakarta diperlakukan tidak semestinya, mulai peristiwa 2004, 2017 dan belum lama ini. (Won Poerwono)

Editor : Budi Sarmun

Tinggalkan Balasan